Langsung ke isi utama
Semua kajian

Kajian Ilmiah

Dua Wajah Hukum di Tanah Papua: Impunitas bagi Aparat, Penjara bagi Ekspresi Politik

Daftar isi

Abstrak

Kajian ini menelusuri cara hukum Indonesia memperlakukan dua kelompok di Tanah Papua sejak 1963 sampai 2026: aparat keamanan yang diduga melakukan kekerasan, dan orang Papua yang menyatakan aspirasi politiknya secara damai. Data dihimpun melalui studi kepustakaan atas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen PBB, laporan lembaga negara dan pemantau hak asasi manusia di dalam dan luar negeri, serta kajian akademik, lalu dianalisis dengan pelacakan proses dan perbandingan kasus. Temuannya memperlihatkan dua lintasan yang hampir tidak pernah bersilangan. Operasi militer masa Orde Baru, termasuk operasi 1977–1978 di Pegunungan Tengah, tidak pernah diselidiki secara pro-yustisia. Dari empat peristiwa sesudah 2000 yang ditetapkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat, hanya satu yang menghasilkan hukuman, dua belas tahun setelah kejadian. Perkara lain yang sampai ke peradilan militer umumnya berakhir dengan dakwaan yang diturunkan atau hukuman yang dipangkas di tingkat banding. Sebaliknya, upacara bendera, kongres, demonstrasi, dan bahkan pengantaran surat dipidana dengan pasal subversi atau makar, kadang dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman bagi pembunuh seorang pemimpin Papua. Kajian ini menafsirkan asimetri tersebut sebagai produk rancangan kelembagaan dan cara pandang keamanan yang berakar pada rapuhnya persetujuan politik orang Papua atas pemerintahan Indonesia. Karena itu, perbaikan teknis hukum tidak akan cukup. Kajian ini merekomendasikan pembebasan tanpa syarat seluruh tahanan politik, dialog Jakarta–Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral, serta pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan yang berjalan seiring dengan dialog itu.

Kata kunci: impunitas, tahanan politik, makar, peradilan militer, dialog Jakarta–Papua, keadilan transisi

Abstract

This study traces how Indonesian law has treated two groups in Tanah Papua from 1963 to 2026: security personnel suspected of violence, and Papuans who express political aspirations peacefully. Data were gathered through library research on court rulings, legislation, United Nations documents, reports by state bodies and by domestic and international human rights monitors, and academic scholarship, and were analysed through process tracing and case comparison. The findings reveal two trajectories that almost never intersect. New Order military operations, including the 1977–1978 operations in the Central Highlands, were never judicially investigated. Of the four post-2000 events classified by Komnas HAM as gross human rights violations, only one has produced a conviction, twelve years after the event. Other cases that reached military courts mostly ended with reduced charges or sentences cut on appeal. By contrast, flag ceremonies, congresses, demonstrations and even the delivery of letters have been prosecuted as subversion or treason (makar), sometimes with heavier sentences than those imposed on the killers of a Papuan leader. The study interprets this asymmetry as the product of institutional design and a security outlook rooted in the fragility of Papuan political consent to Indonesian rule. Technical legal reform alone will therefore not suffice. The study recommends the unconditional release of all political prisoners, a Jakarta–Papua dialogue mediated by a neutral third party, and truth-seeking and justice that proceed alongside that dialogue.

Keywords: impunity, political prisoners, treason, military justice, Jakarta–Papua dialogue, transitional justice

1. Pendahuluan

Pada 2005, pengadilan di Jayapura menghukum Filep Karma 15 tahun penjara. Kesalahannya adalah memimpin upacara pengibaran Bintang Kejora pada 1 Desember 2004. Jaksa hanya menuntut lima tahun, tetapi hakim memutuskan tiga kali lipat (Freedom Now, 2015). Dua tahun sebelumnya, Mahkamah Militer di Surabaya menghukum Letnan Kolonel Hartomo tiga setengah tahun penjara. Ia adalah komandan satuan Kopassus yang anggotanya membunuh Theys Hiyo Eluay, Ketua Presidium Dewan Papua, sepulang jamuan makan malam di markas satuan itu. Tiga belas tahun kemudian, Hartomo diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Jakarta Post, 2016a).

Dua putusan itu tidak sekadar kebetulan bersebelahan. Keduanya mewakili dua jalur hukum yang sudah berjalan berdampingan di Tanah Papua sejak 1963. Jalur pertama dilalui aparat yang diduga membunuh, menyiksa, atau menghilangkan orang Papua. Di jalur ini, peristiwa bisa dibiarkan tanpa penyelidikan selama puluhan tahun, berkas bisa bolak-balik tanpa ujung, dan hukuman bisa dipangkas di tingkat banding. Jalur kedua dilalui orang Papua yang berbicara tentang nasib politiknya. Di jalur ini, penangkapan terjadi pada hari yang sama, sidang selesai dalam hitungan bulan, dan hukuman bisa jauh melampaui tuntutan.

Pemerintah membaca keadaan ini secara berbeda. Penegakan pasal makar dipandang sebagai kewajiban konstitusional untuk menjaga keutuhan wilayah. Kekerasan aparat disebut ulah oknum yang diproses melalui mekanisme yang ada. Negara juga dapat menunjuk sejumlah langkah: pengakuan Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM berat di Wasior dan Wamena pada Januari 2023 (Sekretariat Kabinet, 2023), amnesti bagi enam terpidana makar tanpa senjata di Papua pada Agustus 2025 (Kabar24, 2025), dan putusan Mahkamah Agung yang pada 10 November 2026 akhirnya menghukum terdakwa perkara Paniai (Tirto.id, 2026). Klaim-klaim itu perlu ditimbang dengan serius, dan kajian ini mencoba melakukannya.

Literatur tentang Papua sudah kaya, tetapi terpecah. Ada kajian sejarah yang membongkar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 (Drooglever, 2009; Saltford, 2003; Musgrave, 2015). Ada laporan tentang kekerasan massal masa Orde Baru (Asian Human Rights Commission, 2013; Brundige dkk., 2004). Ada kajian tentang penyiksaan (Hernawan, 2018), pembunuhan di luar hukum (Amnesty International Indonesia, 2018), dan tahanan politik (Human Rights Watch, 2010). Ada pula kajian hukum tentang pasal makar (Institute for Criminal Justice Reform [ICJR], 2017; Wiratraman & Hanrahan, 2023). Masing-masing melihat satu sisi. Yang jarang dilakukan adalah meletakkan kedua jalur itu dalam satu bingkai dan satu rentang waktu, lalu bertanya mengapa keduanya bergerak ke arah yang berlawanan.

Kajian ini mengisi celah tersebut dengan tiga pertanyaan. Bagaimana sistem hukum memperlakukan aparat yang diduga melakukan kekerasan di Papua sejak awal integrasi sampai 2026? Bagaimana sistem yang sama memperlakukan orang Papua yang dituduh subversi atau makar karena ekspresi politik? Dan apa yang menjelaskan perbedaan itu, sehingga jalan keluar yang ditawarkan menyentuh sebabnya, bukan hanya gejalanya?

Argumen yang diajukan adalah bahwa asimetri hukum di Papua merupakan wujud yuridis dari persoalan politik yang belum selesai. Chauvel dan Bhakti (2004) menyebut rapuhnya otoritas Jakarta dan ketiadaan persetujuan orang Papua sebagai sebab sekaligus akibat dari ketergantungan pada kekerasan. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum ikut bekerja dalam lingkaran itu: ia melindungi alat kekerasan negara dan menghukum mereka yang mempersoalkan dasar kekuasaan tersebut. Jika diagnosis ini benar, jalan keluarnya juga harus bersifat politik.

Setelah pendahuluan ini, bagian 2 menguraikan konsep yang dipakai dan posisi kajian dalam literatur. Bagian 3 menjelaskan data dan cara kerja. Bagian 4 sampai 7 menyajikan temuan menurut periode dan jenis perkara. Bagian 8 membaca asimetri tersebut secara keseluruhan, bagian 9 membahas jalan keluar, dan bagian 10 menutup dengan simpulan dan rekomendasi.

2. Landasan Konseptual

2.1 Impunitas sebagai keadaan

Prinsip-prinsip PBB tentang pemberantasan impunitas mendefinisikan impunitas sebagai ketidakmungkinan, secara hukum maupun dalam kenyataan, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran, baik melalui proses pidana, perdata, administratif, maupun disipliner (United Nations Commission on Human Rights, 2005). Prinsip-prinsip itu juga merumuskan empat hak korban: hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan bahwa pelanggaran tidak berulang.

Definisi ini memindahkan perhatian dari ada atau tidaknya persidangan ke hasil yang dicapai. Sidang dengan satu terdakwa berpangkat menengah, dakwaan yang mengubah penyiksaan menjadi pelanggaran disiplin, atau hukuman yang dipotong tanpa alasan yang meyakinkan bagi korban tetap dapat dibaca sebagai impunitas. Dengan ukuran yang sama, peristiwa yang tidak pernah diselidiki karena dianggap sudah terlalu lama juga termasuk di dalamnya. Dalam kajian ini, impunitas dipahami sebagai keadaan yang dihasilkan sistem, bukan sebagai kegagalan satu perkara.

2.2 Tahanan politik dan keadilan politik

Majelis Parlementer Dewan Eropa merumuskan lima kriteria tahanan politik: penahanan yang melanggar hak dasar seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul, penahanan yang semata-mata bermotif politik, hukuman yang jelas tidak sebanding dengan perbuatan, perlakuan yang diskriminatif, dan proses yang tidak adil (Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2012). Satu kriteria saja sudah cukup. Kajian ini memusatkan perhatian pada mereka yang dipenjara karena ekspresi damai, karena di situlah perbandingan dengan jalur aparat paling tajam.

Dua gagasan membantu membaca mengapa hukum dapat bekerja sangat aktif sekaligus sangat pasif. Kirchheimer (1961) menyebut pemakaian prosedur pengadilan untuk tujuan politik sebagai keadilan politik: sidang tetap berlangsung menurut tata cara, tetapi hasilnya melayani kepentingan kekuasaan. Tamanaha (2004) membedakan negara yang bertindak melalui hukum dari negara yang tunduk pada hukum. Negara pertama bisa sangat rajin memakai undang-undang terhadap warganya, tanpa pernah menempatkan aparatnya sendiri di bawah undang-undang yang sama.

2.3 Kekerasan sebagai pesan

Hernawan (2018) menghimpun 431 kasus penyiksaan di Papua dari 1963 sampai 2010 dan menyimpulkan bahwa penyiksaan di Papua tidak terutama dimaksudkan untuk mengorek keterangan atau menghukum. Ia dipertontonkan untuk menyampaikan pesan kekuasaan kepada khalayak yang lebih luas, dan praktik lima dekade dengan impunitas yang hampir menyeluruh membentuk apa yang ia sebut teater penyiksaan. Gagasan ini penting bagi kajian ini karena ia menghubungkan kedua jalur. Bila kekerasan aparat berfungsi sebagai pesan, maka pemidanaan ekspresi politik adalah pesan yang sama dalam bahasa hukum: ada batas yang tidak boleh dilewati, dan hukum akan berdiri di pihak yang menjaga batas itu.

2.4 Posisi kajian dalam literatur

Kajian tentang kekerasan negara di Papua dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus. Arus pertama bersifat dokumentatif dan legal, berasal dari lembaga pemantau seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Asian Human Rights Commission. Sebagian karya dalam arus ini mengajukan pertanyaan tentang genosida. Klinik hak asasi manusia Yale Law School menemukan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi menilai unsur niat untuk genosida sulit dibuktikan (Brundige dkk., 2004), sedangkan Elmslie dan Webb-Gannon (2013) menyebut pemerintahan Indonesia di Papua sebagai genosida yang bergerak lambat. Arus kedua bersifat politik dan kebijakan, misalnya Chauvel dan Bhakti (2004), Papua Road Map (Widjojo dkk., 2009), serta laporan International Crisis Group (2012) yang menekankan perombakan kebijakan keamanan. Arus ketiga melihat perlawanan orang Papua sendiri, termasuk pergeseran dari perlawanan bersenjata ke perlawanan sipil tanpa kekerasan (MacLeod, 2015) dan pengalaman langsung atas peristiwa seperti Biak 1998 (Kirksey, 2012).

Kajian hukum dalam negeri cenderung membahas pasal makar sebagai persoalan rumusan, misalnya perdebatan apakah kata makar harus dimaknai sebagai serangan (ICJR, 2017). Wiratraman dan Hanrahan (2023) melangkah lebih jauh dengan membaca inkonsistensi sistem peradilan terhadap orang Papua sebagai nasionalisme eksklusif yang terlembaga. Kajian ini berangkat dari arah serupa, tetapi menambahkan perbandingan langsung antara dua jalur dalam rentang enam dekade dan mengaitkannya dengan usulan penyelesaian politik.

3. Data dan Cara Kerja

Kajian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber dikelompokkan ke dalam lima jenis. Pertama, peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP lama dan KUHP 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Kedua, putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dokumen PBB, yaitu pengamatan akhir Komite Hak Asasi Manusia, pendapat Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, dan pernyataan para pelapor khusus. Keempat, laporan lembaga negara dan pemantau, baik dari dalam negeri (Komnas HAM, YLBHI, KontraS, Imparsial) maupun luar negeri (Amnesty International, Human Rights Watch, Asian Human Rights Commission, International Crisis Group, Human Rights Monitor, TAPOL melalui Papuans Behind Bars). Kelima, kajian akademik dan pemberitaan media.

Analisis dilakukan dengan dua teknik. Pelacakan proses (process tracing) dipakai untuk mengikuti setiap perkara dari peristiwa sampai hasil akhirnya: apakah diselidiki, oleh siapa, dengan dakwaan apa, di pengadilan mana, dan bagaimana nasibnya di tingkat banding. Perbandingan kasus dipakai untuk menyandingkan kedua jalur pada titik-titik yang sama. Rentang waktu dibagi ke dalam dua periode besar, yaitu 1963–1998 dan 1999–2026, dengan Reformasi sebagai garis batas, karena perubahan kelembagaan sesudah 1998 memungkinkan pengujian apakah pola lama ikut berubah.

Pemilihan kasus mengikuti dua prinsip. Kasus harus cukup terdokumentasi untuk ditelusuri proses hukumnya, dan kasus yang tampak membantah argumen kajian ini harus ikut dimasukkan. Karena itu, perkara Mimika dan Yahukimo, yang menghasilkan hukuman berat bagi aparat, dibahas sama rinci dengan perkara yang berakhir ringan. Klaim pemerintah dikutip dari sumber resmi dan diuji dengan data pembanding.

Ada tiga keterbatasan yang perlu dinyatakan. Putusan peradilan militer sebagian besar tidak dipublikasikan, sehingga beberapa hasil perkara hanya dapat diketahui dari pemberitaan atau dari keterangan lembaga pemantau. Untuk peristiwa sebelum 1998, angka korban berasal dari lembaga swadaya dan kajian sejarah karena negara tidak pernah menyelidikinya. Angka dari lembaga yang berbeda juga disusun dengan metode yang berbeda, sehingga tidak dijumlahkan dalam kajian ini.

Penulis adalah orang Papua, dan karena itu tidak berdiri di luar persoalan yang dikaji. Kedekatan ini memberi kepekaan terhadap hal-hal yang sering luput dari pengamat luar, tetapi juga membawa risiko keberpihakan. Untuk mengendalikannya, setiap klaim faktual disandarkan pada sumber yang dapat diperiksa, sumber resmi pemerintah dipakai berdampingan dengan sumber pemantau, dan perkara yang tidak sejalan dengan argumen tidak disingkirkan.

4. Arsip yang Tidak Pernah Dibuka: 1963–1998

4.1 Pepera dan operasi militer

Indonesia mengambil alih administrasi Papua dari Otoritas Eksekutif Sementara PBB pada Mei 1963. Perjanjian New York 1962 mewajibkan sebuah tindakan penentuan nasib sendiri, yang kemudian dilaksanakan sebagai Pepera pada Juli dan Agustus 1969. Para sejarawan yang memeriksa arsip Belanda dan PBB sampai pada kesimpulan yang mirip. Pepera tidak dilakukan dengan pemungutan suara setiap orang dewasa, melainkan melalui musyawarah 1.025 wakil yang dipilih dan diawasi aparat, dan PBB menerima hasilnya tanpa pemeriksaan yang memadai (Drooglever, 2009; Saltford, 2003). Musgrave (2015) menimbang klaim bahwa pelaksanaan Pepera direkayasa sehingga kehendak penduduk tidak tercermin, dan membacanya dari sudut hukum internasional tentang penentuan nasib sendiri. Pemerintah Indonesia memandang Pepera sebagai penyelesaian yang final dan sah, karena hasilnya dicatat oleh Majelis Umum PBB.

Kajian ini tidak bermaksud menilai status hukum Pepera. Yang relevan adalah bahwa Pepera berlangsung di tengah operasi militer, dan operasi-operasi itu tidak pernah dipertanggungjawabkan. YLBHI mencatat bahwa Operasi Baratayuda pada akhir 1960-an saja menelan sekitar 3.500 korban jiwa, dan menilai pendekatan militer yang dimulai sejak Trikora tidak pernah benar-benar berakhir (NU Online, 2025). Osborne (1985) serta Budiardjo dan Liem (1988) mendokumentasikan operasi-operasi berikutnya sepanjang 1970-an dan 1980-an.

Operasi di Pegunungan Tengah pada 1977–1978 adalah yang paling banyak terdokumentasi dari periode ini. Dari kesaksian para penyintas, Asian Human Rights Commission (2013) mencatat sedikitnya 4.146 orang tewas akibat serangan udara, penembakan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Laporan itu meminta pembentukan pengadilan HAM ad hoc dan komisi kebenaran. Permintaan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Komnas HAM tidak pernah melakukan penyelidikan pro-yustisia atas operasi tersebut, dan pemerintah tidak pernah mengakuinya.

4.2 Tubuh tokoh dan menara air

Pada masa yang sama, orang Papua yang dianggap membahayakan dapat lenyap tanpa proses. Arnold Ap, antropolog, kurator Museum Universitas Cenderawasih, dan pemimpin grup musik Mambesak, ditahan Kopassandha pada akhir November 1983 tanpa dakwaan. Pada 26 April 1984, jasadnya ditemukan di pantai dekat Jayapura dengan luka tembak dan tusuk (Jakarta Post, 2021). Versi resmi menyebut ia ditembak ketika melarikan diri. Yang dibunuh adalah orang yang menghidupkan lagu-lagu daerah Papua, dan tidak ada satu pun aparat yang diadili.

Pola itu bertahan melewati jatuhnya Soeharto. Pada 6 Juli 1998, dua bulan setelah Reformasi, aparat menembaki warga yang berkumpul di bawah menara air Biak untuk mengibarkan Bintang Kejora. Kirksey (2012), yang saat itu berada di Biak sebagai mahasiswa, kemudian menuliskan kesaksiannya. Filep Karma, yang memimpin aksi itu, tertembak di kedua kaki dan ditahan (Human Rights Watch, 2024b). Jumlah korban tewas tidak pernah dipastikan karena negara tidak pernah menyelidikinya. Pada 2013, sebuah tribunal warga di Sydney mengumpulkan kesaksian penyintas dan meminta pemerintah Indonesia membentuk penyelidikan yudisial yang independen (ETAN, 2013).

4.3 Sisi lain: subversi

Pada periode yang sama, jalur kedua sudah bekerja dengan efisien. Thomas Wainggai, doktor hukum lulusan Jepang dan dosen Universitas Cenderawasih, memimpin upacara pengibaran bendera Melanesia Barat secara damai di Jayapura pada 14 Desember 1988. Ia dihukum 20 tahun penjara karena subversi, dipenjara di Jakarta yang berjarak sekitar 3.700 kilometer dari kampungnya, dan meninggal di penjara pada 12 Maret 1996. Amnesty International (1996) menggolongkannya sebagai tahanan nurani. Kematiannya memicu kerusuhan besar di Abepura.

Tabel 1 merangkum periode ini. Seluruh peristiwa kekerasan aparat yang tercatat di dalamnya tidak pernah menghasilkan satu terdakwa pun. Satu-satunya perkara yang berakhir dengan hukuman adalah perkara seorang dosen yang mengibarkan bendera.

Tabel 1. Kekerasan aparat dan pemidanaan ekspresi politik, 1963–1998

TahunPeristiwaProses dan hasil hukum
1965–1969Operasi militer menjelang Pepera, antara lain Operasi Baratayuda dengan sekitar 3.500 korban jiwa menurut YLBHITidak pernah diselidiki
1977–1978Operasi militer di Pegunungan Tengah; sedikitnya 4.146 orang tewas menurut AHRCTidak pernah diselidiki dan tidak pernah diakui
1980-anOperasi-operasi lanjutan dengan berbagai nama sandiTidak pernah diselidiki
1984Arnold Ap dan Eddie Mofu tewas setelah ditahan KopassandhaTidak ada proses hukum; versi resmi menyebut keduanya melarikan diri
1988Thomas Wainggai memimpin upacara bendera Melanesia BaratDihukum 20 tahun karena subversi; meninggal di penjara (1996)
1998Biak: pembubaran upacara Bintang Kejora dengan tembakanTidak ada penyelidikan pro-yustisia dan tidak ada terdakwa

Sumber: diolah dari NU Online (2025); Asian Human Rights Commission (2013); Osborne (1985); Jakarta Post (2021); Amnesty International (1996); ETAN (2013).

Ketika UU Pengadilan HAM lahir pada 2000, undang-undang itu menyediakan jalan untuk mengadili pelanggaran HAM berat sebelum 2000 melalui pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk atas usul DPR. Sampai 2026, jalan itu tidak pernah dibuka untuk satu pun peristiwa di Papua. Arsip periode ini masih tertutup.

5. Pengadilan yang Memilih: 1999–2026

Reformasi membawa perangkat baru: Pengadilan HAM, pemisahan Polri dari TNI, dan Otonomi Khusus yang memerintahkan pembentukan pengadilan HAM dan komisi kebenaran di Papua. Pertanyaannya, apakah perangkat baru itu mengubah nasib perkara kekerasan aparat? Tabel 2 merangkum tiga belas peristiwa utama sesudah 1999.

Tabel 2. Kekerasan aparat di Tanah Papua dan proses hukumnya, 2000–2026

TahunPeristiwaProses dan hasil hukum
2000Abepura: penyisiran dan penyiksaan oleh BrimobPengadilan HAM Makassar; dua perwira polisi dibebaskan (2005)
2001Pembunuhan Theys Hiyo Eluay oleh anggota KopassusMahkamah Militer Surabaya: 2 sampai 3,5 tahun (2003); komandan satuan kemudian menjadi Kepala BAIS (2016)
2001–2002Wasior: operasi Brimob; 4 tewas, 39 disiksa, 4 dihilangkanDitetapkan pelanggaran HAM berat; tidak pernah diadili
2003Wamena: penyisiran 25 kampung; 9 tewas, 38 luka beratDitetapkan pelanggaran HAM berat; tidak pernah diadili
2010Penyiksaan Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire yang terekam videoMahkamah Militer Jayapura: 8 sampai 10 bulan, hanya karena tidak menaati perintah
2011Pembubaran Kongres Rakyat Papua III; sedikitnya tiga orang tewasTidak ada proses pidana terhadap aparat
2012Penembakan Mako Tabuni di WaenaTidak ada penyelidikan independen yang diumumkan
2014Paniai: empat pelajar tewas ditembakSatu terdakwa; bebas (2022); dihukum 5 tahun oleh MA (2026)
2018–2019Operasi di Nduga; relawan mencatat 182 orang meninggal selama pengungsianTidak ada penyelidikan independen; TNI membantah
2020Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, Intan JayaPeradilan militer; menurut Imparsial, pelaku dihukum satu tahun
2022Pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di MimikaSeorang mayor dihukum seumur hidup, dikurangi menjadi 15 tahun di tingkat banding
2024Penyiksaan Definus Kogoya, Puncak13 prajurit ditetapkan tersangka; putusan tidak ditemukan dalam sumber terbuka
2024Penembakan Tobias Silak, YahukimoPengadilan negeri; empat polisi dihukum, satu di antaranya 14 tahun (2025)

Sumber: diolah dari RNZ (2005); Jakarta Post (2011, 2012b, 2016a); Hukumonline (2024); KontraS (2025); Human Rights Watch (2011, 2012); CSIS (2012); Tirto.id (2022, 2026); detikNews (2019); NU Online (2026); Jubi (2023); Human Rights Watch (2024a); Human Rights Monitor (2025a).

Dari tiga belas baris dalam Tabel 2, tujuh perkara pernah sampai ke ruang sidang. Satu berakhir dengan pembebasan, satu baru menghasilkan hukuman setelah dua belas tahun, empat berakhir dengan hukuman ringan atau hukuman yang dipangkas di tingkat banding, dan hanya satu yang menghasilkan hukuman berat tanpa koreksi ke bawah. Perkara Definus Kogoya bahkan tidak diketahui apakah pernah disidangkan. Bagian berikut membahas mekanisme di balik angka-angka itu.

5.1 Pengadilan HAM: berkas yang berputar

Sejak 2000, Komnas HAM menetapkan empat peristiwa di Papua sebagai pelanggaran HAM berat: Abepura, Wasior, Wamena, dan Paniai. Abepura adalah yang pertama diadili, dan pada September 2005 Pengadilan HAM Makassar membebaskan dua perwira polisi yang didakwa (RNZ, 2005).

Wasior dan Wamena tidak pernah sampai ke sidang. Di Wasior, operasi Brimob menyusul terbunuhnya lima anggota Brimob dan seorang warga sipil pada 2001. Komnas HAM mencatat empat warga tewas, 39 disiksa, satu mengalami kekerasan seksual, dan empat dihilangkan secara paksa (Hukumonline, 2024; KontraS, 2025). Di Wamena, penyisiran setelah pembobolan gudang senjata pada April 2003 menewaskan sembilan orang dan melukai berat 38 lainnya, sementara puluhan pengungsi meninggal karena kelaparan (Hukumonline, 2024). Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan keduanya kepada Kejaksaan Agung pada September 2004 (detikNews, 2004). Sejak itu, berkas berputar antara kedua lembaga. Kejaksaan Agung menolak menaikkannya ke penyidikan dengan alasan bukti tidak cukup (Jakarta Post, 2016b). Pakar hukum menilai bolak-baliknya berkas pelanggaran HAM berat telah melanggar hak korban atas kepastian hukum dan keadilan (Hukumonline, 2015).

Pengakuan Presiden pada Januari 2023 tidak menghentikan putaran itu. Pengakuan tersebut lahir dari jalur nonyudisial dan diikuti program pemulihan, tetapi tidak disertai pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Komite Hak Asasi Manusia PBB, dalam pengamatan akhirnya atas Indonesia pada 2024, mencatat bahwa hanya empat dari enam belas pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM pernah dibawa ke pengadilan, dan meminta agar temuan Komnas HAM ditindaklanjuti aparat penegak hukum (Human Rights Committee, 2024).

5.2 Paniai: satu terdakwa dan dua belas tahun

Perkara Paniai memperlihatkan bentuk impunitas yang lebih halus karena ia memang disidangkan. Terdakwanya hanya satu, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, yang saat peristiwa menjabat perwira penghubung Kodim Paniai. Komnas HAM sendiri mengkritik penetapan terdakwa tunggal itu dan meminta Jaksa Agung memproses pihak yang memiliki tanggung jawab komando (Tirto.id, 2022). Pada 8 Desember 2022, Pengadilan HAM Makassar membebaskan terdakwa. Majelis mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat, tetapi menilai terdakwa tidak terbukti bertanggung jawab.

Belakangan terungkap bahwa pemerintah tidak yakin perkara itu akan dimenangkan. Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan bahwa Presiden memerintahkan perkara Paniai tetap dibawa ke pengadilan meskipun berisiko kalah, sementara Jaksa Agung khawatir terdakwa akan bebas karena bukti lemah (Jakarta Post, 2023a). Sidang itu lebih menyerupai pembuktian komitmen ketimbang upaya mencari siapa yang memberi perintah menembak.

Pada 10 November 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa, membatalkan putusan bebas, menjatuhkan hukuman lima tahun penjara, dan mewajibkan terdakwa membayar kompensasi kepada korban (Tirto.id, 2026). Untuk pertama kalinya, pengadilan menyatakan seseorang bersalah atas pelanggaran HAM berat di Papua. Putusan itu patut dicatat. Tetapi ia datang dua belas tahun setelah peristiwa, menyentuh satu orang, dan tidak menjangkau rantai komando. Komite Hak Asasi Manusia PBB pada 2024 secara khusus menyebut kurangnya tindak lanjut atas pembunuhan empat anak Papua di Paniai (Human Rights Committee, 2024).

5.3 Peradilan militer: dakwaan yang diturunkan, hukuman yang dipangkas

Kekerasan aparat di luar kategori pelanggaran HAM berat ditangani menurut siapa pelakunya. Bila prajurit TNI, perkara masuk ke polisi militer, oditur militer, dan pengadilan militer berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1997. Laporan Amnesty International tahun 2018 memperlihatkan seberapa jauh jalur ini menyaring perkara: dari 34 kasus pembunuhan di luar hukum yang diduga melibatkan prajurit, hanya enam yang diadili di pengadilan militer (Medcom.id, 2020).

Perkara Theys Eluay adalah contoh awal. Mahkamah Militer Surabaya pada 2003 menghukum para anggota Kopassus yang terlibat dengan penjara antara dua dan tiga setengah tahun (Jakarta Post, 2011, 2016a). Komandan satuan, Hartomo, dihukum tiga setengah tahun dan kemudian tetap meniti karier sampai memimpin badan intelijen militer.

Perkara penyiksaan Tunaliwor Kiwo dan Telangga Gire di Puncak Jaya pada 2010 memperlihatkan teknik yang berbeda. Video berdurasi sepuluh menit menunjukkan prajurit menendang wajah Kiwo, menyulut wajahnya dengan rokok, dan membakar kemaluannya dengan kayu membara. Di Mahkamah Militer Jayapura, tiga prajurit didakwa dan dihukum karena tidak menaati perintah atasan, dengan hukuman delapan sampai sepuluh bulan (Human Rights Watch, 2011; Jakarta Post, 2011). Penyiksaan tidak pernah muncul dalam dakwaan.

Dalam perkara Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, tim independen dan Komnas HAM menyimpulkan bahwa prajurit TNI berada di balik penembakan yang menewaskannya pada September 2020 (Jakarta Post, 2020b). Keluarga meminta perkara dibawa ke pengadilan HAM karena tidak percaya peradilan militer akan mengungkap kebenaran (Jakarta Post, 2020a). Permintaan itu tidak dipenuhi. Peneliti Imparsial menyebut pelaku dihukum satu tahun dan menilai peradilan militer telah lama menjadi tempat berlindung yang aman bagi prajurit (NU Online, 2026).

Perkara mutilasi empat warga Nduga di Mimika pada Agustus 2022 sering disebut sebagai bukti bahwa sistem bisa bekerja. Di tingkat pertama, majelis hakim menghukum Mayor Inf Helmanto Fransiskus Dakhi dengan penjara seumur hidup dan pemecatan, jauh di atas tuntutan oditur yang hanya empat tahun (Hukumonline, 2023b; Human Rights Monitor, 2023b). Di tingkat banding, hukuman itu dipangkas menjadi 15 tahun, dan keluarga korban menyatakan kecewa (Jubi, 2023). Pola koreksi ke bawah ini tidak khas Papua. Pada Agustus 2026, pengadilan militer tingkat banding juga memangkas hukuman dan membatalkan pemecatan dua prajurit penyiram air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus (Human Rights Watch, 2026).

Perkara Definus Kogoya di Puncak pada Februari 2024 memperlihatkan peran video. TNI baru bergerak setelah rekaman penyiksaan beredar luas, Panglima Kodam meminta maaf, dan 13 prajurit ditahan (Human Rights Watch, 2024a). Sampai kajian ini disusun, penulis tidak menemukan informasi terbuka tentang putusannya. Ketertutupan seperti ini termasuk bagian dari masalah, karena korban dan publik tidak dapat menilai apakah keadilan ditegakkan.

5.4 Perkara yang berakhir berbeda

Pada 28 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Wamena menghukum empat polisi atas penembakan Tobias Silak di Dekai, Yahukimo, dan salah satunya dihukum 14 tahun penjara (Human Rights Monitor, 2025a). Bersama putusan tingkat pertama dalam perkara Mimika dan putusan kasasi Paniai, perkara ini menunjukkan bahwa hukuman berat bagi aparat bukan hal mustahil.

Namun ketiganya memiliki ciri yang sama. Pelakunya perorangan yang mudah diidentifikasi, perkaranya mendapat sorotan publik yang besar, dan tidak satu pun menyentuh rantai komando. Bahkan putusan Paniai hanya menjangkau satu orang, sedangkan dalam perkara Silak pelakunya polisi yang disidang di pengadilan umum, bukan prajurit di peradilan militer. Ketika perkara menyangkut operasi militer, tanggung jawab komando, atau peristiwa yang melibatkan banyak korban, proses hukum hampir selalu berhenti, tertunda, atau hanya menyentuh lapisan bawah. Pengecualian itu justru memperjelas di mana batas sistem berada.

6. Kekerasan yang Tak Tercatat

Perkara dalam Tabel 1 dan Tabel 2 adalah bagian yang terlihat. Di bawahnya ada lapisan yang jauh lebih tebal: penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pengungsian paksa yang terjadi hampir setiap bulan dan hampir tidak pernah menjadi berkas perkara. Negara tidak menerbitkan data resmi tentang lapisan ini. Gambarannya hanya dapat disusun dari catatan lembaga pemantau, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Catatan lembaga pemantau tentang kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua

Pemantau atau penelitiPeriodeTemuan
Hernawan (2018)1963–2010431 kasus penyiksaan terdokumentasi, dengan impunitas yang hampir menyeluruh
Amnesty International IndonesiaJanuari 2010 – Februari 201869 kasus dengan 95 korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat; tidak satu pun diperiksa melalui mekanisme pidana yang independen
Amnesty InternationalFebruari 2018 – akhir 2022Total 105 korban dugaan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat
Para pelapor khusus PBBApril – November 2021Dugaan pembunuhan di luar hukum termasuk terhadap anak, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pengusiran sedikitnya 5.000 orang
YLBHI2013–2024Sedikitnya 171 warga sipil tewas; hampir tidak ada yang sampai ke pengadilan
YLBHI2023–202576.228 orang mengungsi di tujuh wilayah
KontraSDesember 2024 – November 202574 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil, termasuk 28 penembakan, 13 penyiksaan, dan 13 penangkapan sewenang-wenang; 39 orang tewas
Komnas HAM2025 – April 202697 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang 2025, ditambah 26 peristiwa sampai April 2026

Sumber: Hernawan (2018); Amnesty International Indonesia (2018); Amnesty International (2023); UN News (2022); NU Online (2025); GoodStats (2025); Antara (2026).

Angka-angka itu berasal dari metode yang berbeda dan tidak dapat dijumlahkan. Arah semuanya sama. Kekerasan terhadap warga sipil tidak menurun setelah Reformasi, setelah Otonomi Khusus, maupun setelah pengakuan Presiden pada 2023. Amnesty International Indonesia (2018) bahkan menemukan bahwa sebagian besar pembunuhan di luar hukum yang didokumentasikannya terjadi dalam peristiwa yang tidak berkaitan dengan aktivitas politik. Korbannya adalah warga biasa yang salah tangkap, terlibat keributan kecil, atau berada di tempat yang salah.

Perhatian internasional terhadap lapisan ini meningkat dalam satu dekade terakhir. Pada Maret 2022, tiga pelapor khusus PBB menyatakan menerima dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap anak-anak, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pengusiran massal di Papua, lalu meminta penyelidikan yang menyeluruh dan independen serta akses kemanusiaan (UN News, 2022). Pemerintah Indonesia menyebut pernyataan itu bias dan menyatakan telah menyampaikan data yang dapat diverifikasi (Jakarta Post, 2022). Komite Hak Asasi Manusia PBB pada 2024 juga menyatakan keprihatinan atas laporan sistematis tentang penyiksaan terhadap orang asli Papua dalam tahanan dan atas pembunuhan di luar hukum yang tidak diselidiki (Human Rights Committee, 2024).

Pengungsian adalah lapisan yang paling jarang dihitung. Setelah operasi di Nduga pada akhir 2018, Tim Kemanusiaan Nduga mencatat 182 orang meninggal selama pengungsian, sebagian besar perempuan dan anak-anak. TNI menyebut laporan itu propaganda (detikNews, 2019). Ombudsman RI mempertanyakan mengapa delapan bulan setelah pengungsian dimulai, pemerintah tidak memiliki data jumlah pengungsi (Ombudsman RI, 2019). Negara yang tidak menghitung korbannya juga tidak merasa perlu meminta pertanggungjawaban.

Beberapa peristiwa lain memperlihatkan cara lapisan ini bekerja. Saat Kongres Rakyat Papua III dibubarkan pada 19 Oktober 2011, sedikitnya tiga orang tewas dan puluhan terluka, tetapi tidak ada aparat yang diproses pidana (Human Rights Watch, 2012). Pada Juni 2012, Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat, ditembak mati polisi di Waena. Polisi menyatakan ia melawan saat ditangkap, sedangkan saksi menyatakan ia sedang membeli pinang (CSIS, 2012; Jakarta Post, 2012b). Hasil penyelidikan independen tidak pernah diumumkan.

Mengapa lapisan ini hampir tidak pernah masuk ke pengadilan? Sebagian besar peristiwa tidak dilaporkan secara resmi karena korban takut atau tidak percaya laporan akan ditindaklanjuti. Korban sering langsung dilabeli anggota kelompok bersenjata, sehingga kematiannya dianggap bagian dari operasi yang sah. Akses jurnalis dan pemantau ke daerah operasi dibatasi. Lembaga yang berwenang menyelidiki, seperti polisi militer, merupakan bagian dari institusi yang diduga melakukan kekerasan. Bahkan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, yang sejak 2018 dijanjikan akses ke Papua, sampai 2024 menyatakan belum dapat menyepakati syarat kunjungan dengan pemerintah Indonesia (PINA, 2024; RNZ, 2019b). Dengan kondisi seperti itu, impunitas bukan sekadar soal perkara besar yang macet di Kejaksaan Agung. Ia adalah keadaan sehari-hari.

7. Penjara untuk Kata-Kata

7.1 Dari subversi ke makar

Setelah UU Pemberantasan Kegiatan Subversi dicabut pada 1999, perangkat untuk memidana ekspresi politik Papua berpindah ke Pasal 106 dan Pasal 110 KUHP. Istilah makar sendiri bermasalah sejak awal. ICJR (2017) menunjukkan bahwa makar adalah terjemahan dari kata Belanda aanslag, yang berarti serangan, tetapi dalam praktik diperluas sehingga mencakup perbuatan tanpa kekerasan sama sekali. Sejak 2 Januari 2026, ketentuan ini digantikan oleh Pasal 191 sampai 196 KUHP 2023, dengan definisi makar dalam Pasal 160 sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut (UU Nomor 1 Tahun 2023). Rumusan baru ini menurunkan ambang perbuatan, dari permulaan pelaksanaan menjadi persiapan. PP Nomor 77 Tahun 2007 melengkapinya dengan melarang lambang daerah yang menyerupai lambang organisasi separatis, sehingga Bintang Kejora menjadi barang bukti.

Upaya mempersempit pasal makar melalui Mahkamah Konstitusi gagal. Pada 31 Januari 2018, MK menolak permohonan ICJR yang meminta makar dimaknai sebagai serangan, serta permohonan terpisah dari warga Papua yang pernah dipidana dengan pasal itu (Hukumonline, 2018). MK hanya mengingatkan aparat agar berhati-hati menerapkan pasal makar supaya tidak menjadi alat untuk menghambat kebebasan berekspresi (Kabar24, 2018). Peringatan itu tidak mengikat.

Di tingkat internasional, penilaiannya lebih tegas. Pada November 2011, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang menyatakan penahanan Filep Karma sewenang-wenang. Kelompok Kerja itu menilai Karma dipenjara karena menggunakan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, dan bahwa ketentuan yang dipakai untuk memidananya dirumuskan secara terlalu umum dan kabur sehingga dapat dipakai sewenang-wenang (Working Group on Arbitrary Detention, 2012). Pemerintah tidak menindaklanjuti pendapat itu, dan Karma baru bebas pada 2015.

7.2 Skala dan pola

Pemerintah tidak menerbitkan data resmi tentang tahanan politik. Pada Juni 2010, Human Rights Watch mencatat lebih dari 100 aktivis Papua dan Maluku dipenjara karena menyatakan pandangan politik secara damai, dan meminta PP 77/2007 dicabut (Human Rights Watch, 2010). Lima belas tahun kemudian, Papuans Behind Bars mencatat 291 penangkapan politik sepanjang 2025. Sedikitnya 233 orang di antaranya dilepas tanpa dakwaan dalam hitungan jam atau hari (Papuans Behind Bars, 2026a). Angka itu menunjukkan bahwa penangkapan sering dipakai untuk membubarkan dan menakut-nakuti, bukan untuk menuntut. Pada akhir 2025, sedikitnya 63 tahanan politik Papua masih dipenjara (Papuans Behind Bars, 2026b).

Pola pemidanaan dalam perkara-perkara utama dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Perkara subversi dan makar terhadap ekspresi politik Papua yang dipilih

PerkaraPerbuatan yang didakwakanTuntutanPutusan
Thomas Wainggai (1988–1989)Memimpin upacara pengibaran bendera Melanesia Barat di JayapuraTidak diketahui20 tahun karena subversi; meninggal di penjara (1996)
Filep Karma (2004–2005)Memimpin upacara pengibaran Bintang Kejora di Abepura5 tahun15 tahun; dinyatakan sewenang-wenang oleh Kelompok Kerja PBB (2011); bebas 2015
Lima pemimpin Kongres Rakyat Papua III (2011–2012)Membacakan deklarasi dalam kongres damai di Abepura5 tahun3 tahun masing-masing
Balikpapan Tujuh (2019–2020)Terlibat demonstrasi antirasisme di Jayapura5 sampai 17 tahun10 sampai 11 bulan; sidang dipindah ke Balikpapan
Victor Yeimo (2021–2023)Dituduh menggerakkan demonstrasi antirasisme 20193 tahunPN Jayapura: makar tidak terbukti, 8 bulan; Pengadilan Tinggi: dinyatakan makar, hukuman diperberat
Empat aktivis NFRPB Sorong (2025)Mengantarkan surat atas nama NFRPB8 bulan7 bulan; sidang dipindah ke Makassar

Sumber: diolah dari Amnesty International (1996, 2024); Freedom Now (2015); Working Group on Arbitrary Detention (2012); Jakarta Post (2012a); Human Rights Watch (2012); Amnesty International UK (2020); Tirto.id (2020); Human Rights Monitor (2023a, 2025b).

Tabel 4 memperlihatkan beberapa teknik yang berulang. Hakim dapat menjatuhkan hukuman jauh di atas tuntutan, seperti dalam perkara Karma. Jaksa dapat mengajukan tuntutan yang sangat tinggi, seperti 17 tahun dalam perkara Balikpapan Tujuh, sehingga terdakwa menjalani berbulan-bulan penahanan di bawah ancaman belasan tahun penjara meskipun hakim akhirnya menjatuhkan hukuman di bawah satu tahun (Tirto.id, 2020; Amnesty International UK, 2020). Sidang dapat dipindahkan jauh dari Papua. Wainggai dipenjara di Jakarta, Balikpapan Tujuh disidang di Kalimantan, dan empat aktivis Sorong disidang di Makassar. TAPOL mencatat dua tahanan politik Papua meninggal di Sulawesi Selatan, satu saat menjalani sidang di Makassar dan satu saat menjalani hukuman di Lapas Takalar (UCA News, 2025).

Arah banding juga patut diperhatikan. Dalam perkara Victor Yeimo, Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan dakwaan makar tidak terbukti dan hanya menghukumnya delapan bulan atas pasal lain. Jaksa mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakannya bersalah melakukan makar dengan hukuman lebih berat (Human Rights Monitor, 2023a). Dalam perkara Mimika, banding meringankan hukuman seorang perwira yang membunuh dan memutilasi empat orang. Dalam perkara Yeimo, banding memperberat hukuman seorang aktivis.

Perkara Kongres Rakyat Papua III menempatkan kedua jalur dalam satu peristiwa. Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Dominikus Sorabut, August Kraar, dan Selpius Bobii dihukum tiga tahun karena makar. Aparat yang membubarkan kongres dengan kekerasan dan menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas tidak diproses pidana (Human Rights Watch, 2012; Jakarta Post, 2012a).

7.3 Amnesti yang selektif

Pemerintah dapat menunjuk amnesti sebagai bukti itikad baik. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana (Antara, 2025), dan Menteri Hukum menyebut enam di antaranya adalah terpidana makar tanpa senjata di Papua (Kabar24, 2025). Bagi enam orang itu dan keluarganya, keputusan ini sangat berarti. Namun penangkapan politik terus berlangsung pada bulan-bulan berikutnya, dan pasal yang memenjarakan mereka tetap berlaku. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Anum Siregar, menilai cara pemerintah mengumumkan amnesti itu sebagai pembohongan publik dan pencitraan (Jubi, 2025). Amnesti juga mengandaikan adanya kesalahan yang diampuni. Bagi orang yang dipenjara karena mengibarkan bendera, yang semestinya diakui adalah bahwa perbuatan mereka tidak pantas dipidana sejak awal.

8. Membaca Asimetri

8.1 Dua lintasan dalam satu gambar

Gambar 1 menempatkan seluruh perkara utama dalam satu linimasa. Di atas garis, lingkaran kosong menandai peristiwa kekerasan aparat yang tidak pernah menghasilkan terdakwa, sedangkan lingkaran penuh menandai peristiwa yang pernah disidangkan. Di bawah garis, kotak menandai perkara ekspresi politik yang berakhir dengan hukuman. Sebelum 2000, tidak ada satu pun lingkaran penuh. Sesudahnya pun, lingkaran kosong tetap muncul pada hampir setiap dekade.

Linimasa dua jalur hukum di Tanah Papua, 1963–2026

Gambar 1. Linimasa dua jalur hukum di Tanah Papua, 1963–2026

Sumber: disusun penulis dari Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 4.

Sebelum melihat besaran hukuman, perbandingan kedua jalur pada setiap tahap dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan dua jalur hukum di Tanah Papua

AspekAparat yang diduga melakukan kekerasanOrang Papua yang berekspresi politik
Dasar hukumUU Pengadilan HAM; KUHP dan KUHPM melalui peradilan militerUU Subversi (sampai 1999); pasal makar KUHP; PP 77/2007
PenyelidikanBergantung pada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung; peristiwa sebelum 2000 tidak pernah diselidikiPolisi dan jaksa bergerak sejak hari peristiwa
KecepatanBertahun-tahun; Wasior dan Wamena belum diadili setelah lebih dari dua dekadeVonis dalam hitungan bulan
Siapa yang diadiliPelaku lapangan atau satu perwira; komandan tidak tersentuhTokoh, aktivis, dan warga biasa
DakwaanCenderung diturunkan (penyiksaan menjadi tidak menaati perintah)Cenderung dinaikkan (surat dan upacara menjadi makar)
Tempat sidangMakassar, Surabaya, atau pengadilan militer dengan akses terbatasSering dipindah ke luar Papua (Balikpapan, Makassar)
Arah bandingCenderung meringankan (Mimika)Dapat memperberat (Victor Yeimo)
Sesudah putusanKarier dapat berlanjut (Hartomo)Stigma, pengawasan, dan penangkapan ulang
Penilaian PBBImpunitas dan pembunuhan yang tidak diselidiki (Komite HAM, 2024)Penahanan sewenang-wenang (Kelompok Kerja, 2011)

Sumber: disusun penulis dari Tabel 1–4 dan bagian 4–7.

Gambar 2 membandingkan hukuman penjara terberat yang berkekuatan akhir dalam perkara-perkara yang sampai ke putusan. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan perbuatan yang berbeda. Justru di situlah intinya: perbuatan di bagian atas grafik adalah penyiksaan, pembunuhan, dan mutilasi, sedangkan perbuatan di bagian bawah adalah upacara bendera, kongres, demonstrasi, dan pengantaran surat. Dua hukuman paling berat di bagian bawah, yaitu 20 tahun bagi Thomas Wainggai dan 15 tahun bagi Filep Karma, setara atau lebih berat daripada hukuman berkekuatan akhir yang paling berat bagi aparat dalam perkara-perkara yang dikaji di sini.

Hukuman penjara terberat bagi aparat dan bagi orang Papua yang berekspresi politik

Gambar 2. Hukuman penjara terberat bagi aparat dan bagi orang Papua yang berekspresi politik

Sumber: disusun penulis dari Tabel 2 dan Tabel 4.

8.2 Tiga mekanisme

Asimetri dalam Tabel 5 dihasilkan oleh tiga mekanisme yang saling menguatkan. Mekanisme pertama terletak pada rancangan kelembagaan. UU Pengadilan HAM membagi kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik tanpa batas waktu yang tegas, sehingga berkas dapat berputar tanpa akhir (Hukumonline, 2015). Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa sebelum 2000 hanya dapat dibentuk atas usul DPR dan keputusan Presiden, sehingga keadilan bagi korban 1960-an sampai 1998 bergantung sepenuhnya pada kemauan politik. Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, yang diperintahkan UU Otonomi Khusus, tidak pernah dibentuk. Upaya membentuk KKR nasional berhenti setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pada 2006, dan undang-undang penggantinya belum lahir (Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006). Komite Hak Asasi Manusia PBB pada 2024 meminta Indonesia mempercepat pengesahan rancangan undang-undang tentang kebenaran dan rekonsiliasi (Human Rights Committee, 2024). Prajurit yang melakukan tindak pidana umum tetap diadili di peradilan militer. Semua rancangan ini mengarah ke tempat yang sama: menjauhkan aparat dari pengadilan yang terbuka. Perkara makar, sebaliknya, berjalan melalui prosedur pidana biasa yang cepat dan tanpa penyaring.

Mekanisme kedua adalah bahasa. Dalam pernyataan resmi, kekerasan aparat disebut tindakan oknum, sedangkan ekspresi politik Papua disebut separatisme. Istilah pertama memisahkan pelaku dari institusinya, sehingga institusi dan rantai komando tidak perlu diperiksa. Istilah kedua melekatkan perbuatan perorangan pada ancaman terhadap negara, sehingga hukuman berat terasa wajar. Ketika TNI menyebut Definus Kogoya anggota kelompok kriminal bersenjata tidak lama setelah video penyiksaannya beredar, label itu bekerja untuk mengurangi simpati terhadap korban (CNN Indonesia, 2024). Dalam kerangka Hernawan (2018), kedua istilah itu adalah bagian dari pesan yang sama tentang siapa yang dilindungi negara dan siapa yang dianggap ancaman.

Mekanisme ketiga adalah sumber dari dua mekanisme sebelumnya, yaitu persoalan persetujuan politik. Chauvel dan Bhakti (2004) berargumen bahwa otoritas Jakarta di Papua rapuh karena tidak bertumpu pada persetujuan orang Papua, dan bahwa kerapuhan itu sekaligus menjadi sebab dan akibat dari ketergantungan pada kekerasan. Dalam keadaan seperti itu, mengadili komandan operasi berarti membuka cara kekuasaan itu ditegakkan, dan menyelidiki peristiwa 1960-an berarti membuka kembali sejarah integrasi, termasuk Pepera. Membebaskan seluruh tahanan politik dan mencabut pasal makar dari ekspresi damai berarti mengakui bahwa aspirasi politik Papua adalah urusan yang sah untuk dibicarakan. Bagi negara, langkah-langkah itu terasa mahal. Wiratraman dan Hanrahan (2023) membaca inkonsistensi sistem peradilan terhadap orang Papua sebagai nasionalisme eksklusif yang terlembaga, dan temuan kajian ini sejalan dengan pembacaan itu.

8.3 Akibat yang menumpuk

Asimetri ini meninggalkan beberapa akibat. Kepercayaan terhadap hukum runtuh. Penolakan keluarga Pendeta Yeremia terhadap peradilan militer (Jakarta Post, 2020a) dan pernyataan Komnas HAM bahwa vonis bebas Paniai memupus harapan korban (Tirto.id, 2022) adalah tanda dari ketidakpercayaan yang lahir dari pengalaman panjang. Hukum yang tidak dipercaya sulit menjadi jalan penyelesaian konflik.

Ingatan penderitaan juga terus bertambah. Papua Road Map menyebut memoria passionis sebagai salah satu akar konflik (Widjojo dkk., 2009). Orang tua di Pegunungan Tengah mewariskan cerita tentang 1977, orang Biak tentang menara air, dan generasi yang lebih muda tumbuh dengan cerita Wasior, Wamena, Paniai, Nduga, dan Intan Jaya, sekaligus dengan cerita kerabat yang dipenjara karena bendera.

Akibat yang paling mengkhawatirkan menyangkut ruang politik damai. MacLeod (2015) mencatat bahwa gerakan Papua dalam beberapa dekade terakhir semakin bergeser ke perlawanan sipil tanpa kekerasan. Pasal makar justru paling sering menyasar bentuk-bentuk perlawanan itu: upacara, kongres, demonstrasi, petisi, dan surat. Ketika jalan tanpa kekerasan dipidana sementara kekerasan aparat tidak dihukum, ruang bagi perjuangan politik yang damai menyempit. International Crisis Group (2012) sudah lama mengingatkan bahwa perubahan cara aparat memperlakukan orang Papua adalah langkah paling cepat untuk menghentikan spiral kekerasan.

9. Dari Ruang Sidang ke Meja Dialog

Jika asimetri hukum merupakan wujud dari persoalan politik yang belum selesai, perbaikan di ruang sidang saja tidak akan memutusnya. Revisi undang-undang dan pengadilan baru tetap perlu, tetapi selama aspirasi politik Papua diperlakukan sebagai kejahatan, akan selalu ada orang yang dipenjara karenanya, dan selama Papua diperlakukan sebagai persoalan keamanan, akan selalu ada operasi yang menelan korban dan aparat yang dilindungi.

9.1 Pelajaran dari upaya yang gagal

Gagasan dialog sudah berumur panjang. Papua Road Map mengusulkannya pada 2009 sebagai cara untuk menangani empat akar masalah secara bersamaan (Widjojo dkk., 2009). Jaringan Damai Papua, yang dikoordinasi Pastor Neles Tebay, mengampanyekan Papua Tanah Damai dan mendorong pemerintah menyiapkan dialog yang inklusif (Pamungkas, 2017). Pada Agustus 2017, Presiden Joko Widodo bertemu para tokoh Papua dan menyetujui Neles Tebay sebagai penghubung. Namun pemerintah menghendaki dialog sektoral tentang pembangunan, bukan tentang pelanggaran HAM dan status politik, dan kelompok perlawanan utama tidak dilibatkan (RNZ, 2017). Proses itu tidak berlanjut.

Upaya kedua datang dari Komnas HAM periode 2017–2022. Setelah tiga pertemuan penjajakan di Jenewa, Komnas HAM, Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua, dan United Liberation Movement for West Papua menandatangani nota kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama pada 11 November 2022, yang antara lain diarahkan untuk menangani pengungsi dan tahanan politik (Human Rights Monitor, 2022; Hukumonline, 2023c). Komnas HAM periode berikutnya menyatakan tidak berada pada posisi untuk melanjutkan kesepakatan itu karena inisiatif semacam itu lebih tepat dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik (Hukumonline, 2023a). Panglima TNI saat itu juga menyatakan tidak percaya pada kesepakatan tersebut (CNN Indonesia, 2023).

Dua pengalaman itu menunjukkan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Agenda ditentukan sepihak, pihak yang paling berkepentingan tidak dilibatkan, dan tidak ada penengah yang cukup netral dan cukup kuat untuk menjaga proses. Pengalaman Aceh memperlihatkan bahwa syarat-syarat itu dapat dipenuhi. Konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka berakhir dengan kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 (Kumparan, 2023), hasil perundingan di Helsinki yang difasilitasi pihak ketiga. Kesepakatan itu tidak menyelesaikan semua masalah Aceh, tetapi ia menghentikan kekerasan dan membuka jalan bagi pembebasan tahanan politik.

9.2 Suara dari luar dan dari dalam

Desakan untuk berdialog juga datang dari luar negeri. Pada September 2019, ketika Papua dilanda gelombang protes antirasisme, Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mendorong pemerintah Indonesia berdialog dengan rakyat Papua tentang aspirasi dan keprihatinan mereka (RNZ, 2019a). Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik pada tahun yang sama mendorong Indonesia dan Kantor Komisaris Tinggi HAM menyepakati waktu kunjungan ke Papua, sambil menegaskan kembali pengakuan atas kedaulatan Indonesia (Pacific Islands Forum, 2019). Pada Tinjauan Periodik Universal 2022, koalisi masyarakat sipil mencatat bahwa pemerintah tidak mendukung satu pun rekomendasi tentang penyelidikan, akuntabilitas, dan pencegahan impunitas di Papua (Jakarta Post, 2023b). Pemerintah memandang sebagian sorotan internasional itu tidak berimbang, sebagaimana tampak dalam tanggapannya terhadap pernyataan para pelapor khusus PBB pada 2022 (Jakarta Post, 2022), dan posisi itu perlu dicatat. Namun sorotan yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak akan hilang dengan sendirinya.

Dari dalam pemerintah, kesadaran serupa mulai terdengar. Pada Mei 2026, menanggapi laporan Komnas HAM tentang 97 peristiwa kekerasan sepanjang 2025, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan nasional yang melibatkan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan tokoh nasional, dan mengkritik kecenderungan lembaga negara menangani persoalan Papua kasus demi kasus (Antara, 2026). Kritik itu tepat sasaran. Asimetri yang diuraikan dalam kajian ini tidak dapat diselesaikan satu perkara demi satu perkara.

9.3 Kebenaran, keadilan, dan dialog sebagai satu paket

Dialog tanpa kebenaran berisiko menjadi kesepakatan untuk melupakan. Keadilan tanpa dialog berisiko menjadi penghukuman segelintir orang tanpa mengubah keadaan yang melahirkan kekerasan. Karena itu, kajian ini mengusulkan agar ketiganya dijalankan bersamaan. Pembebasan tahanan politik dapat menjadi langkah membangun kepercayaan yang membuka jalan bagi dialog. Komisi kebenaran dapat bekerja paralel dengan dialog, menelusuri pelanggaran sejak 1963 dan menyiapkan dasar bagi pemulihan korban. Pengadilan HAM dapat menangani perkara-perkara yang buktinya cukup, sehingga dialog tidak berubah menjadi tawar-menawar impunitas.

10. Simpulan dan Rekomendasi

10.1 Simpulan

Sejak 1963, hukum di Tanah Papua bergerak di dua lintasan yang hampir tidak pernah bersilangan. Di lintasan aparat, operasi militer masa Orde Baru, pembunuhan Arnold Ap, dan Biak 1998 tidak pernah diselidiki. Dari empat pelanggaran HAM berat sesudah 2000, hanya satu yang menghasilkan hukuman, dua belas tahun setelah peristiwa dan bagi satu orang. Perkara lain umumnya masuk peradilan militer, dengan dakwaan yang diturunkan dan hukuman yang dipangkas. Di bawah perkara-perkara itu, kekerasan terhadap warga sipil terjadi hampir setiap tahun tanpa proses hukum apa pun. Di lintasan ekspresi politik, upacara bendera, kongres, demonstrasi, dan surat dipidana sebagai subversi atau makar, kadang dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman bagi pembunuh orang Papua.

Kemajuan memang ada, seperti putusan kasasi Paniai, vonis dalam perkara Yahukimo, pengakuan Presiden pada 2023, dan amnesti 2025. Namun kemajuan itu terjadi kasus demi kasus dan tidak mengubah rancangan yang melahirkan asimetri. Kajian ini menunjukkan bahwa rancangan itu bertumpu pada persoalan politik yang belum selesai, yaitu rapuhnya persetujuan orang Papua atas pemerintahan yang menjalankannya. Selama persoalan itu dijawab dengan senjata dan pasal makar, hukum akan terus memiliki dua wajah.

10.2 Rekomendasi

  1. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. Semua orang yang dipenjara karena ekspresi politik damai, termasuk karena mengibarkan bendera, berdemonstrasi, berkongres, atau menyampaikan surat, perlu dibebaskan tanpa syarat dan tanpa harus mengaku bersalah. Langkah ini perlu disertai penghentian penangkapan politik baru dan pemindahan sidang ke luar Papua, pencabutan PP 77/2007, serta pembatasan penerapan Pasal 191 sampai 196 KUHP 2023 hanya pada perbuatan yang mengandung kekerasan atau ancaman kekerasan nyata. Tanpa itu, penjara yang dikosongkan akan segera terisi kembali.

  2. Buka dialog Jakarta–Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Pemerintah dan wakil-wakil Papua, termasuk kelompok yang memperjuangkan penentuan nasib sendiri, perlu duduk dalam dialog yang terbuka dan setara. Agenda perlu disepakati kedua pihak dan mencakup sejarah integrasi, pelanggaran HAM, serta masa depan politik Papua. Pengalaman dialog sektoral 2017 dan Jeda Kemanusiaan 2022 menunjukkan perlunya penengah yang dipercaya kedua pihak, sebagaimana dalam perundingan Aceh 2005. Pembebasan tahanan politik, penghentian operasi militer di permukiman warga, pemulangan pengungsi, serta pembukaan akses bagi jurnalis, pemantau independen, dan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB dapat menjadi langkah awal.

  3. Jalankan pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan bersama dialog. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua sebagaimana diperintahkan UU Otonomi Khusus perlu dibentuk dengan mandat menelusuri pelanggaran sejak 1963, termasuk operasi 1977–1978 dan Biak 1998, serta merumuskan pemulihan bagi korban. Bersamaan dengan itu, Pengadilan HAM perlu dibentuk di Papua, Kejaksaan Agung perlu menindaklanjuti berkas Wasior dan Wamena, Presiden bersama DPR perlu membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa sebelum 2000, dan putusan kasasi Paniai perlu diikuti penyidikan terhadap pemegang tanggung jawab komando.

  4. Reformasi peradilan militer sebagai jaminan ketidakberulangan. UU Peradilan Militer perlu direvisi agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil diadili di pengadilan umum, penyiksaan didakwakan sebagai penyiksaan, dan putusan peradilan militer dipublikasikan secara lengkap.

Keadilan di Papua tidak akan lahir dari pengakuan, amnesti, atau satu putusan yang datang terlambat. Ia baru mungkin ketika hukum yang sama diberlakukan dengan takaran yang sama bagi aparat yang memegang senjata dan bagi warga yang memegang bendera, dan ketika persoalan yang selama enam dekade dijawab dengan operasi dan penjara akhirnya dibicarakan di meja dialog.

Daftar Pustaka

Amnesty International. (1996). Indonesia: Death of prisoner of conscience Dr Thomas Wainggai (ASA 21/11/96). https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/011/1996/en/

Amnesty International. (2023). Amnesty International report 2022/23: The state of the world’s human rights; Indonesia 2022. https://www.ecoi.net/en/document/2089535.html

Amnesty International. (2024). Indonesia: Further information: Judges find Victor Yeimo not guilty of treason (ASA 21/7642/2024). https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/7642/2024/en/

Amnesty International Indonesia. (2018). ”Sudah, kasi tinggal dia mati”: Pembunuhan dan impunitas di Papua (ASA 21/8198/2018). https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8198/2018/id/

Amnesty International UK. (2020). 7 Papuan activists jailed for anti-racism protest. https://amnesty.org.uk/urgent-actions/7-papuan-activists-jailed-anti-racism-protest

Antara. (2025, 4 Agustus). Presiden Prabowo beri amnesti 1.178 terpidana. https://jogja.antaranews.com/berita/759253/presiden-prabowo-beri-amnesti-1178-terpidana

Antara. (2026, 10 Mei). Menteri HAM sebut penyelesaian konflik Papua butuh keputusan nasional. https://www.antaranews.com/berita/5562356/menteri-ham-sebut-penyelesaian-konflik-papua-butuh-keputusan-nasional

Asian Human Rights Commission. (2013). The neglected genocide: Human rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977–1978. Asian Human Rights Commission & Human Rights and Peace for Papua. https://alrc.asia/the-neglected-genocide-human-rights-abuses-against-papuans-in-the-central-highlands-1977-1978/

Brundige, E., King, W., Vahali, P., Vladeck, S., & Yuan, X. (2004). Indonesian human rights abuses in West Papua: Application of the law of genocide to the history of Indonesian control. Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School.

Budiardjo, C., & Liem, S. L. (1988). West Papua: The obliteration of a people (Edisi ke-3). TAPOL.

Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). The Papua conflict: Jakarta’s perceptions and policies (Policy Studies 5). East-West Center Washington. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3518

CNN Indonesia. (2023, 3 Februari). Panglima TNI tak percaya kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua. https://www.cnnindonesia.com/nasional/202302023014314-12-908354/panglima-tni-tak-percaya-kesepkatan-jeda-kemanusiaan-di-papua

CNN Indonesia. (2024, 24 Maret). Amnesty desak evaluasi penempatan TNI buntut aksi penyiksaan di Papua. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240323200338-12-1078191/amnesty-desak-evaluasi-penempatan-tni-buntut-aksi-penyiksaan-di-papua

CSIS. (2012). Violence hits Papua (again): A crisis in need of a leader. Center for Strategic and International Studies. https://csis.org/publication/violence-hits-papua-again-crisis-need-leader

detikNews. (2004, 2 September). Komnas HAM serahkan kasus Wasior & Wamena ke Kejagung. https://news.detik.com/berita/d-201813/komnas-ham-serahkan-kasus-wasior-wamena-ke-kejagung

detikNews. (2019, 14 Agustus). TNI soal Nduga: Kami hormati HAM dan tak sandera anak-anak. https://news.detik.com/berita/d-4666001/tni-soal-nduga-kami-hormati-ham-dan-tak-sandera-anak-anak

Drooglever, P. (2009). An act of free choice: Decolonisation and the right to self-determination in West Papua. Oneworld.

Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua. Griffith Journal of Law and Human Dignity, 1(2), 142–166.

ETAN. (2013, 5 Juli). Groups urge justice for Biak, West Papua massacre. East Timor and Indonesia Action Network & West Papua Advocacy Team. https://www.etan.org/news/2013/07biak.htm

Freedom Now. (2015). Media release: Papuan activist Filep Karma released from prison. https://www.freedom-now.org/media-release-papuan-activist-filep-karma-released-from-prison-2/

GoodStats. (2025). Ragam bentuk kekerasan di Tanah Papua, penembakan paling sering. https://data.goodstats.id/statistic/ragam-bentuk-kekerasan-di-tanah-papua-penembakan-paling-sering-UHNnP

Hernawan, B. (2018). Torture and peacebuilding in Indonesia: The case of Papua. Routledge.

Hukumonline. (2015). Bolak-balik berkas dinilai langgar hak korban. https://www.hukumonline.com/berita/a/bolak-balik-berkas-dinilai-langgar-hak-korban-lt55e55e34d0f19

Hukumonline. (2018). MK tegaskan pasal makar dalam KUHP tetap konstitusional. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tegaskan-pasal-makar-dalam-kuhp-tetap-konstitusional-lt5a72c0085038c

Hukumonline. (2023a). 4 sikap Komnas HAM tentang jeda kemanusiaan di Papua. https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sikap-komnas-ham-tentang-jeda-kemanusiaan-di-papua-lt63e4b72c0fc8c/

Hukumonline. (2023b). Komnas HAM apresiasi vonis seumur hidup pelaku mutilasi warga Papua. https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-apresiasi-vonis-seumur-hidup-pelaku-mutilasi-warga-papua-lt63d11b5a326d6/

Hukumonline. (2023c). Menagih janji pemerintah tuntaskan konflik bersenjata di Tanah Papua. https://www.hukumonline.com/berita/a/menagih-janji-pemerintah-tuntaskan-konflik-bersenjata-di-tanah-papua-lt63e3143c436f5

Hukumonline. (2024, 22 Oktober). Daftar 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/a/daftar-12-peristiwa-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-lt63bf8f6412ecd

Human Rights Committee. (2024). Concluding observations on the second periodic report of Indonesia (CCPR/C/IDN/CO/2). United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/4045908

Human Rights Monitor. (2022). West Papua: Agreement of conflict parties over humanitarian pause. https://humanrightsmonitor.org/news/west-papua-agreement-of-conflict-parties-over-humanitarian-pause/

Human Rights Monitor. (2023a). Papuan activist Victor Yeimo found guilty of treason after prosecutor’s appeal: Longer sentence imposed. https://humanrightsmonitor.org/news/papuan-activist-victor-yeimo-found-guilty-of-treason-after-prosecutors-appeal-longer-sentence-imposed/

Human Rights Monitor. (2023b). One year after the killing and mutilation of 4 Papuans from Nduga: Sentences handed down by military tribunal more lenient than civilian court verdicts. https://humanrightsmonitor.org/news/one-year-after-the-killing-and-mutilation-of-4-papuans-from-nduga-sentences-handed-down-by-military-tribunal-more-lenient-than-civilian-court-verdicts/

Human Rights Monitor. (2025a). Police officer sentenced to 14 years for the fatal shooting of Tobias Silak. https://humanrightsmonitor.org/news/police-officer-sentenced-to-14-years-for-the-fatal-shooting-of-tobias-silak/

Human Rights Monitor. (2025b). Four political prisoners from Sorong found guilty of treason and sentenced to seven months in prison for delivering letters. https://humanrightsmonitor.org/news/four-political-prisoners-in-sorong-found-guilty-of-treason-and-sentenced-to-seven-months-in-prison-for-delivering-letters/

Human Rights Watch. (2010). Prosecuting political aspiration: Indonesia’s political prisoners. https://www.hrw.org/report/2010/06/22/prosecuting-political-aspiration/indonesias-political-prisoners

Human Rights Watch. (2011, 9 Februari). Indonesian military gets away with torture. https://www.hrw.org/news/2011/02/09/indonesian-military-gets-away-torture

Human Rights Watch. (2012, 16 Maret). Indonesia: Five Papuans convicted for peaceful protest. https://www.hrw.org/news/2012/03/16/indonesia-five-papuans-convicted-peaceful-protest

Human Rights Watch. (2024a, 28 Maret). Indonesian army apologizes after torture video goes viral. https://www.hrw.org/news/2024/03/28/indonesian-army-apologizes-after-torture-video-goes-viral

Human Rights Watch. (2024b, 1 November). Filep Karma: Political prisoner who fought racism in West Papua. https://www.hrw.org/news/2024/11/01/filep-karma-political-prisoner-who-fought-racism-west-papua

Human Rights Watch. (2026, 9 September). Indonesian military court reduces acid attack sentences. https://hrw.org/news/2026/09/09/indonesian-military-court-reduces-acid-attack-sentences

Institute for Criminal Justice Reform. (2017). Mengembalikan makna “makar” dalam hukum pidana Indonesia: Uji materil ICJR terhadap pasal-pasal makar dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 7/PUU-XV/2017. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/10/Mengembalikan-Makna-Makar.pdf

International Crisis Group. (2012). Indonesia: Dynamics of violence in Papua (Asia Report No. 232). https://www.refworld.org/reference/countryrep/icg/2012/en/88080

Jakarta Post. (2011, 31 Januari). Papua violence should lead to military court reform. https://www.thejakartapost.com/news/2011/01/31/papua-violence-should-lead-military-court-reform.html

Jakarta Post. (2012a, 17 Maret). Papuans found guilty of subversion, get 3-year jail terms. https://www.thejakartapost.com/news/2012/03/17/papuans-found-guilty-subversion-get-3-year-jail-terms

Jakarta Post. (2012b, 15 Juni). Riots in Jayapura as police shoot dead Papuan activist. https://www.thejakartapost.com/news/2012/06/15/riots-jayapura-police-shoot-dead-papuan-activist.html

Jakarta Post. (2016a, 24 September). Activists question Hartomo’s promotion. https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/24/activists-question-hartomo-s-promotion.html

Jakarta Post. (2016b, 14 November). Old problems hinder Papua taskforce. https://www.thejakartapost.com/news/2016/11/14/old-problems-hinder-papua-taskforce.html

Jakarta Post. (2020a, 12 November). Family demand those behind Papuan pastor’s killing be brought to human rights court. https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/12/family-demand-those-behind-papuan-pastors-killing-be-brought-to-human-rights-court.html

Jakarta Post. (2020b, 13 November). Army military police name eight soldiers suspects in Intan Jaya house fire. https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/13/army-military-police-name-eight-soldiers-suspects-in-intan-jaya-house-fire.html

Jakarta Post. (2021, 2 September). Arnold Ap: Papua’s lost cultural crusader gets long-delayed recognition. https://www.thejakartapost.com/life/2021/09/02/arnold-ap-papuas-lost-cultural-crusader-gets-long-delayed-recognition

Jakarta Post. (2022, 2 Maret). Indonesia dismisses UN experts' call to probe alleged abuses in Papua. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/03/02/indonesia-dismisses-un-experts-call-to-probe-alleged-abuses-in-papua

Jakarta Post. (2023a, 7 Januari). AGO appeals against 'Bloody Paniai' ruling. https://www.thejakartapost.com/paper/2023/01/07/ago-appeals-against-bloody-paniai-ruling.html

Jakarta Post. (2023b, 27 Maret). RI under pressure to fully embrace UPR recommendations. https://www.thejakartapost.com/paper/2023/03/27/ri-under-pressure-to-fully-embrace-upr-recommendations.html

Jubi. (2023, 29 Agustus). Family of Mimika mutilation victims disappointed over reduced sentence for perpetrator. https://en.jubi.id/family-of-mimika-mutilation-victims-disappointed-over-reduced-sentence-for-perpetrator/

Jubi. (2025, 9 Agustus). Pemberian amnesti kepada tapol Papua dianggap pembohongan publik. https://jubi.id/polhukam/2025/pemberian-amnesti-kepada-tapol-papua-dianggap-pembohongan-publik/

Kabar24. (2018, 31 Januari). Uji materi pasal makar: Begini putusan Mahkamah Konstitusi. https://kabar24.bisnis.com/read/20180131/15/732882/uji-materi-pasal-makar-begini-putusan-mahkamah-konstitusi

Kabar24. (2025, 2 Agustus). Terpidana penghina Jokowi juga nikmati amnesti dari Prabowo. https://kabar24.bisnis.com/read/20250802/15/1898704/terpidana-penghina-jokowi-juga-nikmati-amnesti-dari-prabowo

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti.

Kirchheimer, O. (1961). Political justice: The use of legal procedure for political ends. Princeton University Press.

Kirksey, E. (2012). Freedom in entangled worlds: West Papua and the architecture of global power. Duke University Press.

KontraS. (2025, 14 Juni). 20 years after Wasior Tragedy: State remains mute, impunity continues [Siaran pers, terjemahan IndoLeft]. https://www.indoleft.org/statements/2025-06-14/20-years-after-wasior-tragedy-state-remains-mute-impunity-continues.html

Kumparan. (2023). Melewati batas nyali demi damai Papua. https://kumparan.com/kumparannews/melewati-batas-nyali-demi-damai-papua-1zpEjWl2Huu

MacLeod, J. (2015). Merdeka and the Morning Star: Civil resistance in West Papua. University of Queensland Press.

Medcom.id. (2020). Aparat terlibat penembakan Pendeta Yeremia harus diproses di peradilan umum. https://www.medcom.id/nasional/hukum/yKXDzBaK-aparat-terlibat-penembakan-pendeta-yeremia-harus-diproses-di-peradilan-umum

Musgrave, T. D. (2015). An analysis of the 1969 Act of Free Choice in West Papua. Dalam C. Chinkin & F. Baetens (Ed.), Sovereignty, statehood and state responsibility: Essays in honour of James Crawford (hlm. 209–228). Cambridge University Press.

NU Online. (2025, 16 Desember). YLBHI: Operasi militer di Papua berlangsung sejak 1961 dan tak pernah benar-benar berakhir. https://nu.or.id/nasional/ylbhi-operasi-militer-di-papua-berlangsung-sejak-1961-dan-tak-pernah-benar-benar-berakhir-jsGsE

NU Online. (2026, 16 Februari). Imparsial bongkar vonis ringan di peradilan militer, sebut jadi sarana impunitas tentara. https://nu.or.id/nasional/imparsial-bongkar-vonis-ringan-di-peradilan-militer-sebut-jadi-sarana-impunitas-tentara-kmqH5

Ombudsman RI. (2019, 29 Agustus). Ombudsman pertanyakan pemerintah tak punya data pengungsi Nduga. https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-pertanyakan-pemerintah-tak-punya-data-pengungsi-nduga

Osborne, R. (1985). Indonesia’s secret war: The guerilla struggle in Irian Jaya. Allen & Unwin.

Pacific Islands Forum. (2019). Fiftieth Pacific Islands Forum, Funafuti, Tuvalu, 13–16 August 2019: Forum communiqué (PIF(19)14). https://forumsec.org/publications/fiftieth-pacific-islands-forum-tuvalu-13-16-august-2019

Pamungkas, C. (2017). The campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 147–159. https://doi.org/10.22146/jsp.30440

Papuans Behind Bars. (2026a). Annual overview 2025. https://papuansbehindbars.org/annual-overview-2025/

Papuans Behind Bars. (2026b). Quarterly update October–December 2025. https://papuansbehindbars.org/q4-2025/

Parliamentary Assembly of the Council of Europe. (2012). The definition of political prisoner (Resolution 1900).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

PINA. (2024, 24 Juli). Fiji, PNG fail to secure UN human rights mission to Indonesia’s Papuan provinces. Pacific Islands News Association. https://pina.com.fj/2024/07/24/fiji-png-fail-to-secure-un-human-rights-mission-to-indonesias-papuan-provinces/

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

RNZ. (2005, 9 September). Papua secession campaigners scorn acquittal of Indonesian police officer. https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/157405/papua-secession-campaigners-scorn-acquittal-of-indonesian-police-officer

RNZ. (2017, 5 September). Signs that Jakarta is entering West Papua dialogue process. https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/338714/signs-that-jakarta-is-entering-west-papua-dialogue-process

RNZ. (2019a, 5 September). UN rights chief urges Indonesia to engage with Papuans on aspirations. https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/398148/un-rights-chief-urges-indonesia-to-engage-with-papuans-on-aspirations

RNZ. (2019b, 9 September). UN rights chief unable to secure West Papua visit. https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/398405/un-rights-chief-unable-to-secure-west-papua-visit

Saltford, J. (2003). The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962–1969: The anatomy of betrayal. RoutledgeCurzon.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, 11 Januari). Presiden tegaskan upaya pemerintah agar pelanggaran HAM berat tidak terjadi lagi. https://setkab.go.id/presiden-tegaskan-upaya-pemerintah-agar-pelanggaran-ham-berat-tidak-terjadi-lagi/

Tamanaha, B. Z. (2004). On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge University Press.

Tirto.id. (2020). Divonis makar & 11 bulan penjara, Buchtar Tabuni: Saya tidak salah. https://tirto.id/divonis-makar-11-bulan-penjara-buchtar-tabuni-saya-tidak-salah-fJio

Tirto.id. (2022, 9 Desember). Komnas HAM: Vonis bebas terdakwa Paniai pupuskan harapan korban. https://tirto.id/komnas-ham-vonis-bebas-terdakwa-paniai-pupuskan-harapan-korban-gzAC

Tirto.id. (2026, 18 November). MA batalkan vonis bebas terdakwa kasus HAM berat Paniai. https://tirto.id/ma-batalkan-vonis-bebas-terdakwa-kasus-ham-berat-paniai-idWP

UCA News. (2025, 2 September). Indonesian activists demand return of four arrested Papuans. https://www.ucanews.com/news/indonesian-activists-demand-return-of-four-arrested-papuans/110155

UN News. (2022, 1 Maret). Indonesia: Shocking abuses against indigenous Papuans, rights experts report. https://news.un.org/en/story/2022/03/1113062

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

United Nations Commission on Human Rights. (2005). Updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1).

Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2009). Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future. Yayasan Obor Indonesia, LIPI, & TIFA Foundation.

Wiratraman, H. P., & Hanrahan, E. (2023). Exclusionary nationalism as institutionalised racism: Inconsistencies within the Indonesian justice system. Australian Journal of Asian Law, 24(2), 81–99.

Working Group on Arbitrary Detention. (2012). Opinion No. 48/2011 (Indonesia), concerning Filep Jacob Semuel Karma (A/HRC/WGAD/2011/48). United Nations Human Rights Council. https://digitallibrary.un.org/record/729058

Cara Mengutip

Dumupa, Y. (2026). Dua wajah hukum di Tanah Papua: Impunitas bagi aparat, penjara bagi ekspresi politik [Kajian ilmiah]. Yakobus Dumupa. https://yakobusdumupa.com/kajian/dua-wajah-hukum-di-tanah-papua

Yakobus Dumupa

Tentang Penulis

Yakobus Dumupa

Penulis, intelektual organik, dan aktivis dari Tanah Papua, berlatar pendidikan ilmu politik, pemerintahan, dan antropologi. Ia pernah menjadi anggota Majelis Rakyat Papua (2012–2016) dan Bupati Dogiyai (2017–2022), serta telah menulis puluhan buku dan ratusan artikel.

Baca biografi