Kajian Ilmiah
Pengungsi Internal di Tanah Papua dan Ancaman Hilangnya Satu Generasi: Kajian Pustaka atas Skala, Dampak, dan Celah Kebijakan (2018–2026)
Abstrak
Sejak Desember 2018, konflik bersenjata di Tanah Papua telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan kampung mereka. Perkiraan jumlah pengungsi internal naik dari sekitar 45.000 jiwa di Nduga dan sekitarnya pada 2019 menjadi lebih dari 122.000 jiwa di berbagai provinsi pada pertengahan 2026. Artikel ini menelaah skala dan karakter pengungsian tersebut, dampaknya terhadap generasi muda orang asli Papua, serta celah dalam kerangka hukum dan respons negara. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan atas instrumen hukum, dokumen PBB, laporan lembaga negara, riset gereja, laporan organisasi masyarakat sipil, karya akademik, dan pemberitaan media periode 2018–2026, yang dianalisis dengan analisis isi kualitatif dan triangulasi sumber. Kajian menemukan bahwa data pengungsi tidak pernah disepakati bersama dan selisih antara data negara dan data gereja sangat lebar. Pengungsian berlangsung rata-rata lebih dari tiga tahun dan kerap berulang setelah pemulangan. Dampaknya berlapis: riset gereja tahun 2024 mencatat 97 persen responden kekurangan pangan dan 90 persen kehilangan akses pendidikan, sementara perempuan dan anak menanggung beban terberat. Kerangka hukum nasional belum dirancang untuk pengungsian akibat konflik bersenjata, dan bantuan lebih banyak datang dari gereja dan keluarga daripada dari pemerintah. Kondisi ini mengancam keberlanjutan satu generasi orang asli Papua di wilayah konflik. Artikel ini merekomendasikan pendataan bersama yang independen, regulasi khusus pengungsi internal, penanganan terpadu yang dipimpin sipil, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, serta akses kemanusiaan yang terbuka.
Kata kunci: pengungsi internal, Papua, konflik bersenjata, generasi yang hilang, solusi berkelanjutan
Abstract
Since December 2018, armed conflict in Tanah Papua has forced tens of thousands of people from their villages. Estimates of internally displaced persons (IDPs) rose from about 45,000 in and around Nduga in 2019 to more than 122,000 across several provinces by mid-2026. This article examines the scale and character of this displacement, its impact on the younger generation of Indigenous Papuans, and gaps in the legal framework and state response. It is a library-based study of legal instruments, UN documents, state agency reports, church research, civil society reports, academic works, and media coverage from 2018 to 2026, analysed through qualitative content analysis and source triangulation. The study finds that IDP figures have never been jointly agreed and that the gap between state and church data is wide. Displacement lasts more than three years on average and often recurs after return. Its impacts are layered: a 2024 church survey found that 97 percent of respondents lacked food and 90 percent had lost access to education, while women and children bear the heaviest burden. The national legal framework was not designed for conflict-induced displacement, and assistance comes more from churches and families than from government. These conditions threaten the continuity of a generation of Indigenous Papuans in conflict areas. The article recommends independent joint data collection, dedicated IDP legislation, a civilian-led integrated response, restored education and health services, and open humanitarian access.
Keywords: internally displaced persons, Papua, armed conflict, lost generation, durable solutions
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Pada 2 Desember 2018, pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya yang membangun jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga memicu pengerahan aparat keamanan dalam skala besar (Ombudsman RI, 2019a). Sejak peristiwa itu, ribuan warga Nduga meninggalkan kampung mereka. Delapan bulan kemudian, Ombudsman mencatat sekitar 45.000 pengungsi yang berasal dari 16 distrik dan tersebar di kabupaten sekitar Nduga (Ombudsman RI, 2019b). Hampir tujuh tahun setelahnya, 10.272 warga Nduga dilaporkan masih hidup di pengungsian (iNews, 2026a).
Nduga ternyata hanya awal. Pengungsian kemudian menyebar ke Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Tambrauw, Teluk Bintuni, dan wilayah lain. Dewan Gereja Papua mencatat sekitar 60.000 orang mengungsi pada November 2021 (CNN Indonesia, 2021). Pada akhir 2025, angka itu menjadi 103.218 jiwa (Tempo, 2025), dan pada Juli 2026 Wakil Menteri Hak Asasi Manusia menyebut angka sekitar 122.000 pengungsi yang sampai ke kementeriannya (RRI, 2026a). Dalam kurun kurang dari lima tahun, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua bertambah lebih dari dua kali lipat.
Krisis ini telah menarik perhatian internasional. Pada Maret 2022, tiga Pelapor Khusus PBB, termasuk Pelapor Khusus untuk hak asasi pengungsi internal, menyatakan keprihatinan atas pengungsian massal di Papua dan memperkirakan 60.000 hingga 100.000 orang telah mengungsi sejak Desember 2018 (United Nations, 2022). Pada 2024, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menyoroti kondisi kesehatan pengungsi internal yang memprihatinkan dan merekomendasikan agar Indonesia membuka akses bagi organisasi kemanusiaan nasional dan internasional (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 2024). Pemerintah Indonesia menolak sebagian penilaian tersebut dan menyatakan bahwa pengerahan aparat diperlukan untuk melindungi warga dari serangan kelompok bersenjata (Reuters, 2022).
Di balik perdebatan itu terdapat ancaman yang lebih dalam. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperingatkan bahwa pengungsian dapat mengakibatkan hilangnya generasi Papua, karena pengungsi tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan selama mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman (Okezone, 2026). Peringatan ini menjadi titik tolak artikel ini.
Kajian akademik tentang pengungsi internal Papua masih terbatas. Sebagian besar berupa kajian hukum normatif, misalnya Ester (2022) tentang perlindungan pengungsi Nduga. Laporan gereja, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil kaya data, tetapi tersebar dan jarang disintesiskan dalam kerangka konseptual. Artikel ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menghimpun, membandingkan, dan menganalisis bukti-bukti yang tersedia, lalu membacanya melalui kerangka perlindungan pengungsi internal dan konsep generasi yang hilang.
1.2 Rumusan Masalah
Artikel ini menjawab tiga pertanyaan:
- Bagaimana skala, sebaran, dan karakter pengungsian internal di Tanah Papua pada periode 2018–2026?
- Bagaimana pengungsian tersebut berdampak pada generasi muda orang asli Papua, terutama dalam hal pangan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan perempuan serta anak?
- Celah apa saja yang terdapat dalam kerangka hukum dan respons kebijakan negara terhadap pengungsi internal di Papua?
1.3 Tujuan dan Manfaat
Penelitian ini bertujuan memetakan kondisi pengungsian internal di Tanah Papua, menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan generasi orang asli Papua, dan mengidentifikasi celah kebijakan. Secara ilmiah, artikel ini menyumbang sintesis pustaka yang menghubungkan data Papua dengan kerangka konseptual internasional tentang pengungsian internal. Secara praktis, temuan artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah, Majelis Rakyat Papua, gereja, lembaga adat, dan organisasi kemanusiaan dalam merancang penanganan pengungsi yang lebih terpadu.
1.4 Sistematika Penulisan
Bagian 2 menyajikan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Bagian 3 menjelaskan metode penelitian. Bagian 4 memaparkan hasil dan pembahasan sesuai tiga rumusan masalah. Bagian 5 berisi kesimpulan dan rekomendasi.
2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual
2.1 Pengungsi Internal dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB
Standar internasional pertama tentang pengungsi internal adalah Guiding Principles on Internal Displacement (Prinsip-Prinsip Panduan tentang Pengungsian Internal). Dokumen ini disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 1998 oleh Francis M. Deng, Perwakilan Sekretaris Jenderal PBB untuk pengungsi internal (United Nations, 1998). Menurut prinsip-prinsip ini, pengungsi internal adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, terutama akibat konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana, dan yang tidak melintasi batas negara yang diakui secara internasional.
Perbedaan dengan pengungsi lintas negara (refugee) sangat penting. Pengungsi internal tetap berada di wilayah negaranya sendiri, sehingga tanggung jawab utama untuk melindungi dan membantu mereka berada pada otoritas nasional. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan bahwa pengungsi internal menikmati hak dan kebebasan yang sama dengan warga negara lainnya, dan tidak boleh didiskriminasi karena status mereka sebagai pengungsi (United Nations, 1998). Meski tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip ini diakui dalam Dokumen Hasil KTT Dunia 2005 dan menjadi dasar Konvensi Kampala Uni Afrika tahun 2009, instrumen regional pertama yang mengikat tentang pengungsian internal.
Di Indonesia, istilah pengungsi internal belum umum digunakan. Publik sering mencampuradukkannya dengan pengungsi lintas negara atau korban bencana alam (Yuliantiningsih, 2008). Kerancuan istilah ini berdampak pada cara negara mengenali dan menangani pengungsi akibat konflik bersenjata.
2.2 Solusi Berkelanjutan
Pengungsian tidak berakhir ketika bantuan darurat dibagikan. Inter-Agency Standing Committee (IASC) menyusun Kerangka Solusi Berkelanjutan pada 2010 untuk menjelaskan kapan dan bagaimana pengungsian dapat dianggap selesai (IASC, 2010). Kerangka ini berlaku untuk pengungsian akibat konflik bersenjata, kekerasan umum, pelanggaran hak asasi manusia, maupun bencana.
Merujuk Prinsip 28 dari Prinsip-Prinsip Panduan, kerangka IASC menegaskan bahwa otoritas yang berwenang memiliki kewajiban utama menciptakan kondisi agar pengungsi dapat kembali secara sukarela, aman, dan bermartabat ke tempat asal, atau bermukim di bagian lain negara itu. Ada tiga bentuk solusi: kembali ke tempat asal, integrasi di tempat pengungsian, atau pemukiman di tempat lain. Kerangka ini juga mengingatkan bahwa membiarkan pengungsi terus termarginalkan tanpa prospek solusi dapat menghambat perdamaian dan pemulihan jangka panjang (IASC, 2010).
2.3 Konsep "Generasi yang Hilang"
Istilah "generasi yang hilang" (lost generation) dalam konteks kemanusiaan menjadi populer melalui inisiatif No Lost Generation. Inisiatif ini diluncurkan pada 2013 oleh UNICEF bersama UNHCR, Save the Children, World Vision, dan mitra lain sebagai respons terhadap krisis Suriah (UNHCR, 2014). Inisiatif ini bekerja melalui tiga pilar: pendidikan, perlindungan anak, serta remaja dan pemuda (No Lost Generation, t.t.).
Gagasan pokoknya adalah bahwa konflik dan pengungsian yang berkepanjangan tidak hanya merugikan individu anak, tetapi juga masa depan seluruh generasi dan bangsanya. Tempat berlindung, obat-obatan, dan perbaikan fisik tidak cukup. Diperlukan investasi yang setara untuk memulihkan pendidikan dan luka psikologis anak, agar siklus kekerasan tidak terulang. Dalam artikel ini, konsep tersebut dipakai sebagai lensa untuk membaca dampak pengungsian terhadap anak dan pemuda orang asli Papua.
2.4 Kerangka Hukum Nasional
Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang pengungsi internal. Rujukan utama untuk pengungsian akibat konflik adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini mengatur penanganan konflik melalui tiga tahap, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik, dengan asas kemanusiaan dan hak asasi manusia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012). Peraturan pelaksananya, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan khusus perempuan dan anak. Pemulihan pascakonflik meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pengungsian akibat bencana diatur terpisah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Ester, 2022). Pemisahan ini menimbulkan pertanyaan: apakah konflik bersenjata antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dapat ditangani dengan kerangka "konflik sosial" yang dirancang terutama untuk perseteruan antarkelompok masyarakat? Pertanyaan ini akan dibahas pada Bagian 4.
2.5 Akar Konflik Papua
Pengungsian adalah gejala dari konflik yang lebih dalam. Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam Papua Road Map merumuskan empat akar masalah konflik Papua: sejarah integrasi dan status politik Papua, pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan negara, kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat, serta marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua (Widjojo, 2009). Peta jalan ini mengusulkan agar penyelesaian konflik bergeser dari pendekatan keamanan ke pendekatan keadilan, dengan empat dimensi: rekognisi, pembangunan, dialog, dan rekonsiliasi.
Kerangka ini penting untuk membaca pengungsian. Bila pengungsian hanya diperlakukan sebagai akibat sampingan operasi keamanan, penanganannya akan berhenti pada bantuan darurat. Bila dibaca sebagai bagian dari empat akar masalah tersebut, pengungsian justru memperdalam dua di antaranya: kegagalan pembangunan dan pelanggaran hak asasi manusia.
2.6 Studi Terdahulu
Kajian terdahulu tentang pengungsi internal Papua dapat dikelompokkan dalam empat kategori.
Kajian hukum. Ester (2022) mengkaji perlindungan pengungsi internal Nduga secara normatif dan menyimpulkan bahwa hak pengungsi internal telah dijamin dalam hukum internasional dan nasional, tetapi dalam praktiknya perlindungan oleh pemerintah masih belum memadai.
Riset gereja. Pada September 2024, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Dewan Gereja Papua, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menerbitkan riset bersama berdasarkan wawancara langsung dengan 70 pengungsi orang asli Papua pada Juli–Agustus 2024 (Human Rights Monitor, 2024c). Riset ini menjadi salah satu dari sedikit sumber yang menyajikan data kuantitatif tentang kondisi hidup pengungsi.
Laporan lembaga negara dan masyarakat sipil. Komnas Perempuan menerbitkan laporan pemantauan Papua 2018–2021 yang secara khusus membahas pengungsian dan dampaknya terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2025). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meluncurkan laporan situasi hak asasi manusia Papua 2023–2025 berjudul Papua dalam Cengkeraman Militer (NU Online, 2025a). Human Rights Monitor menerbitkan pembaruan berkala tentang pengungsian sejak 2021.
Kajian kesehatan jiwa dan reintegrasi. Tay dkk. (2015) meneliti 230 pengungsi Papua yang tinggal lama dalam status tanpa kewarganegaraan di Port Moresby, Papua Nugini, dan menunjukkan kaitan antara peristiwa traumatis, tekanan hidup saat ini, dan gangguan jiwa. Ardiningrum (2026) menemukan gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada korban kerusuhan Wamena 2019, yang diperparah kondisi pascakonflik seperti pengungsian dan kerugian ekonomi. Pugu dkk. (2023) menunjukkan bahwa orang Papua yang kembali dari Papua Nugini menghadapi kendala reintegrasi.
Dari tinjauan ini terlihat bahwa belum ada kajian yang menyatukan data skala, dampak terhadap generasi muda, dan celah kebijakan dalam satu kerangka analisis. Celah inilah yang diisi artikel ini.
2.7 Kerangka Analisis
Berdasarkan tinjauan di atas, artikel ini membangun kerangka analisis sederhana yang disajikan pada Gambar 1. Konflik bersenjata, yang berakar pada persoalan-persoalan dasar Papua, memicu pengungsian. Ketika pengungsian berlangsung lama dan berulang, dampaknya menumpuk di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan budaya. Akumulasi dampak inilah yang membuka jalan menuju hilangnya satu generasi. Respons negara dan masyarakat bekerja di sepanjang jalur itu: celah kebijakan memperpanjang pengungsian, sementara gereja dan keluarga menahan sebagian dampaknya. Seluruh jalur dibaca melalui tiga lensa, yaitu Prinsip-Prinsip Panduan PBB, Kerangka Solusi Berkelanjutan IASC, dan konsep generasi yang hilang.

Gambar 1. Kerangka analisis penelitian
Sumber: Disusun penulis berdasarkan tinjauan pustaka.
3. Metode Penelitian
Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) murni. Seluruh data berasal dari sumber tertulis yang telah dipublikasikan, tanpa pengumpulan data lapangan.
Sumber data. Data dikumpulkan dari enam kelompok sumber yang terbit pada periode 2018–2026:
- Instrumen hukum internasional, yaitu Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal dan Kerangka Solusi Berkelanjutan IASC.
- Dokumen badan-badan PBB, yaitu pernyataan Pelapor Khusus PBB (2022) serta observasi penutup Komite Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2024).
- Peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.
- Laporan dan pernyataan resmi lembaga negara, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Sosial.
- Riset gereja dan laporan organisasi masyarakat sipil, terutama riset bersama KWI–Dewan Gereja Papua–PGI (2024), Human Rights Monitor, dan YLBHI.
- Karya akademik, berupa buku, artikel jurnal, skripsi, serta pemberitaan media nasional dan lokal Papua.
Kriteria pemilihan sumber. Sumber dipilih bila (a) membahas pengungsian internal akibat konflik di Tanah Papua atau kerangka konseptualnya; (b) terbit pada periode 2018–2026, kecuali instrumen dasar dan karya rujukan klasik; dan (c) menyebutkan asal data atau lembaga penerbitnya secara jelas.
Teknik analisis. Data dianalisis dengan analisis isi kualitatif melalui empat tahap: (1) mengelompokkan data menurut tiga rumusan masalah; (2) melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan angka dan klaim dari lembaga negara, gereja, organisasi masyarakat sipil, dan badan PBB untuk menilai konsistensinya; (3) membaca temuan melalui kerangka Prinsip-Prinsip Panduan, solusi berkelanjutan, generasi yang hilang, dan akar konflik Papua; serta (4) menarik kesimpulan dan rekomendasi.
Keterbatasan. Sebagai studi kepustakaan, penelitian ini bergantung pada kualitas dan kelengkapan sumber yang tersedia. Data jumlah pengungsi berasal dari lembaga dengan metode pendataan yang berbeda, sehingga angka yang disajikan perlu dibaca sebagai perkiraan. Akses ke wilayah konflik yang terbatas juga membuat banyak laporan bergantung pada informasi pihak kedua. Untuk mengurangi bias, artikel ini menyajikan perbedaan data dan tafsir antarsumber secara terbuka.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Skala Pengungsian dan Persoalan Data
Hal pertama yang mencolok dari penelusuran pustaka ini adalah tidak adanya satu angka yang diakui bersama. Tabel 1 merangkum perkiraan jumlah pengungsi internal di Tanah Papua dari berbagai sumber.
Tabel 1. Perkiraan jumlah pengungsi internal di Tanah Papua, 2019–2026 (diurutkan dari yang terbaru)
| Waktu | Perkiraan jumlah | Sumber |
|---|---|---|
| Agustus 2026 | 125.931 | Data gereja dan pembela HAM, dikutip KNPB (NIT, 2026) |
| Juli 2026 | ±122.000 | Angka yang diterima Kementerian HAM (RRI, 2026a) |
| Juni 2026 | 122.931 | Dikutip Leri Gwijangge (iNews, 2026a) |
| Maret 2026 | >107.039 | Human Rights Monitor (2026b) |
| Januari 2026 | >105.878 | Human Rights Monitor (2026a) |
| Desember 2025 | 103.218 | Dewan Gereja Papua (Tempo, 2025) |
| Desember 2024 | >85.000 | Media lokal dan pembela HAM (Human Rights Monitor, 2025a) |
| September 2024 | >79.867 | Human Rights Monitor (2024c) |
| April 2024 | ±76.919 | Human Rights Monitor (2024a) |
| September 2023 | 76.228 | Pembela HAM di berbagai kabupaten (Human Rights Monitor, 2023a) |
| Maret 2022 | 60.000–100.000 | Pelapor Khusus PBB (United Nations, 2022) |
| November 2021 | ±60.000 | Dewan Gereja Papua (CNN Indonesia, 2021) |
| Agustus 2019 | ±45.000 | Ombudsman RI (2019b), Nduga dan sekitarnya |
Angka-angka tersebut berasal dari metode pendataan yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan secara ketat. Namun arahnya konsisten: jumlah pengungsi terus bertambah, dan lonjakan terbesar terjadi pada 2025–2026.
Selisih antara data negara dan data nonnegara sangat mencolok. Pada Juni 2024, Komnas HAM hanya mendokumentasikan 454 pengungsi di beberapa distrik, sambil mengakui bahwa data itu tidak lengkap (Human Rights Monitor, 2025b). Pada periode yang sama, data pembela HAM mencatat sekitar 76.919 pengungsi (Human Rights Monitor, 2024a). Perbedaan juga muncul untuk kabupaten yang sama. Data pembela HAM mencatat 56.981 pengungsi Nduga pada September 2024 (Human Rights Monitor, 2024c), sedangkan angka yang dikutip pada Juni 2026 menyebut 10.272 warga Nduga masih mengungsi (iNews, 2026a). Selisih ini mungkin mencerminkan pemulangan sebagian pengungsi, mungkin pula perbedaan cara menghitung; tidak satu pun sumber menjelaskannya. Dalam pemantauan pengungsi Maybrat pada Juli 2023, Komnas HAM juga menemukan perbedaan data antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak lain (Jubi, 2023). Bahkan, sejumlah laporan pengungsian pernah disebut aparat sebagai berita bohong (hoaks), seperti di Distrik Oksop dan Moskona Barat pada Januari 2025 (Human Rights Monitor, 2025c). Ketika keberadaan pengungsi masih diperdebatkan, mereka berisiko tidak terlihat dalam perencanaan kebijakan.
4.2 Sebaran Pengungsian
Tabel 2 menyajikan sebaran pengungsi per kabupaten berdasarkan data yang dihimpun Human Rights Monitor pada September 2024, data terakhir yang tersedia dalam rincian per kabupaten.
Tabel 2. Sebaran pengungsi internal menurut kabupaten, per 15 September 2024
| Kabupaten | Jumlah pengungsi | Mengungsi sejak |
|---|---|---|
| Nduga | 56.981 | Desember 2018 |
| Intan Jaya | 5.859 | Oktober 2021 |
| Maybrat | 3.435 | September 2021 |
| Puncak (Agandugume dan Oneri) | 3.000 | Juni 2024 |
| Puncak | 2.724 | April 2021 |
| Paniai | 2.500 | April 2024 |
| Pegunungan Bintang (Kiwirok) | 2.252 | Oktober 2021 |
| Yahukimo (Suru-Suru) | 1.971 | November 2021 |
| Yahukimo (Dekai) | 554 | Agustus 2023 |
| Fakfak (Kramongmongga) | 500 | Agustus 2023 |
| Pegunungan Bintang (Serambakon) | 91 | September 2023 |
| Jumlah | >79.867 |
Sumber: Human Rights Monitor (2024c).
Tabel 2 menunjukkan bahwa Nduga menyumbang lebih dari 70 persen pengungsi pada 2024. Setelah itu, pengungsian meluas. Komnas HAM mencatat pengungsi tersebar di Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni (Metro TV, 2026), dengan peningkatan terbesar di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan (iNews, 2026b). Dewan Gereja Papua menyebut Intan Jaya sebagai wilayah dengan dampak terbesar pada 2025 (Indoleft, 2025). Sejak 30 Maret 2025 saja, sekitar 7.000 warga Intan Jaya mengungsi (Human Rights Monitor, 2025b). Pada Juni 2025, Kabupaten Jayawijaya mengalami gelombang pengungsian pertama dalam satu dekade terakhir (Human Rights Monitor, 2025b).
Skala kekerasan yang memicu pengungsian juga besar. Sepanjang semester I 2026, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang menewaskan 59 orang dan melukai 50 orang lainnya (Metro TV, 2026). Sebagian besar korban jiwa adalah warga sipil (iNews, 2026b).
4.3 Karakter Pengungsian: Berlarut dan Berulang
Pengungsian di Papua memiliki dua ciri yang membedakannya dari pengungsian akibat bencana alam.
Pertama, berlarut (protracted). Pengungsi Nduga telah hidup di pengungsian sejak Desember 2018, dan 10.272 orang di antaranya masih belum kembali hingga Juni 2026 (iNews, 2026a). Riset gereja tahun 2024 menemukan bahwa responden rata-rata telah mengungsi lebih dari tiga tahun, termasuk satu hingga dua tahun berpindah-pindah dengan berjalan kaki melalui hutan. Sekitar dua pertiga responden terus berpindah atau tidur di tempat terbuka, di bawah tenda, atau terpal (Human Rights Monitor, 2024c).
Kedua, berulang. Pengungsian di Intan Jaya berlangsung sejak 2019 hingga 2026, dengan gelombang terbaru dipicu operasi militer pada Mei 2026 di Distrik Agisiga (Human Rights Monitor, 2026c). Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sempat membuka penerbangan untuk memulangkan pengungsi dari Nabire, Paniai, dan Timika pada Agustus 2023 (Human Rights Monitor, 2023b). Namun gelombang pengungsian baru terus muncul. Di Jayawijaya, sebagian warga yang mengungsi pada Juni 2025 baru saja kembali dari pengungsian sebelumnya (Human Rights Monitor, 2025b). Pengungsi Maybrat yang telah kembali ke kampungnya pun hidup di bawah kehadiran aparat yang besar dengan akses layanan pemerintah yang terbatas (Human Rights Monitor, 2024a).
Dalam kerangka IASC, pemulangan yang diikuti pengungsian baru belum dapat disebut solusi berkelanjutan. Syarat utamanya, yaitu keamanan jangka panjang di tempat asal, belum terpenuhi. Riset gereja menegaskan hal ini: 70 persen responden menyebut ketiadaan rasa aman di kampung sebagai penghalang utama untuk pulang, dan 39 persen menyatakan tidak akan kembali karena ancaman dari pihak-pihak yang berkonflik (Human Rights Monitor, 2024c).
4.4 Penyebab Pengungsian
Sumber-sumber yang dikaji sepakat bahwa pengungsian dipicu konflik bersenjata antara aparat keamanan (TNI dan Polri) dan TPNPB, yang dalam istilah pemerintah disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dalam riset gereja, seluruh responden (100 persen) menyebut konflik bersenjata sebagai penyebab utama, dan 97 persen menyebut rasa takut. Sebanyak 41 persen mengaku diintimidasi pihak yang berkonflik, dan 39 persen menyatakan keluarganya diancam secara langsung (Human Rights Monitor, 2024c).
Perbedaan muncul dalam penekanan. Pemerintah dan sejumlah lembaga kajian menekankan serangan kelompok bersenjata sebagai pemicu, sehingga kehadiran aparat dipandang sebagai upaya melindungi warga dan memulihkan layanan pemerintahan (iNews, 2026c). Sebaliknya, gereja dan organisasi hak asasi manusia menekankan bahwa operasi keamanan dan penambahan pasukan di wilayah sipil memicu gelombang pengungsian baru (Human Rights Monitor, 2026c). YLBHI mencatat sedikitnya 76.228 orang mengungsi akibat operasi militer pada periode 2023–2025 (NU Online, 2025b). Panitia Khusus DPD RI juga melaporkan bahwa penambahan pasukan non-organik membuat warga mengalami trauma keamanan berkepanjangan (CNN Indonesia, 2026). Human Rights Monitor (2026d) mencatat kecenderungan aparat memberi stigma kepada orang asli Papua sebagai pendukung atau anggota TPNPB, yang memperbesar kerentanan pengungsi.
Bila dibaca dengan kerangka Papua Road Map, perdebatan ini menunjukkan bahwa pengungsian tidak dapat dilepaskan dari akar konflik yang lebih luas. Pendekatan yang hanya bertumpu pada keamanan cenderung melahirkan siklus kekerasan dan pengungsian baru, sementara pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pembangunan, dua dari empat akar masalah yang dirumuskan LIPI, justru semakin dalam (Widjojo, 2009).
4.5 Dampak terhadap Generasi Muda
Riset gereja tahun 2024 memberikan gambaran kuantitatif paling lengkap tentang kesulitan hidup pengungsi, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.
Tabel 3. Kesulitan utama yang dilaporkan pengungsi internal Papua, 2024
| Kesulitan | Persentase responden |
|---|---|
| Kekurangan pangan | 97% |
| Kehilangan akses pendidikan gratis | 90% |
| Kurangnya akses layanan kesehatan | 87% |
| Masalah ekonomi dan mata pencaharian | 81% |
Sumber: Riset bersama KWI, Dewan Gereja Papua, dan PGI terhadap 70 pengungsi orang asli Papua, Juli–Agustus 2024 (Human Rights Monitor, 2024c).
Pendidikan. Di Nduga, guru dan tenaga kesehatan sudah mengungsi sejak Oktober 2018, sehingga selama delapan bulan layanan publik praktis lumpuh (Ombudsman RI, 2019a). Sekolah darurat untuk anak-anak pengungsi baru berdiri di Wamena pada Maret 2019, dan itu pun digerakkan relawan, pendeta, pastor, dan gereja, terutama agar anak dapat mengikuti ujian (Ombudsman RI, 2019b). Ombudsman tidak menemukan data resmi tentang berapa banyak anak pengungsi yang bersekolah dalam kondisi darurat. Pola serupa masih terlihat bertahun-tahun kemudian. Senator Papua Tengah Eka Kristina Yeimo menyebut banyak anak di Intan Jaya putus sekolah karena guru pindah ke kota untuk menghindari konflik, sementara guru lokal pun ikut terdampak kekerasan (NU Online, 2025c). Di Maybrat, Komnas HAM mencatat 378 anak usia sekolah yang pendidikannya terlantar, sementara kepemilikan akta kelahiran di kabupaten itu baru mencapai 54 persen dari sekitar 11.000 anak (KPAI, 2023). Keadaan diperburuk oleh penggunaan fasilitas publik sebagai pos keamanan. Pada Februari 2025, Komnas HAM mengecam penggunaan sekolah, kantor distrik, dan gereja sebagai pos aparat di Papua (Human Rights Monitor, 2025d).
Pangan dan kesehatan. Hampir seluruh responden riset gereja melaporkan kekurangan pangan (Tabel 3). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menyebut kondisi kesehatan pengungsi internal di Papua memprihatinkan (CESCR, 2024). Human Rights Monitor (2026a) juga mencatat bahwa militerisasi akses kesehatan di wilayah konflik membuat warga takut dan ragu mencari layanan medis. Di antara pengungsi Oksop, Pegunungan Bintang, pada Desember 2024 terdapat 251 balita, 45 lansia, dan 10 ibu hamil yang membutuhkan perhatian medis segera (Human Rights Monitor, 2024d).
Kematian di pengungsian. Data kematian sangat diperdebatkan. Kementerian Sosial menyatakan 53 pengungsi Nduga meninggal antara Desember 2018 dan Juli 2019, termasuk 23 anak, dan membantah laporan lebih dari 130 kematian (Medcom, 2019). Koalisi masyarakat sipil saat itu melaporkan sekitar 139 kematian akibat kelaparan dan kondisi hidup yang buruk (The Jakarta Post, 2019b). Data yang dihimpun Human Rights Monitor menyebut lebih dari 615 pengungsi Nduga meninggal hingga Januari 2022 (Human Rights Monitor, 2024c). Perbedaan sebesar ini menunjukkan lemahnya pencatatan kematian di pengungsian.
Perempuan dan anak. Komnas Perempuan menilai perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak konflik bersenjata di Papua, dan menyebut krisis pengungsian ini dalam beberapa konteks sebanding dengan krisis kemanusiaan global meski nyaris luput dari perhatian nasional (NU Online, 2025a). Sepanjang 2021–2025, Komnas Perempuan menerima 75 pengaduan kekerasan terhadap perempuan di Papua, sekitar 40 persen di antaranya melibatkan aparat negara (RRI, 2026c). Komnas HAM juga menegaskan bahwa perhatian terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, harus menjadi prioritas dalam penanganan pengungsi (RRI, 2026b).
Kesehatan jiwa. Pengungsian meninggalkan luka psikologis. Pada Februari 2019, Kementerian Sosial mengirim tim konselor untuk mendampingi 210 anak pengungsi Nduga di Gereja Sinakma, Wamena (The Jakarta Post, 2019a). Kajian terhadap korban kerusuhan Wamena 2019 menemukan gejala PTSD yang diperparah oleh pengungsian dan kerugian ekonomi (Ardiningrum, 2026). Kajian terhadap pengungsi Papua di Port Moresby menunjukkan kaitan antara pengalaman traumatis dan gangguan jiwa (Tay dkk., 2015). Namun belum ditemukan kajian sistematis tentang kesehatan jiwa anak pengungsi internal di wilayah konflik Papua.
Budaya dan identitas. Bagi orang asli Papua, kampung dan tanah ulayat adalah ruang tempat bahasa, pengetahuan adat, dan relasi kekerabatan diwariskan. Pengungsian yang berlangsung bertahun-tahun memisahkan anak dari ruang tersebut. Riset gereja menunjukkan bahwa 81 persen pengungsi kehilangan mata pencaharian (Human Rights Monitor, 2024c), yang bagi masyarakat peladang berarti terputusnya hubungan dengan kebun dan tanah. Dampak jangka panjang terhadap bahasa dan pengetahuan adat belum diteliti secara khusus dan menjadi agenda penelitian lanjutan.
Membaca dengan lensa generasi yang hilang. Ketika dampak-dampak ini digabungkan, peringatan Komnas HAM tentang hilangnya generasi Papua (Okezone, 2026) menemukan dasar empiris yang kuat. Inisiatif No Lost Generation di Suriah mengajarkan bahwa tempat berlindung dan bantuan pangan tidak cukup tanpa pendidikan, perlindungan anak, dan pemulihan psikososial. Di Papua, sembilan dari sepuluh pengungsi yang disurvei kehilangan akses pendidikan, dan hampir semua kekurangan pangan. Bila kondisi ini berlanjut, satu generasi orang asli Papua di wilayah konflik akan tumbuh dengan pendidikan yang terputus, gizi dan kesehatan yang rapuh, luka psikologis yang tidak tertangani, dan ikatan budaya yang melemah.
4.6 Respons Negara dan Celah Kebijakan
Respons negara sejauh ini menyisakan lima celah, yaitu pada data dan pengakuan, hukum, bantuan, koordinasi, serta akses kemanusiaan.
Data dan pengakuan. Sejak 2019, Kementerian Sosial mengaku kesulitan memberikan bantuan karena belum ada data pasti tentang jumlah pengungsi (Ombudsman RI, 2019a). Tujuh tahun kemudian, persoalan yang sama masih muncul. Pada Agustus 2026, Menteri HAM Natalius Pigai meminta pemerintah daerah, gereja, dan lembaga swadaya masyarakat di Papua Tengah menyerahkan data pengungsi yang akurat sebagai dasar intervensi (INP Polri, 2026). Komnas HAM mendesak penguatan pendataan, sementara penyaluran bantuan lanjutan masih menunggu usulan pemerintah daerah beserta data pendukung (RRI, 2026b). Data juga menjadi persoalan kepercayaan. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak rencana pendataan pengungsi oleh lembaga pemerintah karena khawatir data itu dipakai untuk kepentingan politik (NIT, 2026).
Hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dirancang untuk konflik sosial, terutama perseteruan antarkelompok masyarakat. Pengungsian di Papua bersumber dari konflik bersenjata yang melibatkan aparat negara sebagai salah satu pihak. Akibatnya, pengungsi Papua berada di wilayah abu-abu: tidak tercakup penuh oleh kerangka bencana, dan tidak tepat pula ditangani dengan kerangka konflik sosial. Undang-undang ini juga tidak memuat konsep solusi berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan Ester (2022) bahwa perlindungan bagi pengungsi Nduga belum memadai.
Bantuan. Riset gereja menemukan bahwa bantuan bagi pengungsi lebih banyak datang dari gereja (30 persen responden), keluarga atau kerabat (29 persen), serta organisasi masyarakat sipil atau kelompok solidaritas (24 persen), sedangkan dukungan pemerintah daerah sangat rendah. Separuh responden tidak menerima bantuan apa pun setelah lebih dari tiga tahun mengungsi (Human Rights Monitor, 2024c). Komnas HAM juga menemukan pengungsi yang menempuh perjalanan dengan biaya sendiri, lalu menumpang di rumah keluarga di Nabire dan Timika (Republika, 2025b).
Koordinasi. Penanganan pengungsi masih berjalan sektoral dan sporadis. Merah Pusaka Stratejik Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Penanganan Pengungsi Internal Papua (BP2IP) sebagai lembaga lintas sektor yang menangani seluruh siklus pengungsian, dari pendataan hingga reintegrasi (RMOL, 2026). Kementerian HAM menyatakan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan pengungsi (RRI, 2026a). Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan, karena pengungsi yang lari dari operasi keamanan mungkin enggan menerima bantuan yang disalurkan melalui aparat.
Akses kemanusiaan. Pada 2022, Pelapor Khusus PBB menyatakan terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Papua dihambat oleh otoritas, dan menyerukan akses kemanusiaan tanpa hambatan serta pencarian solusi berkelanjutan (United Nations, 2022). Pemerintah Indonesia membantah telah menghambat bantuan (Vatican News, 2022). Pada 2024, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB kembali merekomendasikan agar akses bagi organisasi kemanusiaan nasional dan internasional dibuka (CESCR, 2024). Komite Hak Asasi Manusia PBB pada tahun yang sama menyatakan keprihatinan mendalam atas pola pelanggaran berat hak asasi manusia yang melibatkan aparat keamanan di Papua (Human Rights Committee, 2024). Human Rights Monitor (2024b) melaporkan bahwa wilayah pengungsian seperti Pegunungan Bintang dan Puncak nyaris terisolasi dari liputan media dan pemantauan hak asasi manusia. Pada Juni 2026, TPNPB menyatakan bersedia menjamin akses bagi organisasi kemanusiaan netral di bawah pengawasan Komite Internasional Palang Merah (Human Rights Monitor, 2026c). Akses kemanusiaan dengan demikian dapat dirundingkan, tetapi membutuhkan kemauan politik dari semua pihak.
4.7 Peran Gereja dan Keluarga
Di tengah keterbatasan negara, gereja menjadi tempat perlindungan pertama dan sumber bantuan terbesar. Pada 2021, lebih dari 3.000 warga Intan Jaya mengungsi di gereja dan wilayah sekitarnya (CNN Indonesia, 2021). PGI mencatat sekitar 950 jemaat dari tiga gereja di Titigi dan Hitadipa mengungsi pada Mei 2025 (Republika, 2025a). Gereja juga menjadi penghasil data dan riset, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 3. Pada Desember 2024, Dewan Gereja Papua dan para pastor pribumi menggelar pameran tentang situasi pengungsi untuk menarik perhatian publik (Human Rights Monitor, 2024d).
Keluarga dan kerabat menjadi penyangga kedua. Pengungsi Nduga di Wamena umumnya tinggal bersama kerabat sesama orang Nduga (Ombudsman RI, 2019a). Pola serupa ditemukan pada pengungsi di Nabire dan Timika (Republika, 2025b). Jaringan kekerabatan ini adalah modal sosial yang penting, tetapi juga menanggung beban ekonomi yang belum pernah diperhitungkan dalam kebijakan.
Temuan ini menunjukkan bahwa gereja dan keluarga bukan sekadar pelengkap. Mereka adalah pelaku utama penanganan pengungsi yang selama ini bekerja tanpa dukungan kebijakan yang memadai.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1 Kesimpulan
Pengungsian internal di Tanah Papua telah tumbuh dari krisis lokal di Nduga pada akhir 2018 menjadi krisis kemanusiaan lintas provinsi yang pada 2026 diperkirakan melibatkan lebih dari 122.000 jiwa. Meski demikian, belum ada angka yang disepakati bersama. Selisih antara data negara dengan data gereja dan masyarakat sipil sangat lebar, dan keberadaan pengungsi di beberapa tempat bahkan sempat disangkal. Persoalan ini bukan sekadar teknis, sebab kelompok yang tidak tercatat mudah luput dari kebijakan.
Pengungsian di Papua juga bukan peristiwa sesaat. Pengungsi rata-rata hidup lebih dari tiga tahun di pengungsian, banyak di antaranya terus berpindah atau tinggal di tempat terbuka, dan pemulangan kerap disusul gelombang pengungsian baru. Selama keamanan di kampung asal belum terjamin, solusi berkelanjutan sebagaimana dirumuskan IASC belum dapat dikatakan tercapai.
Dampak yang paling mengkhawatirkan menimpa generasi muda. Hampir semua pengungsi yang disurvei kekurangan pangan, sembilan dari sepuluh kehilangan akses pendidikan, dan perempuan serta anak menanggung beban terberat. Luka psikologis dan keterputusan anak dari tanah serta kampungnya belum tertangani. Bila semua dampak ini dibaca bersama, peringatan tentang ancaman hilangnya satu generasi orang asli Papua memiliki dasar empiris yang kuat.
Respons negara masih menyisakan celah pada data, hukum, bantuan, koordinasi, dan akses kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tidak dirancang untuk pengungsian akibat konflik bersenjata berkepanjangan, dan separuh pengungsi yang disurvei mengaku tidak pernah menerima bantuan. Selama ini, gereja dan keluarga penampunglah yang memikul beban terbesar.
Akhirnya, pengungsian tidak dapat dipisahkan dari akar konflik Papua. Selama penanganan konflik bertumpu pada pendekatan keamanan, pengungsian akan terus berulang, sementara pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pembangunan, dua dari empat akar masalah yang dirumuskan LIPI, akan semakin dalam.
5.2 Rekomendasi
- Pendataan bersama yang independen. Pemerintah, Komnas HAM, gereja, dan organisasi masyarakat sipil perlu menyepakati satu mekanisme pendataan pengungsi yang transparan dan dipercaya semua pihak, dengan data terpilah menurut usia, jenis kelamin, dan kebutuhan khusus.
- Regulasi khusus pengungsi internal. Perlu disusun regulasi yang mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB dan konsep solusi berkelanjutan, atau sekurang-kurangnya peraturan pelaksana yang secara tegas mencakup pengungsian akibat konflik bersenjata.
- Mekanisme penanganan terpadu yang dipimpin sipil. Penanganan pengungsi sebaiknya dikoordinasikan lembaga sipil lintas sektor, dengan peran aparat keamanan dibatasi pada pengamanan, agar pengungsi tidak enggan menerima bantuan.
- Pendidikan, kesehatan, dan pemulihan psikososial sebagai pilar utama. Sekolah darurat, guru pendamping, layanan kesehatan keliling, perlindungan khusus perempuan dan anak, serta dukungan psikososial perlu disediakan di lokasi pengungsian, belajar dari pendekatan No Lost Generation. Fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipakai sebagai pos keamanan.
- Gereja dan keluarga penampung sebagai mitra resmi. Peran gereja dan keluarga penampung perlu diakui dan didukung anggaran, termasuk melalui Dana Otonomi Khusus.
- Akses kemanusiaan yang netral. Semua pihak perlu membuka akses bagi lembaga kemanusiaan netral ke wilayah pengungsian, sebagaimana direkomendasikan badan-badan PBB.
- Penyelesaian akar konflik. Penanganan pengungsi perlu ditempatkan dalam agenda penyelesaian konflik yang lebih luas, termasuk dialog dan pendekatan keadilan sebagaimana diusulkan Papua Road Map.
- Penelitian lanjutan. Diperlukan penelitian lapangan tentang pendidikan, gizi, dan kesehatan jiwa anak pengungsi, serta dampak pengungsian berkepanjangan terhadap bahasa dan pengetahuan adat.
Daftar Pustaka
Ardiningrum, G. R. (2026). Gambaran post traumatic stress disorder dan strategi coping pada korban konflik sosial di Papua [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/78108/
CNN Indonesia. (2021, 26 November). Dewan Gereja Papua: 60 ribu orang mengungsi akibat konflik bersenjata. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211126114005-20-726387/dewan-gereja-papua-60-ribu-orang-mengungsi-akibat-konflik-bersenjata
CNN Indonesia. (2026, 5 Agustus). Pansus DPD RI ungkap kondisi pengungsi di Puncak Papua imbas konflik. https://cnnindonesia.com/nasional/20260804161356-12-1388537/pansus-dpd-ri-ungkap-kondisi-pengungsi-di-puncak-papua-imbas-konflik
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (2024). Concluding observations on the second periodic report of Indonesia (E/C.12/IDN/CO/2). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/4041426
Ester, J. (2022). Pengaturan dan perlindungan terhadap pengungsi internal Nduga Papua [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/207184
Human Rights Committee. (2024). Concluding observations on the second periodic report of Indonesia (CCPR/C/IDN/CO/2). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/4045908
Human Rights Monitor. (2023a, 6 Oktober). IDP update, October 2023: Recent displacement in Yahukimo, Pegunungan Bintang and Fakfak regencies. https://humanrightsmonitor.org/?p=5192
Human Rights Monitor. (2023b). Maybrat: Two years after displacement IDPs are still in need of attention. https://humanrightsmonitor.org/?p=4805
Human Rights Monitor. (2024a). IDP update April 2024: New internal displacements in Paniai. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-april-2024-new-internal-displacements-in-paniai/
Human Rights Monitor. (2024b). IDP update June 2024: Urgent call for humanitarian access to conflict areas. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-june-2024-urgent-call-for-humanitarian-access-to-conflict-areas/
Human Rights Monitor. (2024c). IDP update September 2024: New research on IDPs in West Papua underlines urgent need for government action. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-september-2024-new-research-on-idps-in-west-papua-underlines-urgent-need-for-government-action/
Human Rights Monitor. (2024d). IDP update December 2024: Security raids trigger new displacements in Nduga, Intan Jaya, Tambrauw and Pegunungan Bintang. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-december-2024-security-raids-trigger-new-displacements-in-tambrauw-and-pegunungan-bintang/
Human Rights Monitor. (2025a). Annual report 2024: Human rights and conflict in West Papua. https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-in-west-papua/
Human Rights Monitor. (2025b). IDP update June'25: Humanitarian crisis in West Papua reaches new dimensions. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-june25-humanitarian-crisis-in-west-papua-reaches-new-dimensions/
Human Rights Monitor. (2025c). IDP update March'25: Increasing military presence triggers new displacements and fear among returning IDPs. https://humanrightsmonitor.org/news/idp-update-march25-increasing-military-presence-triggers-new-displacements-and-fear-among-returning-idps/
Human Rights Monitor. (2025d). Komnas HAM condemns the use of public facilities by Indonesian military in West Papua. https://humanrightsmonitor.org/news/komnas-ham-condemns-the-use-of-public-facilities-by-indonesian-military-in-west-papua/
Human Rights Monitor. (2026a). IDP update January 2026: Humanitarian crisis deteriorates as indigenous communities bear brunt of expanding security operations. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-january-2026-humanitarian-crisis-deteriorates-as-indigenous-communities-bear-brunt-of-expanding-security-operations/
Human Rights Monitor. (2026b). Papua Monitor Q1 2026: No de-escalation as military operations drive new displacement. https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-monitor-q1-2026-no-de-escalation-as-military-operations-drive-new-displacement/
Human Rights Monitor. (2026c). IDP update June'26: Government neglect drives West Papua's spiraling displacement emergency. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-june26-government-neglect-drives-west-papuas-spiraling-displacement-emergency/
Human Rights Monitor. (2026d). IDP update March'26: More military trigger new displacements and dampen the prospects of return. https://humanrightsmonitor.org/reports/idp-update-march26-more-military-trigger-new-displacements-and-dampen-the-prospects-of-return/
Indoleft. (2025, 21 November). Papuan Council of Churches records 103,218 refugees in Papua (Terjemahan dari Jubi). https://www.indoleft.org/news/2025-11-21/papuan-council-of-churches-records-103218-refugees-in-papua.html
iNews. (2026a, 22 Juni). 7 tahun warga mengungsi, Leri Gwijangge desak pemerintah akhiri krisis kemanusiaan di Nduga. RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/5412038/7-tahun-warga-mengungsi--leri-gwijangge-desak-pemerintah-akhiri-krisis-kemanusiaan-di-nduga
iNews. (2026b, 16 Juli). Komnas HAM catat 59 orang tewas dalam konflik Papua Januari–Juni 2026, mayoritas warga sipil. RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/inews/5430065/komnas-ham-catat-59-orang-tewas-dalam-konflik-papua-januari-juni-2026--mayoritas-warga-sipil
iNews. (2026c, 15 Juli). Pemerintah diminta percepat penanganan pengungsi konflik Papua dan tindak tegas KKB. RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/5429504/pemerintah-diminta-percepat-penanganan-pengungsi-konflik-papua-dan-tindak-tegas-kkb
INP Polri. (2026, 18 Agustus). Pigai urged local govt. to compile valid data for refugees in Central Papua. https://inp.polri.go.id/artikel/pigai-urged-local-govt-to-compile-valid-data-for-refugees-in-central-papua
Inter-Agency Standing Committee. (2010). IASC framework on durable solutions for internally displaced persons. Brookings–Bern Project on Internal Displacement. https://www.brookings.edu/articles/iasc-framework-on-durable-solutions-for-internally-displaced-persons/
Jubi. (2023, Oktober). [Komnas HAM bertemu Menteri Dalam Negeri membahas kasus Walesi dan pengungsi Maybrat, 11 Oktober 2023]. https://en.jubi.id/?p=18562
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan [Komnas Perempuan]. (2025). Potret perempuan dalam konflik Papua: Belum berkesudahan (pengungsian, rasisme dan perempuan pembela HAM). Laporan pemantauan Papua 2018–2021. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1309
Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI]. (2023, 7 Desember). Situasi anak-anak pasca konflik Maybrat. https://kpai.go.id/?p=19263
Medcom. (2019, 30 Juli). Terdata 53 pengungsi Nduga-Papua meninggal. https://www.medcom.id/nasional/daerah/aNrQaDPK-terdata-53-orang-pengungsi-nduga-papua-meninggal
Metro TV. (2026, 12 September). Komnas HAM temui KSP bahas konflik Papua. https://www.metrotvnews.com/read/kM6C4neR-komnas-ham-temui-ksp-bahas-konflik-papua
NIT. (2026, 27 Agustus). West Papua National Committee stands against Indonesia's registration of internally-displaced Papuans. https://nit.com.au/27-08-2026/26155/west-papua-national-committee-stands-against-indonesias-registration-of-internally-displaced-papuans
No Lost Generation. (t.t.). What we do. https://nolostgeneration.org/what-we-do
NU Online. (2025a, 16 Desember). Komnas Perempuan: Pendekatan militer perburuk situasi perempuan di Papua. https://nu.or.id/nasional/komnas-perempuan-pendekatan-militer-perburuk-situasi-perempuan-di-papua-9mSIg
NU Online. (2025b, 16 Desember). YLBHI: Operasi militer di Papua berlangsung sejak 1961 dan tak pernah benar-benar berakhir. https://nu.or.id/nasional/ylbhi-operasi-militer-di-papua-berlangsung-sejak-1961-dan-tak-pernah-benar-benar-berakhir-jsGsE
NU Online. (2025c, 16 Desember). Senator sebut konflik bersenjata picu krisis pendidikan di Papua. https://nu.or.id/nasional/senator-sebut-konflik-bersenjata-picu-krisis-pendidikan-di-papua-O4j4K
Okezone. (2026, 3 September). Komnas HAM soroti ancaman "hilangnya generasi" akibat konflik di Papua. RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5465275/komnas-ham-soroti-ancaman---039-hilangnya-generasi--039--akibat-konflik-di-papua
Ombudsman Republik Indonesia [Ombudsman RI]. (2019a, 29 Agustus). Ombudsman: Layanan publik di Nduga 8 bulan tak berfungsi baik. https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-layanan-publik-di-nduga-8-bulan-tak-berfungsi-baik
Ombudsman Republik Indonesia [Ombudsman RI]. (2019b, 29 Agustus). Investigasi Ombudsman RI terkait pelayanan publik pengungsi di Nduga, Papua. https://ombudsman.go.id/pers/r/---investigasi-ombudsman-ri-terkait-pelayanan-publik-pengungsi-di-nduga-papua
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. https://peraturan.go.id/files/pp2-2015bt.pdf
Pugu, M. R., Buiney, M. E., Wambrauw, M. S. F., Renyoet, C. C., Sanggenafa, M., & Korwa, J. R. V. (2023). Surviving in the post-repatriation era: Challenges and opportunities for Papuan refugees after returning from Papua New Guinea. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 19(1), 79–93. https://doi.org/10.26593/jihi.v19i1.5650.79-93
Republika. (2025a, 20 Mei). Gereja: 950 warga Papua Tengah mengungsi akibat konflik TNI dan OPM. https://news.republika.co.id/berita/swk4t9393/gereja-950-warga-papua-tengah-mengungsi-akibat-konflik-tni-dan-opm
Republika. (2025b, 9 Juni). 60 ribu warga Papua mengungsi, Komnas HAM: Mereka gunakan dana pribadi hingga dana desa. https://news.republika.co.id/berita/sxkljv487/60-ribu-warga-papua-mengungsi-komnas-ham-mereka-gunakan-dana-pribadi-hingga-dana-desa
Reuters. (2022, 2 Maret). Indonesia rejects UN calls to probe abuses in Papua. BusinessLive. https://www.businesslive.co.za/bd/world/asia/2022-03-02-indonesia-rejects-un-calls-to-probe-abuses-in-papua/
RMOL. (2026, 4 Oktober). MPSI dorong badan khusus tangani pengungsi internal Papua. https://rmol.id/read/2026/10/04/723814/mpsi-dorong-badan-khusus-tangani-pengungsi-internal-papua
RRI. (2026a, 8 Juli). Wamen HAM: Konflik Papua sebabkan 122 ribu warga mengungsi. https://rri.co.id/nasional/2552425/wamen-ham-konflik-papua-sebabkan-122-ribu-warga-mengungsi
RRI. (2026b, 11 Agustus). Komnas HAM urges stronger support for displaced residents in Central Papua. https://rri.co.id/en/national/2642901/komnas-ham-urges-stronger-support-for-displaced-residents-in-central-papua
RRI. (2026c, 19 Juni). Komnas Perempuan highlights women's vulnerability in Papua conflict. https://rri.co.id/en/national/2505413/komnas-perempuan-highlights-womens-vulnerability-in-papua-conflict
Tay, A. K., Rees, S., Chen, J., Kareth, M., Lahe, S., Kitau, R., David, K., Sonoling, J., & Silove, D. (2015). Associations of conflict-related trauma and ongoing stressors with the mental health and functioning of West Papuan refugees in Port Moresby, Papua New Guinea (PNG). PLoS ONE, 10(4), Artikel e0125178. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0125178
Tempo. (2025, 15 Desember). Dewan Gereja: 103.218 orang mengungsi imbas konflik dan operasi militer di Papua. https://www.tempo.co/politik/dewan-gereja-103-218-orang-mengungsi-imbas-konflik-dan-operasi-militer-di-papua-2099176
The Jakarta Post. (2019a, 23 Februari). Social Affairs Ministry deploys counsellors to Papua after conflict. https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/23/social-affairs-ministry-deploys-counsellors-to-papua-after-conflict
The Jakarta Post. (2019b, 22 Juli). Govt distributes aid to conflict-hit residents of Papua. https://www.thejakartapost.com/news/2019/07/22/govt-distributes-aid-to-conflict-hit-residents-of-papua.html
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012
UNHCR. (2014, 7 Januari). Urgent call for massive investment to prevent lost generation of Syrian children [Siaran pers]. https://www.unhcr.org/ie/node/16242
United Nations. (1998). Guiding principles on internal displacement (U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2). https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/47949b212.pdf
United Nations. (2022, 1 Maret). Indonesia: UN experts sound alarm on serious Papua abuses, call for urgent aid [Siaran pers Pelapor Khusus PBB; diterbitkan ulang oleh PINA]. https://pina.com.fj/2022/03/02/un-experts-sound-alarm-on-serious-papua-abuses-call-for-urgent-aid/
Vatican News. (2022, 3 Maret). UN experts call for probe into rights abuses in Indonesia's east. https://www.vaticannews.va/en/world/news/2022-03/indonesia-un-experts-rights-abuse-papua-west-papua.html
Widjojo, M. S. (Ed.). (2009). Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future. LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Yuliantiningsih, A. (2008). Perlindungan terhadap pengungsi domestik menurut hukum humaniter dan hak asasi manusia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 190–198. https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/73/225