Semua catatan

Konflik & Perdamaian

Papua: Cepat Membangun, Lambat Mendengar

Awal Februari 2026, media ramai memberitakan kabar dari Wanam, Merauke. Dermaga logistik Proyek Strategis Nasional di sana sudah 93 persen jadi. Targetnya beroperasi Maret.

Cepat. Rapi. Terukur.

Kabar seperti itu enak dibacakan. Ada dermaga, ada tangki bahan bakar, ada gudang. Presiden sendiri sudah datang meninjau Wanam sejak November 2024. Negara terlihat bekerja.

Tetapi ada angka lain yang jarang dibacakan.

Dewan Gereja Papua mencatat sekitar 107 ribu orang mengungsi sampai April 2026. Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dengan 59 korban jiwa sepanjang Januari sampai Juni. Sebagian besar warga sipil.

Angka pertama diumumkan. Angka kedua cukup dicatat.

Saya tidak sedang menolak pembangunan. Yang ingin saya katakan sederhana saja. Di Papua, negara cepat sekali menghitung beton, tetapi lambat menghitung orang.

Mulai dari soal keamanan.

Investigasi Project Multatuli, seperti dikutip Human Rights Monitor, memperkirakan ada 74.297 prajurit di 31 kabupaten di Tanah Papua. Januari lalu, LBH Papua mencatat tiga batalyon baru dibentuk lagi di Biak Numfor, Supiori, dan Waropen. Alasannya selalu sama. Menjaga kedaulatan. Melindungi warga.

Warga yang mana?

April lalu, di Kembru, Kabupaten Puncak, 12 warga sipil tewas dalam operasi militer. Ada perempuan. Ada anak-anak. Komnas HAM menyebut ada dugaan kuat pelakunya prajurit.

Kekerasan dari kelompok bersenjata juga ada. Sepuluh pendulang emas dibunuh di Yahukimo pada Mei. Itu kejahatan. Pelakunya harus diadili.

Tetapi negara tidak boleh membalas dengan cara yang sama. Kalau orang di kampung sudah tidak bisa membedakan siapa yang menjaga dan siapa yang mengancam, negara sudah kalah. Sebanyak apa pun pos yang dibangun.

Pola ini tidak baru. Konflik di Papua sudah menelan ribuan nyawa dan membuat ribuan orang mengungsi sejak 1960-an. Nama operasinya berganti. Satuan tugasnya berganti. Cara pandangnya tetap. Papua dilihat sebagai soal keamanan dulu, baru kemudian soal manusia.

Lalu soal pengungsi.

Pengungsian di Papua tidak terjadi sekali. Ia berulang. Para pendamping pengungsi menyebut banyak dari mereka sudah lebih dari tiga tahun hidup dalam keadaan darurat. Darurat yang terlalu lama akhirnya dianggap biasa. Di Intan Jaya, Januari lalu, ratusan warga dan mahasiswa turun ke jalan menuntut sekolah, layanan kesehatan, dan pemulangan pengungsi. Komnas HAM sampai memakai istilah yang berat: hilangnya generasi Papua.

Seandainya pengungsi sebanyak itu ada di Klaten atau Sleman, saya kira kabinet akan rapat darurat malam itu juga.

Di Papua, semua itu cukup disebut "situasi keamanan".

Kembali ke Wanam.

Food estate Merauke direncanakan membuka sekitar 2,29 juta hektare hutan dan lahan. Luasnya lebih dari tiga puluh kali luas Jakarta. Sebagian warga mendukung karena berharap ada pekerjaan. Itu harapan yang wajar. Orang yang hidup susah berhak berharap.

Tetapi Merauke punya ingatan. Dulu ada MIFEE di zaman SBY, dan proyek itu gagal. Dwi Andreas Santosa dari IPB mengingatkan, banyak food estate gagal karena tidak memenuhi empat syarat: kelayakan tanah, teknologi, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Masyarakat adat Malind Anim bercerita tanah adatnya dipetakan sepihak dan hutannya diratakan tanpa persetujuan. Waktu masyarakat adat memprotes, Human Rights Watch menilai pembubarannya melanggar hukum.

"Tanah itu Mama," kata Marlince Siep, aktivis perempuan adat Papua. Dari situ makan, di situ leluhur dikubur. Kalau tanah itu diambil tanpa izin, yang hilang bukan cuma kebun.

Di titik ini saya teringat lagi budaya politik Jawa yang pernah saya tulis.

Jakarta suka ngemong. Mengasuh. Memberi. Dana Otsus tahun ini Rp12,69 triliun. Tanah Papua kini punya enam provinsi. Ada pula Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus yang dilantik Presiden. Dari luar, semua tampak sebagai kebaikan hati.

Tetapi yang diemong jarang ditanya maunya apa.

Waktu DPR mengesahkan tiga provinsi baru pada Juni 2022, Ketua MRP Timotius Murib bilang pemekaran itu bukan keinginan orang asli Papua. MRP juga tidak dimintai persetujuan.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sendiri mengeluhkan aturan yang tumpang tindih. Kewenangan kehutanan dan pertambangan sudah diatur dalam UU Otsus, tetapi dalam praktik tetap merujuk ke aturan pusat. Pusat pemerintahan provinsi-provinsi baru pun ditargetkan baru rampung 2028.

Uangnya dikirim. Kendalinya tetap di Jakarta.

Ada ungkapan mikul dhuwur mendhem jero. Menjunjung tinggi kebaikan, mengubur dalam-dalam keburukan. Di Papua, ungkapan itu seperti berlaku satu arah. Pusat ingin dijunjung sebagai pemberi. Yang dikubur justru suara orang Papua.

Dalam wayang, dalang duduk di balik kelir. Penonton melihat bayangan bergerak, tetapi tangan yang menggerakkan tidak tampak. Papua sering diperlakukan seperti kelir itu. Di atasnya diproyeksikan gambar yang indah. Dermaga. Sawah baru. Kantor gubernur. Orang Papua sendiri jarang diberi kesempatan memegang wayangnya.

Lalu soal yang paling berat. Impunitas.

Frits Ramandey, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, mengakui lembaganya kesulitan menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota TNI. Kasus Paniai 2014 bisa jadi contoh. Empat orang tewas. Delapan tahun kemudian, hanya satu terdakwa yang diadili, dan ia divonis bebas.

Selama itu terus terjadi, orang Papua akan membaca pesan yang sama. Nyawa mereka dihargai lebih murah.

Saya tidak mau menuduh ada rencana jahat di balik semua ini. Mungkin ini hanya kebiasaan lama. Kebiasaan bicara kepada Papua, bukan dengan Papua.

Tetapi kebiasaan yang dibiarkan bertahun-tahun lama-lama jadi sistem.

Coba kita tanya dengan jujur. Pernahkah orang Papua ditanya ingin dibangun seperti apa? Pernahkah mereka ikut menentukan berapa tentara yang datang ke kampungnya? Pernahkah suara mereka dihitung saat peta PSN digambar?

Jadi apa yang perlu dikritik hari ini? Menurut saya, cara memandangnya.

Pasukan dikurangi, dialog dibuka. Pengungsi dipulangkan dengan jaminan keamanan yang tertulis. PSN Merauke dihentikan dulu sampai masyarakat adat benar-benar setuju. Pelanggar HAM, dari pihak mana pun, diadili di pengadilan yang bisa dilihat publik.

Januari 2024, Prabowo pernah berpesan kepada relawannya: menang tanpo ngasorake. Menang tanpa menyakiti. Kalau Presiden sungguh percaya pada falsafah itu, Papua adalah tempat untuk membuktikannya.

Dermaga di Wanam sudah 93 persen sejak Januari.

Mendengar Papua, sampai hari ini, belum juga dimulai.

Tanggapan Pembaca

Jadilah yang pertama menanggapi