Natal di Pengungsian, Negara di Mana?

Lebih dari 127 ribu orang di Tanah Papua, menurut catatan Human Rights Monitor, kini hidup sebagai pengungsi di negeri sendiri. Angka itu terus naik, sementara lembaga-lembaga negara belum sepakat berapa jumlah sebenarnya. Menurut Komnas HAM, pertambahan pengungsi terutama terjadi di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, akibat kontak senjata dan operasi keamanan yang belum berhenti. Menjelang Natal, para pengungsi inilah ukuran paling jujur tentang kehadiran negara di Tanah Papua.

Natal yang Tidak Pulang

Desember sebentar lagi tiba. Di Tanah Papua, Desember adalah bulan pulang. Orang turun dari kota ke kampung, gereja dihias, bakar batu digelar, dan keluarga yang lama terpisah duduk lagi di satu honai. Tahun ini, para pengungsi itu tidak akan pulang.

Mereka akan merayakan kelahiran Yesus di tenda darurat, di rumah kerabat yang sudah sesak, di halaman gereja, atau di hutan. Mereka bukan pengungsi dari negeri asing. Mereka warga negara Indonesia yang terusir dari kampungnya sendiri oleh perang yang tidak mereka pilih, perang antara aparat TNI-Polri dan TPNPB. Mereka lari bukan karena gempa atau banjir. Mereka lari karena peluru, granat, dan rasa takut.

Natal adalah kisah sebuah keluarga yang tidak mendapat tempat, dan seorang bayi yang lahir di kandang karena pintu-pintu tertutup. Di Tanah Papua, kisah itu tidak lagi hanya dibacakan dari mimbar. Ia sedang terjadi, hari ini, di depan mata kita. Karena itu, pertanyaan yang harus diajukan menjelang Natal ini sederhana saja: di mana negara?

Angka yang Naik, Angka yang Tidak Sepakat

Human Rights Monitor mencatat 79.867 pengungsi pada September 2024. Pada akhir Agustus 2026, angkanya 127.031. Dalam kurang dari dua tahun, bertambah lebih dari 47 ribu orang.

Kenaikan itu tidak pernah berhenti. Pada pertengahan Agustus 2025, catatan yang sama sudah melewati seratus ribu, tepatnya 100.313 orang. Pada 1 Januari 2026 angkanya menjadi 105.878. Enam bulan kemudian, pada 30 Juni 2026, angkanya 125.931. Artinya, dalam paruh pertama tahun ini saja, sekitar dua puluh ribu orang Papua kehilangan rumah. Itu rata-rata lebih dari seratus orang setiap hari.

Pemerintah pusat tidak membantah besarnya. Pada 7 Juli 2026, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyebut sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan. Angka itu dekat dengan catatan pemantau. Tetapi dalam pertemuan di Timika pada September, pemerintah daerah dilaporkan menyodorkan angka sekitar 22.000, kurang dari seperlimanya. Tiga lembaga, tiga angka, satu krisis. Kalau negara belum sepakat berapa warganya yang terusir, bagaimana negara bisa memberi mereka makan, mengobati mereka, dan memulangkan mereka?

Korban jiwa pun terus dihitung. Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang Januari sampai Juni 2026, dengan 59 orang tewas, 43 di antaranya warga sipil, dan 50 orang luka. Sepanjang 2025, lembaga yang sama mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata. Pada tahun yang sama, Human Rights Monitor mencatat 140 orang tewas: 73 warga sipil, 38 anggota TNI-Polri, dan 29 anggota TPNPB. Dalam kedua catatan itu, warga sipil adalah korban terbanyak. Mereka yang tidak memegang senjata justru paling berat menanggung akibat senjata.

Dari Nduga sampai Intan Jaya

Pengungsian di Tanah Papua bukan peristiwa satu musim. Warga Nduga mulai mengungsi sejak 4 Desember 2018. Human Rights Monitor mencatat jumlah mereka 56.981 orang dari sebelas distrik, dan lebih dari 615 di antaranya sudah meninggal di pengungsian sampai Januari 2022. Warga Distrik Kroptak, Nduga, yang lari sejak Desember 2024 masih tinggal di Jayawijaya. Natal lalu, yang datang membawa bantuan kepada mereka adalah pemuda gereja. Natal ini bukan yang pertama mereka lalui jauh dari kampung.

Gelombang terbesar tahun ini terjadi di Papua Tengah, provinsi yang dulu dianggap relatif aman. Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai sendiri mengakui pada April 2026 bahwa di Papua Tengah kini konflik justru marak. Di Kabupaten Puncak, operasi keamanan pada April 2026 diperkirakan membuat sekitar 14.000 orang mengungsi dari Distrik Kembru, Pogoma, dan Magebume. Ketika Pansus DPD mengunjungi pengungsi Puncak pada 2 Agustus 2026, mereka mendapati orang-orang dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, dan Lambewi yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Gambaran paling getir datang dari Puncak sendiri. Pada 10 Maret 2026, Human Rights Monitor merekam warga yang lari dari kampungnya sambil membawa bendera Merah Putih, supaya tidak disangka kombatan TPNPB. Warga negara harus mengangkat bendera negaranya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa mereka bukan musuh. Tiga minggu sebelumnya, pada 21 Februari, Bupati Puncak membagikan bantuan makanan kepada warganya yang mengungsi ke kabupaten tetangga, Puncak Jaya.

Di Intan Jaya, menurut laporan Human Rights Monitor, sebuah drone menjatuhkan granat ke Gereja Katolik Santo Paulus di Kampung Mbamogo, Distrik Agisiga, pada 17 Mei 2026, sesaat setelah umat selesai misa hari Minggu. Tiga hari kemudian, seorang pastor memimpin evakuasi pengungsi dari Mbamogo ke Sugapa. Pada akhir Juni, warga Agisiga dan Sugapa kembali lari. Setahun sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menyebut sekitar 60.000 orang dari Intan Jaya dan Puncak Jaya telah lari ke kota seperti Nabire dan Timika, dan dua distrik, Sinak dan Hitadipa, kosong sama sekali.

Korban tidak hanya di satu pihak. Pada 31 Maret 2026, anggota polisi Juventus Edowai dibunuh orang tak dikenal di Distrik Kamu, Dogiyai. Sesudahnya, Human Rights Monitor melaporkan sedikitnya lima warga sipil, dua di antaranya anak di bawah umur, tewas ditembak dalam operasi balasan aparat. Natalius Pigai pada Mei 2026 menyebut, dalam waktu kurang dari sebulan, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam lima peristiwa di Dogiyai, Yahukimo, Puncak, Timika, dan Tembagapura. Kekerasan melahirkan kekerasan, dan setiap putarannya menambah orang yang lari dari rumah. Krisis ini juga tidak berhenti di pegunungan tengah. Di Papua Barat Daya, Komnas HAM mencatat masih ada pengungsi di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, yang menunggu dipulangkan dan dipulihkan.

Apa yang hilang dari mereka? Komnas HAM mencatat pengungsi tersebar di Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni, dengan layanan dasar yang sangat minim. Guru dan tenaga kesehatan meninggalkan distrik yang tidak aman, sehingga layanan sekolah dan kesehatan ikut terganggu. Gedung sekolah, kantor distrik, dan gereja pun ikut terseret. Pada Februari 2025, Komnas HAM mengecam pemakaian fasilitas umum itu sebagai pos keamanan oleh TNI dan Polri. Komisioner Komnas HAM Atnike Nova Sigiro memperingatkan, pada 3 September 2026, bahwa pengungsian ini akan mengakibatkan hilangnya generasi Papua. Itu bukan kalimat aktivis. Itu peringatan lembaga negara.

Papua Menolong, Indonesia Mengakui, Dunia Bertanya

Di Tanah Papua, yang paling dulu datang ke pengungsian adalah gereja. Pada pertengahan Maret 2026, Paroki Sang Penebus di Sentani menggalang aksi solidaritas yang dikoordinasi JPIC OFM Papua, mengirim pakaian dan obat-obatan. Pastor memimpin evakuasi di Intan Jaya. Pemuda gereja membawa bantuan Natal ke pengungsi Nduga. Orang Papua menolong orang Papua, dengan apa yang ada.

Negara bukan tidak tahu. Kementerian HAM sudah mengakui besarnya angka pengungsi. Pada September, Komnas HAM mendatangi Kantor Staf Presiden dan menyebut situasi Papua semakin krisis. Panglima TNI berkata penyelesaian Papua tidak bisa dikerjakan TNI sendirian. Pigai bahkan lebih jauh lagi: konflik Papua memerlukan keputusan politik bersama eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan tokoh nasional. Semua pengakuan itu benar. Tetapi pengakuan bukan pemulihan. Lembaga yang diberi mandat penuh mengurus pengungsi Papua, dari pendataan sampai pemulangan, masih sebatas usulan. Gagasan Badan Penanganan Pengungsi Internal Papua (BP2IP) diajukan Merah Pusaka Stratejik Indonesia di Jakarta pada Oktober 2026.

Dunia pun bertanya. Pada Maret 2026, di sela sidang Dewan HAM PBB, Dewan Gereja-Gereja Sedunia dan Christian Solidarity International meminta Indonesia mengundang pelapor khusus PBB dan Komisaris Tinggi HAM PBB. Pada Sidang Umum PBB bulan September, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale meminta pemeriksaan independen dan akses bagi Komisaris Tinggi HAM PBB. Vanuatu menyuarakan keprihatinan soal pengungsian dan hak masyarakat adat. Melanesian Spearhead Group juga kembali mengupayakan akses itu.

Indonesia menolak gambaran itu dan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran HAM ditangani lewat lembaga dan proses hukum nasional. Baik. Kalau mekanisme nasional memang cukup, buktikan. Mulailah dari hal yang paling dasar: hitung dengan benar berapa warga negara yang kehilangan rumahnya.

Sebelum 25 Desember

Natal tinggal enam minggu. Waktu itu cukup untuk lima langkah yang tidak memerlukan undang-undang baru, hanya kemauan.

Pertama-tama, negara harus memiliki satu data. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, dan gereja perlu duduk bersama, lalu mengumumkan satu angka pengungsi secara terbuka, per kabupaten dan per distrik. Tanpa angka yang sama, bantuan hanya akan menjadi tebak-tebakan. Sesudah itu, harus ada jeda kemanusiaan Natal: TNI-Polri dan TPNPB menahan diri dari operasi dan serangan di wilayah tempat pengungsi berada, setidaknya selama Natal dan Tahun Baru, supaya ibadah dapat berlangsung dan bantuan dapat sampai. Selama jeda itu, hak dasar pengungsi didahulukan. Sebagaimana diminta Komnas HAM, mereka berhak atas tempat tinggal yang layak, makanan, obat, dan sekolah darurat bagi anak-anak.

Langkah-langkah itu tidak akan bertahan tanpa penanggung jawab. Karena itu harus ada satu lembaga dengan satu mandat, apa pun namanya, yang bertanggung jawab atas pengungsi sejak pendataan sampai pemulangan yang aman. Terakhir, pintu harus dibuka. Gereja, lembaga kemanusiaan, wartawan, dan pemantau independen, termasuk Komisaris Tinggi HAM PBB, perlu diberi akses. Negara yang tidak menyembunyikan apa-apa tidak perlu takut pada saksi.

Kepada orang Papua, tulisan ini adalah pengingat bahwa saudara-saudara kita di pengungsian tidak boleh dilupakan di tengah sukacita Natal. Kepada Indonesia, ini adalah tagihan: mereka warga negara, dan negara wajib melindungi mereka. Kepada dunia, ini adalah kesaksian: krisis ini nyata, dan angkanya terus naik.

Bayi yang lahir di Betlehem tidak meminta belas kasihan. Keluarganya hanya meminta tempat. Orang Papua di pengungsian juga hanya meminta itu: tempat yang aman untuk pulang.