Kali Ini Wakil Presiden Harus Orang Asli Papua

Kursi wakil presiden Indonesia sudah kosong. Gibran Rakabuming Raka sudah mundur.

Kali ini penggantinya tidak dipilih rakyat lewat pemilu. Undang-Undang Dasar mengatur caranya dengan sederhana: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih satu dalam waktu paling lama enam puluh hari. Tidak ada kampanye. Tidak perlu menang survei. Hanya satu orang, satu pena, dua nama.

Karena itu saya, sebagai suara dari Papua, menuntut: kali ini wakil presiden harus orang asli Papua. Bukan boleh. Bukan sebaiknya. Harus.

Jujurlah sebentar. Setiap kali kalian bicara soal calon presiden dan wakil presiden, apa yang pertama muncul di kepala kalian? Harus orang Jawa. Tidak ada aturan yang menuliskannya, tetapi hampir semua orang mematuhinya. Dari Soekarno sampai Prabowo, hanya Habibie yang bukan orang Jawa, itu pun karena Soeharto jatuh, bukan karena dipilih. Kursi wakil presiden memang pernah diberikan kepada orang Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, tetapi selalu berhenti di situ. Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, tidak sekali pun orang asli Papua duduk di salah satu kursi itu. Yang paling menyakitkan, tidak ada yang merasa kehilangan.

Lalu apa hasil dari puluhan tahun negeri ini dipimpin dengan cara berpikir seperti itu? Korupsi masih merajalela. Hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jurang antara yang kaya dan yang miskin masih menganga. Papua, setelah sekian lama dipimpin dari Jakarta, tetap menjadi wilayah termiskin di negeri ini. Menurut BPS, pada Maret 2026 hampir sepertiga penduduk Papua Tengah hidup di bawah garis kemiskinan, hampir empat kali rata-rata nasional. Kalau cara memimpin seperti itu memang yang terbaik, mana buktinya bagi kami?

Sekarang bayangkan. Tanah kampungmu digali siang dan malam. Emasnya, tembaganya, kayunya, ikannya dibawa pergi. Orang dari jauh datang dan hidup dari tanahmu, sementara anakmu sendiri menjadi penonton di kampungnya. Lalu, setiap kali orang bicara soal pemimpin negeri, kamu diberi tahu bahwa kamu tidak pernah layak. Apa yang kamu rasakan? Itulah yang kami rasakan.

Di negeri ini, orang Papua seolah hanya berguna untuk beberapa hal. Berguna sebagai pemilik tanah yang harus merelakan tanahnya. Berguna sebagai penari di acara-acara kenegaraan. Berguna sebagai pemain bola yang dielu-elukan ketika menang. Berguna sebagai angka dalam laporan keamanan. Di luar itu, kami seolah tidak berguna. Ketika kami bicara, kami dicurigai. Ketika kami menuntut hak, kami dicap separatis. Ketika kami mati, kematian kami hanya menjadi berita singkat yang cepat dilupakan. Kami hidup miskin di atas tanah yang paling kaya. Sekolah dan rumah sakit di kampung-kampung kami tertinggal jauh, sementara hasil bumi kami ikut membangun kota-kota di tempat lain.

Papua tidak boleh terus dijadikan tempat menyambung hidup bagi orang dari luar Papua dan tempat mengeruk kekayaan alam bagi negara saja. Di pasar-pasar di tanah kami sendiri, mama-mama Papua masih berjualan pinang dan sayur beralaskan karung di lantai, sementara kios-kios di sekelilingnya bukan milik mereka. Ini bukan soal membenci pendatang. Ini soal negara yang selama puluhan tahun memperlakukan Papua seperti gudang: isinya diambil, pintunya dijaga, tetapi pemiliknya tidak pernah diajak duduk di meja. Tanah kami dipeluk erat. Kami dibiarkan di pinggir.

Kalian sering berkata, “NKRI harga mati.” Kalian juga berkata, “Papua adalah Indonesia.” Baik. Kalau Papua sungguh bagian dari harga mati itu, mengapa orang Papua tidak pernah dianggap layak memimpin? Kalau Papua bagian dari Indonesia, mengapa Papua hanya hadir di peta, di tambang, di pos penjagaan, dan di panggung upacara, tetapi tidak pernah di kursi kekuasaan? Di Surabaya pada 2019, anak-anak kami diteriaki “monyet” di depan asrama mereka sendiri. Luka itu belum sembuh. Luka seperti itu tidak sembuh dengan permintaan maaf. Ia hanya sembuh dengan pengakuan.

Teriakan itu bukan kebetulan. Ada satu hal yang jarang kalian akui. Jawa, Sunda, Minang, Batak, Bugis, dan sebagian besar suku lain di negeri ini berasal dari rumpun Austronesia. Kami, orang asli Papua, berasal dari rumpun Melanesia. Kulit kami hitam, rambut kami keriting. Selama delapan puluh satu tahun, dua kursi tertinggi negeri ini hanya pernah diduduki wajah-wajah Austronesia. Belum pernah sekali pun wajah Melanesia. Kalau Indonesia sungguh satu, keadilan tidak boleh berhenti di batas suku dan pulau. Keadilan juga harus melewati batas ras. Bhinneka Tunggal Ika tidak berarti apa-apa kalau mereka yang berbeda warna kulit hanya boleh menjadi warga, tetapi tidak pernah boleh menjadi pemimpin.

Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk urusan ini Bapak tidak bisa menyalahkan siapa pun. Bukan partai, bukan koalisi, bukan rakyat, bukan angka survei. Yang dibutuhkan hanya pemahaman dan keikhlasan dari hati Bapak. Pemahaman bahwa Papua sudah terlalu lama dikunci di luar pintu. Keikhlasan untuk membukanya, bukan karena dipaksa, tetapi karena Bapak sungguh merasa Papua adalah bagian dari Indonesia.

Kalau Bapak merasakan itu, kirimkan dua nama ke MPR, dan keduanya orang asli Papua. Jangan hanya satu. Satu nama orang asli Papua yang disandingkan dengan satu nama lain hanya akan menjadi hiasan yang dikalahkan, dan kami dipermalukan lagi di depan seluruh negeri.

Yang saya maksud dengan orang asli Papua adalah orang yang ayah dan ibunya orang asli Papua, atau yang ayahnya orang asli Papua. Bukan orang yang hanya ibunya orang asli Papua. Bukan pula orang luar yang mendadak diakui sebagai anak adat ketika ada kursi yang hendak diduduki. Saya menegaskan ini karena kami sudah terlalu sering melihat hak orang asli Papua diambil atas nama orang asli Papua.

Hukum negara ini pun sudah mengakui logikanya. Undang-Undang Otonomi Khusus mewajibkan gubernur dan wakil gubernur di Tanah Papua orang asli Papua. Negara sendiri yang menulis bahwa orang asli Papua berhak dipimpin oleh sesamanya. Kalau orang asli Papua layak memimpin Papua, mengapa tidak layak ikut memimpin Indonesia?

Saya tahu bantahan kalian. “Pilih yang cakap, jangan lihat suku.” Lalu mengapa yang cakap selama ini hampir selalu kebetulan orang Jawa? Kami punya guru besar, doktor, pemimpin daerah, perwira, pengusaha, pemimpin gereja, dan pejuang hak rakyat yang sudah teruji. Yang tidak pernah kami punya hanyalah kesempatan. “Papua belum siap.” Siap menurut siapa? Selama ini kalian yang menentukan kapan kami siap, dan jawabannya selalu belum. “Wakil presiden hanya simbol.” Kalau hanya simbol, berikanlah. Apa ruginya? “Ini memecah persatuan.” Tidak. Yang memecah persatuan adalah pengucilan yang dibiarkan puluhan tahun, bukan suara yang menuntut pengucilan itu diakhiri.

Saya tidak membenci orang Jawa. Tidak sedikit orang Jawa yang berdiri bersama kami membela hak-hak kami. Yang saya gugat adalah cara berpikir yang menganggap kursi tertinggi negeri ini milik satu pulau, sementara orang dari ujung timur cukup menjadi penonton. Cara berpikir itu bukan kodrat. Ia hanya kebiasaan yang terlalu lama dibiarkan, dan setiap kebiasaan bisa diakhiri.

Ini ujian terakhir bagi kejujuran Indonesia. Selama ini selalu ada alasan: aturan, jumlah suara, partai, waktu yang belum tepat. Hari ini semua alasan itu tidak ada lagi. Tidak perlu mengubah Undang-Undang Dasar. Tidak perlu pemilu. Tidak perlu biaya. Cukup satu orang, satu keputusan, dua nama. Kalau ujian yang paling mudah ini pun gagal, ujian mana lagi yang bisa kami harapkan?

Kepada kalian di Jakarta dan di luar Papua, di ruang rapat partai, di kantor pemerintahan, di kampus, di rumah ibadah, dan di rumah kalian masing-masing: kalau hati kalian menolak wakil presiden orang asli Papua, berhentilah sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri, mengapa? Jangan cepat-cepat mencari alasan. Dengarkan jawaban pertama yang muncul di hati kalian. Jawaban itulah yang sudah lama kami rasakan.

Kali ini wakil presiden harus orang asli Papua. Bukan nanti. Bukan pada pemilu berikutnya. Bukan setelah kalian merasa kami cukup pantas. Sekarang, ketika pintunya sudah terbuka dan kuncinya ada di tangan satu orang.

Kalau pintu yang terbuka ini pun kalian tutup, jangan lagi berpidato tentang Papua. Jangan lagi menyebut kami saudara. Kami sudah mendengar jawabannya. Papua sudah mengerti.