Semua catatan

Konflik & Perdamaian

Mengungsikan Badak Jawa, Melupakan Manusia Papua

Kamis, 12 November 2026, dalam jumpa media di sela konferensi iklim COP31 di Antalya, Turki, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kegelisahannya. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi itu khawatir pada nasib badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Anak Krakatau, katanya, bisa memicu tsunami, dan kalau itu terjadi, badak Jawa kita bisa punah. Karena itu pemerintah berencana memindahkan sebagian badak ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Biayanya akan dicari dari investor lewat skema pendanaan konservasi.

Saya membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Kekhawatiran Hashim masuk akal. Badak Jawa hanya tersisa sekitar 87 sampai 100 ekor, dan semuanya hidup di satu tempat. Gagasan mencari habitat kedua pun bukan barang baru; para ahli sudah membicarakannya sejak 1980-an. Hashim juga bukan orang baru dalam urusan satwa. Lewat Yayasan Arsari Djojohadikusumo, ia membangun pusat rehabilitasi harimau Sumatera di Dharmasraya dan suaka orangutan di Kalimantan Timur.

Tetapi justru karena kepeduliannya begitu nyata, saya tidak bisa berhenti bertanya. Kalau tsunami yang belum terjadi saja sanggup membuat seorang utusan presiden bicara di forum dunia, mengapa tsunami yang sudah lama menghantam manusia di Papua tidak membuatnya gelisah dengan cara yang sama?

Tsunami itu bernama konflik bersenjata.

Juli lalu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyebut angka yang sampai ke kementeriannya: sekitar 122 ribu orang mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Seratus dua puluh dua ribu manusia, sementara badak Jawa yang membuat Hashim gelisah jumlahnya tak sampai seratus ekor. Komnas HAM mencatat, sepanjang semester pertama 2026 terjadi 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata, dengan 59 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka. September lalu, lembaga itu menyebut situasi Papua "semakin krisis".

Angka-angka itu punya wajah. Pada Hari Pengungsi Sedunia, Juni lalu, Leri Gwijangge mengingatkan bahwa warga Nduga sudah mengungsi sejak 2 Desember 2018. Kini sudah hampir delapan tahun. Orang tuanya, saudara-saudaranya, dan anak-anak dari kampungnya masih hidup di pengungsian di Wamena dan Kwiyawagi. Menurut dia, pemerintah masih sibuk dengan bantuan jangka pendek, sementara pendidikan, kesehatan, dan pemulangan mereka ke kampung belum juga tertangani. The Jakarta Post mencatat, sebagian besar pengungsi Papua adalah perempuan dan anak-anak.

Badak Jawa yang terancam tsunami hendak dicarikan rumah baru. Anak-anak Nduga yang sudah hampir delapan tahun kehilangan rumah belum juga dipulangkan.

Perbandingan ini makin getir kalau kita mengingat November tahun lalu. Untuk memindahkan seekor badak jantan bernama Musofa, padahal perpindahannya hanya di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri, negara mengerahkan kendaraan tempur Korps Marinir. Ketika Musofa mati karena sakit, Kementerian Kehutanan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kronologinya. Saya tidak mempersoalkan itu. Satu badak memang berharga. Tetapi kapan terakhir kali kita melihat negara menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kematian seorang anak di kamp pengungsian Papua?

Di sinilah kritik saya kepada Hashim, dan kepada kakaknya, Presiden Prabowo Subianto.

Yang saya catat, setiap kali keduanya berbicara tentang Papua, yang lebih sering terdengar adalah soal tanahnya, bukan manusianya. Pada Desember 2024, Hashim membantah tudingan deforestasi dalam proyek food estate di Papua Selatan dengan mengatakan 60 persen lahannya kosong, tanpa pohon, sebagian besar padang rumput. Setahun kemudian, 16 Desember 2025, Prabowo meminta para kepala daerah se-Papua agar tanah Papua ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar. Papua dibicarakan sebagai lahan, sebagai cadangan energi, sebagai lumbung pangan. Jarang sekali sebagai rumah bagi lebih dari seratus ribu orang yang kini terusir dari kampungnya.

Saya tidak mengatakan Presiden tak bisa berempati. Ia bisa, dan pernah menunjukkannya. Pada malam pergantian tahun menuju 2026, Prabowo memilih bermalam bersama pengungsi banjir bandang di Batu Hula, Tapanuli Selatan. Ia makan bersama mereka, memeluk anak-anak, menonton film bersama, lalu berkata, "Presidenmu tidak akan meninggalkan saudara-saudara." Sikap itu patut dihargai.

Tetapi pada musim liburan yang sama, menurut kalangan gereja dan masyarakat sipil di Papua, banyak orang asli Papua merayakan Natal dan Tahun Baru bukan di kampung halaman, melainkan di tengah hutan, di kamp-kamp pengungsian. Sejauh yang bisa saya ikuti dari pemberitaan, tidak ada presiden yang datang memeluk anak-anak mereka. Tidak ada kalimat "Presidenmu tidak akan meninggalkan kalian" yang terdengar sampai ke Nduga, Intan Jaya, atau Puncak.

Dua bulan kemudian, Prabowo menawarkan diri menjadi penengah ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, bahkan siap terbang ke Teheran bila kedua pihak setuju berdialog. Ia sanggup membayangkan dirinya sebagai juru damai di Timur Tengah, tetapi seolah lupa pada dialog yang pernah ia janjikan untuk Papua.

Dalam debat capres pertama, 12 Desember 2023, Prabowo berkata bahwa masalah HAM di Papua "harus kita utamakan". Ia berjanji melindungi rakyat Papua dan menjamin penegakan HAM, bahkan menyatakan sependapat bahwa "kita harus tegakkan keadilan, kita harus dialog." Hampir tiga tahun berlalu, janji itu belum ditepati. Dialog tak kunjung dibuka meski terus didesak gereja dan masyarakat sipil. Yang bertambah justru batalyon dan pengungsi.

Orang Jawa mengenal tepa selira, kemampuan menakar perasaan orang lain dengan perasaan sendiri. Tepa selira tidak memilih. Ia tidak berhenti di Tapanuli lalu berbalik arah sebelum sampai ke Wamena. Ia juga tidak mungkin lebih peka terhadap badak ketimbang terhadap anak manusia.

Saya tidak menolak badak Jawa diselamatkan. Biarlah para ahli yang memutuskan apakah Alas Purwo memang tempat yang tepat, sebab sejumlah kalangan sudah mempertanyakan dasar ilmiahnya. Yang saya persoalkan adalah urutan kepedulian. Kementerian HAM memang menyatakan tengah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menangani pengungsi. Tetapi pada Oktober lalu, lembaga kajian Merah Pusaka Stratejik Indonesia masih harus mengusulkan agar negara membentuk badan khusus untuk pengungsi internal Papua, karena penanganannya dinilai masih berjalan sektoral. Ketika negara bergegas mencari investor untuk mengungsikan satwa, sementara pengungsi manusia diurus secara tambal sulam, kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang dianggap layak diselamatkan?

Pengungsi Papua tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya ingin pulang. Mereka ingin anak-anaknya kembali bersekolah, orang sakitnya bisa berobat, dan kampungnya tidak lagi menjadi medan tembak. Permintaan itu jauh lebih sederhana daripada memindahkan badak bercula satu dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa.

Hashim takut badak Jawa punah karena tsunami. Ketakutan itu wajar. Tetapi di Papua, tsunami itu sudah datang bertahun-tahun lalu, dan ombaknya belum juga surut. Yang tersapu bukan badak. Yang tersapu adalah manusia, saudara sebangsa, yang sampai hari ini masih menunggu ada yang datang, bukan untuk mengungsikan mereka, melainkan untuk memulangkan mereka.

Tanggapan Pembaca

Jadilah yang pertama menanggapi