Wajah Jawa dalam Skandal Kekuasaan Indonesia

TAHUN 2026 menyuguhkan tontonan politik yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Seorang mantan presiden datang ke ruang sidang sebagai saksi dalam perkara yang bermula dari selembar ijazah. Di kursi terdakwa ada dua pengkritiknya, Roy Suryo dan dokter Tifa, yang ditangkap pada Juni dan kalah di praperadilan. Pada 6 Oktober, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tamat SMA, meski mahkamah itu juga menyatakan tidak berwenang mencopot jabatannya. Tiga pekan kemudian, Mahkamah Agung memutuskan surat penyetaraan ijazah SMA miliknya tidak sah. Lalu, pada 3 November, Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon Presiden Prabowo Subianto. Menurut pemberitaan, salah satunya mantan Kapolri. Semua yang disebut di sini masih berstatus tersangka atau terdakwa, sehingga wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan tetap.

Di warung kopi, semua peristiwa itu biasanya dirangkum dengan satu kalimat pendek: memang begitulah politik Jawa. Aib ditutupi demi nama baik orang yang dituakan, anak naik karena nama besar keluarga, dan telinga dipasang diam-diam di dekat raja. Kalimat itu terdengar sudah menjelaskan semuanya. Tapi, benarkah begitu?

Jawabannya: ya, tetapi hanya sebagian. Kita perlu membedakan dua hal, yaitu wajah dan tangan. Wajah adalah nama, gelar, dan tata krama yang dipakai supaya kekuasaan terlihat sah dan pantas. Tangan adalah perbuatan nyatanya: menutupi kesalahan, mewariskan kursi, atau memata-matai lawan. Wajah politik kita memang banyak meminjam dari Jawa. Tangannya belum tentu. Ketiga skandal di atas memperlihatkan keduanya sekaligus.

Kebiasaan Kekuasaan, Bukan Suku

Supaya tidak salah paham, kata Jawa di sini tidak merujuk pada orang Jawa sebagai suku. Yang dimaksud adalah kebiasaan kekuasaan yang tumbuh di lingkungan keraton, kaum priyayi atau bangsawan pegawai, dan pangreh praja, yaitu para pejabat pribumi di zaman Belanda. Petani di Gunungkidul atau buruh di Surabaya tidak termasuk di dalamnya. Justru merekalah yang paling sering menanggung akibatnya. Kritik paling keras terhadap kebiasaan itu pun datang dari orang Jawa sendiri, mulai dari Kartini sampai Pramoedya Ananta Toer.

Kebiasaan itu mudah dikenali oleh siapa saja yang pernah berurusan dengan kantor pemerintah. Pejabat tersenyum ramah sambil menyingkirkan lawan. Bawahan selalu mengangguk, tetapi pekerjaannya tidak jalan. Setoran disebut tanda hormat, jabatan dianggap ladang penghasilan, dan kesalahan atasan dikubur demi nama baik. Kebiasaan ini tidak tinggal di Pulau Jawa saja. Ia dibawa oleh siapa pun yang mempelajarinya, ke kantor mana pun mereka bertugas, dari Aceh sampai Papua.

Dari lingkungan inilah negara meminjam wajahnya. Prosesnya bisa disebut penjawaan. Bahannya diambil dari mana saja, entah dari Belanda, Jepang, Eropa, atau barak tentara, lalu diberi nama Jawa supaya terdengar akrab dan luhur. Pada 31 Mei 1945, Soepomo melukiskan negara yang ia cita-citakan sebagai persatuan kawulo dan gusti, hamba dan tuan, padahal gagasannya berasal dari teori Eropa dan Jepang. Korps pejabat bentukan Belanda kemudian diberi nama pamong, artinya pengasuh. Gotong royong, yang aslinya berarti tolong-menolong antartetangga, pada 2024 dipakai Ketua MPR untuk menyebut keadaan tanpa oposisi. Lewat nama-nama seperti itu, pejabat dibayangkan sebagai priyayi dan rakyat sebagai abdinya. Yang satu mengasuh dan memberi perintah, yang lain cukup menurut.

Wajahnya Jawa, Tangannya Belum Tentu

Wajah Jawa masuk ke dalam negara bukan karena urusan darah, melainkan karena kesempatan. Orang Jawa adalah kelompok terbesar. Kursi presiden lama diduduki tokoh yang dekat dengan dunia priyayi. Kaum priyayi lebih dulu mengenyam sekolah, dan Republik mewarisi birokrasi serta tentara yang tumbuh di Jawa. Setelah itu, sekolah kedinasan, penataran, dan korps pegawai terus menularkannya ke seluruh negeri. Jejaknya bisa kita lihat setiap hari: semboyan Tut Wuri Handayani, aturan protokol tentang siapa harus menghadap siapa, dan bahasa resmi yang menyebut pejabat sebagai pengayom serta rakyat sebagai pihak yang diayomi.

Meski begitu, ada batas yang harus dijaga. Bahwa nama dan tata krama Jawa hadir di dalam negara, itu bisa dibuktikan. Namun, setoran, jual beli jabatan, kekerasan, dan kebal hukum belum terbukti berasal dari kebiasaan Jawa. Semua itu juga terjadi di luar Jawa, dan dilakukan pejabat dari berbagai suku. Penyebabnya lebih mudah ditemukan pada warisan kolonial, kekuasaan tentara, dan uang. Dengan kata lain, wajah Jawa tidak menciptakan kerusakan. Ia membuat kerusakan terlihat wajar, bahkan terlihat berbudi. Dengan kacamata inilah ketiga skandal tadi bisa dibaca.

Ijazah Jokowi: Mengubur Aib demi Nama Baik

Soal asli atau tidaknya ijazah, biarlah pengadilan yang memutuskan. Yang patut diperhatikan adalah cara kekuasaan menanggapi pertanyaan itu. Bertahun-tahun pertanyaan publik tentang satu dokumen tidak pernah selesai lewat pemeriksaan terbuka yang bisa diterima semua pihak. Akhirnya, yang dibawa ke kantor polisi malah orang-orang yang bertanya. Nama baik orang yang dituakan dilindungi lebih dulu, sementara pertanyaan warga dianggap mengganggu. Padahal, di negara republik, menanyakan syarat seorang pejabat adalah hak warga, bukan sikap kurang ajar kepada orang tua.

Di sinilah wajah mikul dhuwur mendhem jero terlihat, yaitu menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan mengubur dalam-dalam kesalahannya. Di dalam keluarga, nasihat ini ajaran bakti yang luhur. Masalahnya muncul ketika nasihat itu dipakai penguasa. Soeharto menyebutnya "pegangan hidup" ketika menggantikan Sukarno. Kerabatnya memakainya sebagai alasan saat perkara hukum Soeharto dipersoalkan pada 2008. Pada Juli 2025, ungkapan itu kembali terdengar dari mimbar kepala negara, kali ini sebagai sebutan bagi demokrasi Indonesia.

Wajah serupa tampak dalam kebiasaan lain. Pada Mei 2023, menjelang pemilihan penggantinya, Jokowi menyatakan dirinya harus cawe-cawe, sebuah kata Jawa yang membuat campur tangan politik terdengar seperti urusan rumah tangga. Pada Lebaran 2025, sejumlah menteri sowan ke rumahnya di Solo, dan salah satunya menyebut Jokowi "masih bos saya". Kata yang santun itu dipakai untuk menamai kesetiaan politik.

Namun, perkara tidak tertahan karena peribahasa. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyebut mendhem jero. Yang menahan adalah kuatnya posisi orang yang hendak diperiksa dan cepatnya aparat bergerak terhadap pengkritik. Peribahasa hanya membuat semua itu terdengar seperti budi pekerti.

Ijazah Gibran: Panggung Keluarga

Kasus Gibran memperlihatkan wajah yang lain, yaitu dinasti. Pada Maret 2023 ia menerima gelar Kanjeng Pangeran Haryo dari Pura Mangkunegaran, dan adiknya menjadi ketua partai hanya dalam hitungan hari. Gelar keraton dan upacara memberi keluarga ini panggung, seolah-olah mereka memang pantas berada di puncak.

Padahal, keluarga pedagang mebel dari Solo ini tidak punya garis keturunan priyayi, dan gelar itu pemberian, bukan warisan. Kursi wakil presiden juga tidak datang dari silsilah. Kursi itu datang dari Putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat usia calon, dari partai yang mengusungnya, dan dari lembaga yang meloloskan berkasnya tanpa memastikan syarat pendidikan. Belakangan Mahkamah Konstitusi menilai dokumen yang diajukan hanya bukti pernah belajar di luar negeri, bukan bukti lulus. Kini Mahkamah Agung membatalkan surat itu, sementara pihak Wakil Presiden menegaskan jabatannya tidak terpengaruh.

Di titik ini, budaya rukun kembali bekerja. Rakyat diminta nrima dan tidak membuat gaduh, sedangkan lembaga yang lalai tidak merasa perlu menjelaskan apa pun. Seruan "demokrasi santun" yang belakangan sering terdengar berjalan beriringan dengan makin sepinya oposisi di parlemen. Kesantunan pun menjadi tuntutan satu arah: rakyat diminta sopan, penguasa tidak diminta menjawab. Wajahnya memang Jawa, tetapi tangannya adalah putusan pengadilan, mesin partai, dan pemeriksaan berkas yang longgar.

Penyadapan Prabowo: Telinga di Dekat Raja

Skandal penyadapan paling menggoda untuk dibaca dengan kacamata keraton. Sejarah istana Jawa mengenal telinga yang dipasang raja, bisikan fitnah di sekitar takhta, dan peribahasa nabok nyilih tangan, memukul dengan meminjam tangan orang lain. Sekretaris Jenderal PDI-P bahkan menyebut kasus ini "politik sandera", istilah yang terasa pas dengan gambaran itu.

Namun, justru di sini wajah Jawa paling tipis. Kasus ini berpusat pada alat sadap resmi milik kepolisian yang diduga dipakai tanpa prosedur, dengan sasaran presiden, tokoh politik, wartawan, dan pengusaha. Cara seperti ini lebih mirip kerja intelijen di masa Orde Baru, ketika lawan politik diawasi dan ditekan tanpa jejak resmi. Untuk menjelaskannya, kita tidak perlu menengok keraton. Senjata, intelijen, jabatan, dan lemahnya pengawasan terhadap lembaga bersenjata sudah cukup. Bedanya, kini yang disadap adalah presiden sendiri. Ini tanda bahwa alat negara yang tidak diawasi bisa berbalik menggigit siapa saja.

Melepas Wajah, Menagih Tangan

Jadi, apakah ketiga skandal itu gaya politik Jawa? Dari sisi wajah, sebagian iya. Bahasa yang dipakai untuk membela kekuasaan di sekitar perkara itu banyak dipinjam dari dunia priyayi: mendhem jero untuk nama baik, sowan untuk kesetiaan, gelar keraton untuk panggung keluarga, dan rukun untuk meredam pertanyaan. Dari sisi tangan, belum tentu. Pengkritik yang diseret ke polisi, putusan yang menguntungkan keluarga penguasa, dan penyadapan oleh aparat adalah kerusakan lembaga yang juga terjadi di negara yang tidak mengenal bahasa krama. Penjawaan tidak menjelaskan mengapa Indonesia rusak. Ia hanya menjelaskan mengapa kerusakan itu begitu mudah kita terima.

Pembedaan ini penting karena menentukan obatnya. Kalau semuanya dianggap sudah bawaan sebuah suku, rakyat hanya bisa pasrah dan prasangka antardaerah makin menebal. Kalau wajah dan tangan dipisahkan, pekerjaan rumahnya menjadi jelas. Wajah perlu dilepas, yaitu kata-kata dan tata krama yang membuat penyalahgunaan terlihat berbudi. Tangan perlu dikendalikan lewat pengawas yang berdiri di luar lembaga yang diawasi, pengadilan yang berani menghadapi pejabat tinggi, pemeriksaan syarat calon yang terbuka, dan kontrol ketat atas izin menyadap. Negara yang bicara lebih sopan tetapi tetap melindungi penguasanya tidak berubah sama sekali.

Ada cara sederhana untuk membaca politik kita. Tanyakan siapa yang menyebut dirinya pengasuh, siapa yang harus menghadap, kata apa yang dipakai untuk membenarkan kursi, dan kesalahan siapa yang katanya harus dikubur. Jawabannya akan memperlihatkan di mana wajah Jawa dipakai dan tangan siapa yang bekerja di baliknya. Kabar baiknya, tradisi Jawa sendiri punya nasihat untuk menegur penguasa: ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Anggota Sarekat Islam yang pada 1913 menolak berjongkok di hadapan priyayi juga membuktikan bahwa orang yang terbiasa menunduk bisa belajar berdiri. Kebiasaan bukan takdir. Wajah yang dipasang oleh keputusan manusia bisa dilepas oleh keputusan rakyatnya sendiri.