Semua catatan

Budaya & Antropologi

Budaya Politik Jawa: Tangan Pinjaman

Pelukan itu terjadi di Istana Merdeka, Kamis, 12 November 2026.

Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka di depan kamera, sesaat setelah menerima pengunduran diri wakilnya itu. Ia memuji pengabdian Gibran. Ia berjanji tetap mendukungnya.

Di Solo, Joko Widodo berkata senada. Ia tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Jabatan politik, katanya, hanya sementara.

Hangat. Rukun. Sopan.

Tetapi mari mundur dua hari. Selasa, 10 November, Gibran berkata kepada wartawan bahwa Presiden menyarankannya tetap berjuang di pengadilan. Belum sehari, bantahan datang. Bukan dari mulut Presiden, melainkan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan: tidak mungkin Presiden menganjurkan perlawanan hukum lagi.

Presiden tidak membantah. Presiden memeluk. Yang membantah orang lain.

Inilah gaya politik Jawa. Mesra di depan. Memukul di belakang. Dan yang memukul selalu tangan orang lain.

Orang Jawa punya nama untuk itu: nabok nyilih tangan. Memukul dengan meminjam tangan.

Mengapa dua tokoh yang jelas berselisih tidak pernah berselisih di depan publik? Jawabannya ada pada etika Jawa itu sendiri. Di sana, konfrontasi terbuka adalah aib. Ia dianggap kasar, tidak tahu tata krama, tidak njawani.

Franz Magnis-Suseno, dalam kajiannya tentang etika Jawa, menyebut dua kaidah dasar: rukun dan hormat. Rukun berarti keadaan harus dijaga tetap harmonis. Hormat berarti setiap orang harus selalu menunjukkan sikap hormat dalam bicara dan membawa diri. Wujud rukun yang paling dikenal adalah menghindari konflik terbuka.

Tetapi konflik tidak hilang hanya karena dilarang tampil. Ia pindah tempat. Dari panggung ke balik layar. Dari mulut ke tangan orang lain. Dari ruang terang ke ruang gelap.

Maka lahirlah perangkat yang lengkap. Ada ewuh pakewuh, rasa sungkan untuk berterus terang. Ada menang tanpa ngasorake, menang tanpa mempermalukan lawan. Ada mikul dhuwur mendhem jero, menjunjung tinggi jasa dan mengubur dalam-dalam kesalahan. Dan ada nabok nyilih tangan, untuk saat ketika lawan memang harus dijatuhkan.

Semua perangkat itu punya satu tujuan: wajah harus tetap bersih. Senyum harus tetap terjaga. Yang kotor biarlah tangan orang lain.

Bahasanya pun dibuat halus. Kritik tidak disampaikan langsung, tetapi lewat pasemon, sindiran yang hanya dimengerti oleh yang dituju. Penolakan tidak diucapkan dengan kata "tidak", tetapi dengan "nanti dulu" atau "kita lihat". Kemarahan disembunyikan di balik kalimat aku rapopo, aku tidak apa-apa.

Jokowi sendiri sering memakai idiom Jawa untuk menjawab kritik. Aku rapopo menjadi kosakata politik nasional. Ojo kesusu, jangan terburu-buru, menjadi cara menunda tanpa menolak. Kalimatnya lembut. Pesannya sampai. Tidak ada yang bisa menuding.

Budaya politik ini lahir di lingkungan keraton dan priyayi. Di sana, raja tidak pernah salah dan tidak pernah marah di depan umum. Murka raja disampaikan lewat abdi dalem, lewat patih, lewat utusan. Raja sendiri tetap duduk tenang di singgasana.

Sejarah republik ini mencatat pola yang sama. Pada 1966, Soeharto tidak pernah menyerang Soekarno secara terbuka. Ia tetap menyebutnya Bung Karno, tetap menunjukkan hormat. Tetapi kekuasaan Soekarno dilucuti sedikit demi sedikit, lewat surat perintah, lewat sidang MPRS, lewat tangan-tangan lain. Soekarno jatuh tanpa pernah dilawan di depan.

Soeharto kemudian memerintah tiga dekade dengan cara serupa. Lawan jarang dihadapi langsung. Mereka disingkirkan lewat penugasan jauh, lewat pemeriksaan, lewat kerusuhan yang tidak pernah jelas dalangnya.

Kini lihat beberapa pekan terakhir.

Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA luar negeri milik Gibran. Awal November, Bareskrim menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden. Salah satunya Listyo Sigit Prabowo, Kapolri di era Jokowi. Istana menyebut perbuatan itu mengarah pada makar, sementara Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum ada indikasi makar. Semua tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, tiga kader PSI, partai tempat Jokowi kini bernaung, mundur dari kabinet. Proyek-proyek warisan Jokowi dipilah satu per satu. Juli lalu, Prabowo dan Gibran duduk terpisah dalam sidang kabinet, dan Istana buru-buru membantah ada keretakan.

Tidak ada yang berkata, "Kami berseteru." Tidak ada yang berkata, "Kami berpisah jalan." Pengamat Adi Prayitno hanya menyebut ada jarak psikologis, tak sehangat dulu.

Jarak itu tidak pernah diumumkan. Ia hanya terbaca dari kursi yang bergeser, kader yang pergi, dan juru bicara yang membantah.

Saya tidak sedang menuduh siapa pun mengatur semua ini. Bisa jadi hukum memang sedang berjalan. Tetapi polanya terlalu akrab untuk diabaikan. Setiap pukulan datang dari tangan lembaga. Setiap pelukan datang dari tangan tokoh.

Itulah sebabnya politik Jakarta sering sulit dibaca. Yang diucapkan bukan yang dimaksud. Yang tersenyum belum tentu kawan. Yang memeluk belum tentu mendukung. Orang harus membaca tanda: siapa duduk di mana, siapa tidak diundang, siapa tiba-tiba diperiksa.

Politik menjadi seperti wayang. Penonton melihat tokoh-tokoh bertarung di layar. Tetapi yang menggerakkan semuanya adalah dalang, yang duduk tenang di balik kelir. Penonton yang cerdas tidak menonton wayangnya. Ia memperhatikan tangan dalang.

Benedict Anderson, dalam Gagasan Kekuasaan dalam Budaya Jawa, menjelaskan akar terdalamnya. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan sejati itu tenang. Ia tidak perlu berteriak. Ia tidak perlu marah. Ia tidak perlu memukul sendiri. Penguasa yang kehilangan ketenangan justru sedang menunjukkan bahwa kekuasaannya mulai bocor.

Karena itu, marah di depan umum adalah kekalahan. Menyerang lawan secara terbuka berarti mengaku bahwa diri sendiri terancam. Yang halus menang. Yang kasar kalah, bahkan sebelum bertarung.

Wayang mengajarkan hal yang sama. Arjuna digambarkan halus: bicaranya pelan, wajahnya tertunduk, geraknya tenang. Para raksasa digambarkan kasar: berteriak, melotot, mengamuk. Penonton tahu siapa yang akan menang.

Maka pertarungan politik Jawa adalah pertarungan menjaga wajah. Siapa yang lebih dulu kehilangan senyum, dialah yang kalah. Siapa yang paling tenang, dialah yang paling berkuasa.

Dalam logika ini, pelukan bukan sekadar tanda damai. Pelukan bisa menjadi pernyataan. Ia memperlihatkan kepada publik siapa yang paling tenang, paling murah hati, paling njawani. Ia juga menutup ruang bagi pihak lain untuk mengeluh. Bagaimana mungkin seseorang mengaku dipukul oleh orang yang baru saja memeluknya?

Pelukan di Istana Merdeka itu mungkin tulus. Mungkin juga tidak. Dalam politik Jawa, tidak ada yang bisa memastikannya dari wajah.

Yang bisa dilihat hanya tangan. Dan tangan itu, hampir selalu, tangan pinjaman.

Tanggapan Pembaca

Jadilah yang pertama menanggapi