Semua kajian

Kajian Ilmiah

Antara Harga Mati dan Hak Menentukan Nasib Sendiri: Peta Sikap Pihak Luar Papua terhadap Masa Depan Papua

Abstrak

Sikap pihak di luar Papua terhadap masa depan Papua sering disederhanakan menjadi dua kubu: "NKRI harga mati" dan "pro-Papua merdeka". Artikel ini memetakan keragaman sikap di antara kedua kutub itu. Pihak luar Papua didefinisikan sebagai lembaga negara Indonesia beserta aparatnya, termasuk yang bertugas di Papua, serta orang dan kelompok yang tidak berasal dari Papua, termasuk yang tinggal di Papua. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan analisis isi kualitatif atas dokumen resmi, pernyataan organisasi, pernyataan perorangan di media massa, dan kajian akademik dari 1998 sampai November 2026. Sikap dipetakan menurut dua dimensi, yaitu masa depan yang dibayangkan dan cara menentukannya. Pemetaan menghasilkan tujuh kelompok sikap, mulai dari status final yang dijaga dengan pendekatan keamanan sampai penentuan nasib sendiri melalui referendum, dengan 35 pihak yang ditempatkan berdasarkan bukti pernyataannya. Lembaga negara hampir seluruhnya berada pada tiga kelompok yang menganggap status Papua sudah final dan hanya berbeda dalam cara mengelolanya. Organisasi keagamaan, lembaga hak asasi manusia, dan akademisi sebagian besar berkumpul pada kelompok dialog dengan hasil terbuka. Gagasan negara federal pernah muncul pada awal Reformasi tetapi tidak lagi diperjuangkan, sedangkan dukungan terhadap referendum kecil dan menanggung risiko hukum. Temuan utamanya adalah bahwa garis pemisah terpenting bukan antara pendukung dan penolak dialog, melainkan antara pihak yang membolehkan dan yang menolak status politik Papua dibicarakan.

Kata kunci: Papua; masa depan politik; peta sikap; negara kesatuan; dialog; penentuan nasib sendiri

Abstract

The positions of actors outside Papua on Papua's future are often reduced to two camps: "the unitary state is non-negotiable" and "pro-independence". This article maps the range of positions between these two poles. Actors outside Papua are defined as Indonesian state institutions and their personnel, including those stationed in Papua, and individuals and groups not of Papuan origin, including those living in Papua. The study is library-based research using qualitative content analysis of official documents, organisational statements, individual statements in the media, and academic studies from 1998 to November 2026. Positions are mapped along two dimensions: the future envisaged and the means of deciding it. The mapping yields seven groups of positions, ranging from a final status guarded by security measures to self-determination through a referendum, with 35 actors placed on the basis of documented statements. State institutions fall almost entirely within the three groups that treat Papua's status as settled and differ only in how it should be managed. Religious organisations, human rights groups, and academics cluster mostly in the open-ended dialogue group. The idea of a federal state surfaced early in the Reformasi era but is no longer pursued, while support for a referendum is small and carries legal risk. The main finding is that the most important dividing line is not between supporters and opponents of dialogue, but between those who allow Papua's political status to be discussed and those who refuse.

Keywords: Papua; political future; position mapping; unitary state; dialogue; self-determination

1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Pertanyaan tentang masa depan Papua biasanya dibahas dari sudut pandang orang Papua sendiri: apa yang mereka tuntut, siapa yang mewakili mereka, dan mengapa tuntutan itu tidak pernah padam. Sisi lain dari pertanyaan yang sama jarang dipetakan dengan rapi, yaitu bagaimana pihak-pihak di luar Papua memandang masa depan wilayah itu. Padahal, sebagian besar keputusan yang menentukan nasib Papua, mulai dari undang-undang otonomi khusus, pemekaran provinsi, operasi keamanan, sampai sikap diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa, diambil oleh pihak di luar Papua.

Di ruang publik Indonesia, sikap terhadap Papua sering disederhanakan menjadi dua kubu: "NKRI harga mati" dan "pro-Papua merdeka". Penyederhanaan ini menutupi kenyataan bahwa di antara kedua kutub itu ada beragam posisi. Ada yang menganggap status Papua sudah final tetapi berbeda pendapat tentang cara mengelolanya. Ada yang mendorong perundingan politik seperti di Aceh. Ada yang pernah mengusulkan perubahan bentuk negara. Ada yang menyerukan dialog tanpa menetapkan hasilnya lebih dulu. Ada pula, meski sedikit, warga non-Papua yang mendukung hak menentukan nasib sendiri. Karena posisi-posisi itu jarang ditempatkan berdampingan, pembaca sulit mengetahui siapa sebenarnya berdiri di mana.

1.2 Rumusan masalah

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan.

  1. Sikap apa saja yang dipegang pihak-pihak di luar Papua tentang masa depan Papua dan cara menentukannya?

  2. Pihak mana, baik lembaga negara, organisasi, maupun perorangan, yang memegang masing-masing sikap itu?

  3. Bagaimana pola sebaran sikap tersebut di antara negara dan masyarakat?

1.3 Tujuan dan batasan

Tujuan artikel ini bersifat deskriptif dan pemetaan. Artikel ini tidak menilai sikap mana yang benar, tidak mengajukan rekomendasi kebijakan, dan tidak memperkirakan sikap mana yang akan menang. Yang ingin dihasilkan adalah peta yang dapat diperiksa: setiap penempatan pihak disertai pernyataan atau dokumen yang menunjukkan posisinya, lengkap dengan sumbernya. Dengan begitu, pembaca dapat melihat sendiri dasar penempatan itu dan mengoreksinya bila ada data baru.

Yang dimaksud dengan "luar Papua" dalam artikel ini dijelaskan pada bagian 2.1. Secara singkat, yang dipetakan adalah lembaga negara Indonesia, termasuk aparatnya yang bertugas di Papua, serta orang dan kelompok yang tidak berasal dari Papua, termasuk mereka yang tinggal di Papua. Pandangan orang asli Papua dan organisasi Papua sengaja tidak dipetakan di sini karena memerlukan kajian tersendiri.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemetaan

2.1 Siapa yang disebut "luar Papua"

Artikel ini memakai dua ukuran untuk menentukan siapa yang termasuk pihak luar Papua. Ukuran pertama adalah kelembagaan: semua lembaga negara Indonesia beserta aparatnya digolongkan sebagai pihak luar Papua, di mana pun mereka bertugas. Komando militer di Jayapura, kepolisian daerah, kantor perwakilan Komnas HAM di Papua, dan diplomat Indonesia di New York sama-sama mewakili negara, sehingga sikap mereka dicatat sebagai sikap negara. Ukuran kedua adalah asal-usul: orang dan kelompok yang tidak berasal dari Papua digolongkan sebagai pihak luar Papua, termasuk mereka yang sudah lama tinggal atau lahir di Papua dari keluarga pendatang.

Dengan dua ukuran itu, tokoh orang asli Papua yang menduduki jabatan negara atau aktif di organisasi nasional tidak dipetakan dalam artikel ini, karena posisi mereka berada di persimpangan dua kategori dan layak dikaji tersendiri. Demikian pula organisasi yang didirikan dan dipimpin orang asli Papua, baik yang mendukung NKRI maupun yang menuntut kemerdekaan.

2.2 Kajian terdahulu

Kajian tentang cara pandang Jakarta terhadap Papua sudah ada, tetapi umumnya berfokus pada pemerintah. Chauvel dan Bhakti (2004) menguraikan persepsi elite di Jakarta yang memandang tuntutan Papua terutama sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah, dan menunjukkan bagaimana persepsi itu membentuk kebijakan. Bertrand (2004) menempatkan Papua dalam perdebatan yang lebih luas tentang model kebangsaan Indonesia setelah Orde Baru, ketika gagasan negara kesatuan diuji oleh tuntutan daerah. McGibbon (2004) menelaah otonomi khusus sebagai jawaban negara atas tuntutan pemisahan di Aceh dan Papua. Widjojo dkk. (2009) memetakan sumber konflik Papua dan menawarkan dialog sebagai jalan keluar. Sihaloho dkk. (2022) menelaah narasi dialog Papua–Jakarta dalam bingkai ketahanan nasional dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pihak Papua memahami dialog secara berbeda. King (2004) membahas pilihan masa depan Papua setelah Soeharto, dari kemerdekaan, otonomi, sampai kekacauan.

Kajian-kajian itu sangat berguna, tetapi tidak satu pun memetakan secara sistematis sikap berbagai pihak di luar pemerintah, seperti organisasi keagamaan, lembaga hak asasi manusia, akademisi, dan kelompok solidaritas, lalu menempatkannya berdampingan dengan sikap lembaga negara. Sebagian besar juga terbit sebelum perkembangan penting pada dua dasawarsa terakhir, seperti revisi Undang-Undang Otonomi Khusus pada 2021 dan perubahan sebutan resmi bagi kelompok bersenjata. Celah inilah yang hendak diisi artikel ini.

2.3 Dua dimensi pemetaan

Sikap tentang masa depan Papua dapat dibaca melalui dua pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama adalah masa depan apa yang dibayangkan. Pertanyaan kedua adalah siapa atau melalui cara apa masa depan itu ditentukan. Dua pertanyaan ini perlu dipisahkan karena dua pihak bisa sepakat tentang hasil akhir tetapi berbeda tentang cara, atau sebaliknya.

Untuk dimensi pertama, artikel ini meminjam pembedaan dalam hukum internasional antara penentuan nasib sendiri secara internal dan eksternal (Cassese, 1995). Penentuan nasib sendiri internal berarti suatu kelompok memperoleh ruang mengatur dirinya di dalam negara yang ada, misalnya melalui otonomi. Penentuan nasib sendiri eksternal berarti kelompok itu menentukan status internasionalnya, termasuk kemungkinan menjadi negara merdeka. Dari pembedaan ini disusun lima kemungkinan masa depan yang dibayangkan: (a) Papua tetap dalam negara kesatuan dengan susunan seperti sekarang; (b) Papua tetap dalam negara kesatuan dengan penyelesaian politik yang dirundingkan; (c) Papua berada dalam negara yang bentuknya diubah menjadi federal; (d) hasil akhir belum ditetapkan dan diserahkan pada proses; dan (e) kemerdekaan diakui sebagai salah satu pilihan yang sah.

Untuk dimensi kedua, disusun lima cara menentukan: (a) tidak perlu ditentukan lagi karena dianggap sudah final; (b) ditetapkan oleh negara melalui kebijakan atau undang-undang; (c) dirundingkan antara negara dan wakil pihak yang berseberangan; (d) diputuskan melalui perubahan konstitusi; dan (e) diputuskan melalui referendum.

2.4 Tujuh kelompok sikap

Gabungan kedua dimensi itu menghasilkan tujuh kelompok sikap yang dipakai dalam artikel ini, sebagaimana diringkas dalam Tabel 1. Tiga kelompok pertama sama-sama menganggap status Papua sudah final, tetapi berbeda dalam penekanan: penegakan keamanan, pembangunan dan otonomi khusus, atau dialog yang tidak menyentuh status. Pembedaan ini dipertahankan karena dalam praktik ketiganya dipegang oleh pihak yang berbeda dan menghasilkan kebijakan yang berbeda.

Tabel 1. Tujuh kelompok sikap pihak luar Papua terhadap masa depan Papua

KelompokMasa depan yang dibayangkanCara menentukan
1. Final, ditegaskan secara hukum dan keamananTetap dalam negara kesatuanSudah final; ancaman ditindak
2. Final, dijawab dengan pembangunan dan otonomi khususTetap dalam negara kesatuan, dengan kekhususanSudah final; kebijakan ditetapkan negara
3. Final, dialog tanpa membahas statusTetap dalam negara kesatuanSudah final; dialog terbatas pada kesejahteraan
4. Perundingan politik model AcehTetap dalam negara kesatuan, dengan penyelesaian yang dirundingkanPerundingan dengan pihak yang berseberangan
5. Perubahan bentuk negaraNegara federalPerubahan konstitusi
6. Dialog dengan hasil terbukaBelum ditetapkanDialog atau perundingan
7. Penentuan nasib sendiriKemerdekaan sebagai pilihan yang sahReferendum

Sumber: disusun penulis berdasarkan Cassese (1995) dan hasil penelusuran dokumen.

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan

Penelitian ini adalah riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari dokumen tertulis dan dianalisis dengan analisis isi kualitatif, yaitu membaca pernyataan secara sistematis untuk mengenali posisi yang dikandungnya, lalu menggolongkannya ke dalam kategori yang sudah ditetapkan (Krippendorff, 2004). Penulis tidak melakukan wawancara, survei, atau pengamatan lapangan.

3.2 Sumber data

Sumber data terdiri atas empat jenis: (1) dokumen resmi negara, seperti undang-undang, putusan pengadilan, siaran pers kementerian, dan pernyataan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa; (2) pernyataan sikap organisasi, seperti siaran pers organisasi keagamaan dan lembaga hak asasi manusia; (3) pernyataan perorangan yang dikutip media massa atau ditulis sendiri oleh yang bersangkutan; dan (4) kajian akademik. Rentang waktu penelusuran adalah 1998 sampai 18 November 2026.

3.3 Kriteria penempatan

Suatu pihak ditempatkan dalam sebuah kelompok bila memenuhi tiga syarat. Pertama, ada pernyataan atau dokumen yang dapat ditelusuri dan menyebut, secara langsung atau tersirat dengan jelas, masa depan Papua yang dibayangkan atau cara menentukannya. Kedua, pernyataan itu disampaikan oleh pihak itu sendiri atau atas nama lembaganya, bukan tafsiran orang lain. Ketiga, sumbernya dapat diperiksa ulang oleh pembaca. Dengan kriteria itu, penelusuran menghasilkan 35 pihak yang dapat dipetakan.

Karena sikap dapat berubah, penempatan dicatat menurut waktu pernyataannya. Bila satu pihak menyampaikan sikap berbeda pada waktu berbeda, kedua sikap itu dicatat bersama tahunnya. Bila satu lembaga memegang lebih dari satu sikap pada waktu yang sama, misalnya menegaskan status final sekaligus membuka dialog terbatas, lembaga itu dicatat di lebih dari satu kelompok.

3.4 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, pemetaan hanya mencakup pihak yang sikapnya terdokumentasi; pihak yang tidak pernah menyatakan sikap secara terbuka tidak tercakup. Kedua, sebagian besar bukti berasal dari pemberitaan media, sehingga bergantung pada akurasi kutipan. Ketiga, penulis tidak menemukan survei opini publik nasional yang secara khusus mengukur sebaran dukungan masyarakat terhadap tiap sikap, sehingga artikel ini memetakan posisi para pihak, bukan besarnya dukungan publik. Keempat, sikap partai politik jarang dinyatakan secara resmi sebagai sikap partai, sehingga yang tercatat umumnya adalah pernyataan anggota atau pimpinannya.

4. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan ketujuh kelompok sikap satu per satu. Untuk setiap kelompok diuraikan pokok sikapnya, lalu pihak-pihak yang memegangnya beserta bukti pernyataannya.

4.1 Kelompok 1: status final, ditegaskan secara hukum dan dijaga dengan keamanan

Kelompok ini memandang Papua sebagai bagian sah Indonesia yang tidak dapat diperdebatkan. Masa depan Papua dianggap sudah ditentukan oleh Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, sehingga tidak ada lagi yang perlu diputuskan. Tuntutan pemisahan diperlakukan sebagai ancaman terhadap kedaulatan yang harus ditindak. Kelompok ini paling banyak diisi oleh lembaga negara di bidang pertahanan, keamanan, hukum, dan diplomasi.

Kementerian Pertahanan. Dalam kunjungan ke Jayapura, Menteri Pertahanan menegaskan bahwa Papua sebagai bagian integral NKRI "sudah final, harga mati dan tidak perlu diperdebatkan lagi" (Kementerian Pertahanan, t.t.).

TNI. Pada 5 April 2024 TNI mengembalikan sebutan kelompok bersenjata di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), setelah sebelumnya pemerintah menyepakati sebutan Kelompok Separatis Teroris dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 29 April 2021 (Antara Papua Barat, 2024). Pada Juni 2026 Komando Operasi TNI Habema mengajak anggota OPM yang masih di hutan untuk "kembali ke pangkuan NKRI", setelah delapan anggota kelompok itu menyerahkan senjata dan membacakan ikrar setia (RRI, 2026).

Mahkamah Konstitusi. Pada Januari 2020 Mahkamah menolak permohonan uji materi undang-undang yang menjadi dasar hukum Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa mendalilkan pelanggaran hak konstitusional dalam proses itu sama dengan memaksa Mahkamah mempersoalkan keabsahan PBB (The Jakarta Post, 2020).

Kementerian Luar Negeri. Dalam hak jawab di Sidang Majelis Umum PBB pada 2020, diplomat Indonesia menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan bahwa Vanuatu bukan wakil orang Papua (Kabar24, 2020). Pada Sidang Majelis Umum ke-81, September 2026, Indonesia kembali menggunakan hak jawab untuk menolak tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua yang disampaikan Kepulauan Solomon dan Vanuatu (Antara, 2026).

Lemhannas. Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menyebut deklarasi pemerintahan sementara oleh Benny Wenda pada Desember 2020 sebagai pelanggaran sistem hukum Indonesia yang akan ditindak aparat penegak hukum (JPNN, 2020).

Pimpinan MPR dan anggota DPR. Ketua MPR Bambang Soesatyo pada April 2021 menyerukan agar kelompok bersenjata di Papua "disikat habis" dan menyatakan siap bertanggung jawab atas seruan itu (Hukumonline, 2021). Di Komisi I DPR, Satya Widya Yudha dari Fraksi Golkar meminta TNI bersikap tegas terhadap separatis setelah kerusuhan 2019 (detikNews, 2019a). TB Hasanuddin dari Fraksi PDI Perjuangan pada 2023 mengingatkan Polri agar tidak membahas kedaulatan dalam negosiasi pembebasan sandera dan menegaskan "NKRI harga mati" (Merahputih.com, 2023). Pada 2026 Abraham Sridjaja dari Fraksi Golkar mengecam pidato Perdana Menteri Kepulauan Solomon tentang Papua di PBB dan mendorong hak jawab yang keras (Sindonews, 2026).

Mantan pejabat intelijen. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A. M. Hendropriyono meminta seluruh kepala daerah di Papua menyatakan kesetiaan kepada NKRI secara terbuka dan menyebut OPM sebagai organisasi separatis teroris (Warta Ekonomi, t.t.).

Akademisi. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa isu rasisme tidak dapat berujung pada referendum karena masyarakat internasional telah lama mengakui Papua sebagai bagian Indonesia (detikNews, 2019b). Pada 2021 ia menilai masyarakat internasional dapat memahami penerapan undang-undang antiterorisme terhadap kekerasan oleh kelompok tertentu di Papua, sambil mengingatkan bahwa hal itu bukan pembenaran untuk bertindak represif (Sahbani, 2021).

4.2 Kelompok 2: status final, dijawab dengan pembangunan dan otonomi khusus

Kelompok ini juga menganggap status Papua sudah final, tetapi menekankan bahwa masalah Papua pada dasarnya adalah masalah ketertinggalan dan tata kelola. Jawabannya adalah pembangunan, dana, dan kewenangan khusus yang ditetapkan negara melalui kebijakan dan undang-undang. Kelompok ini terutama diisi oleh pemerintah pusat lintas periode.

Presiden Joko Widodo (2014–2024). Sejak menjabat pada 2014, Presiden Joko Widodo menempatkan kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, termasuk Jalan Trans-Papua, sebagai solusi utama masalah Papua (The Jakarta Post, 2023a). Pada 2020 pendekatan ini dilembagakan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Presiden Prabowo Subianto (2024–sekarang). Dalam debat calon presiden 2023 Prabowo menyebut konflik Papua dipengaruhi gerakan separatis dan campur tangan asing, dan menyatakan akan memperkuat aparat keamanan serta pembangunan ekonomi (Kompas.com, 2023). Rencana amnesti yang diumumkan pada awal 2025 disyaratkan pada pernyataan setia kepada negara dan penghentian kegiatan yang bertujuan memisahkan Papua (Reuters, 2025). Pada Desember 2025 Presiden memerintahkan penuntasan Jalan Trans-Papua dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Kabar24, 2025).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua di Manokwari pada November 2025, Wakil Presiden menegaskan bahwa Papua adalah bagian NKRI yang harus mendapat perhatian khusus dan pembangunan setara dengan wilayah lain (Republika, 2025).

DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Sebelumnya, pada 2014, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi di Tanah Papua dengan alasan bahwa Tanah Papua perlu dikelola dengan kewenangan yang lebih besar dari otonomi khusus yang ada (Kabar24, 2014).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (2018). Pada Desember 2018 Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah justru menyubsidi Papua dan mempertanyakan apa lagi yang bisa didialogkan, karena "semua sudah dikasih ke Papua, kecuali kemerdekaan" (Industry.co.id, 2018). Sikapnya kemudian bergeser, sebagaimana dicatat pada Kelompok 4.

4.3 Kelompok 3: status final, dialog dibuka tanpa membahas status

Kelompok ini menerima dialog sebagai cara, tetapi membatasi isinya. Yang boleh dibicarakan adalah kesejahteraan, pelayanan, dan perbaikan kehidupan di Papua; status politik tidak termasuk. Sikap ini terutama disampaikan oleh para menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

Menko Polhukam Wiranto (2019). Di tengah gelombang protes 2019, Wiranto menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional sudah final sehingga tidak ada pembicaraan tentang referendum (Republika, 2019b). Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog, tetapi "sudah tutup pintu untuk dialog referendum"; dialog yang perlu adalah tentang hal-hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan di Papua (Antara Jabar, 2019).

Menko Polhukam Mahfud MD (2019–2024). Pada September 2020 Mahfud menegaskan bahwa tidak ada negosiasi apa pun untuk kemerdekaan atau pemisahan Papua (Tirto.id, 2020). Pada Juni 2021, setelah bertemu Majelis Rakyat Papua, ia menyampaikan arahan Presiden bahwa persoalan Papua harus diselesaikan bukan dengan senjata, melainkan dengan dialog demi kesejahteraan (CNN Indonesia, 2021).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (2019). Moeldoko menyebut dialog sebagai jalan kemanusiaan dan menyatakan pemerintah mengharapkan dialog terbaik untuk menyelesaikan konflik (Medcom.id, 2019).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014). Pada November 2011 Yudhoyono menyatakan terbuka terhadap prakarsa dialog, tetapi dialog itu harus berpijak pada tiga pilar: Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi khusus, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional (UCA News, 2011). Seorang anggota tim penyelesaian konflik Papua yang dibentuk Yudhoyono pada 2010 kemudian mengenang bahwa Presiden juga pernah menyebut model dialog Aceh dapat dipakai (Kompas.id, 2019). Karena pernyataan terakhir itu hanya tercatat sebagai kenangan pihak lain, Yudhoyono ditempatkan di kelompok ini berdasarkan pernyataan langsungnya pada 2011.

4.4 Kelompok 4: perundingan politik model Aceh dalam bingkai negara kesatuan

Kelompok ini membayangkan Papua tetap dalam negara kesatuan, tetapi melalui penyelesaian politik yang dirundingkan dengan pihak yang berseberangan, sebagaimana perundingan Helsinki dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 2005. Berbeda dengan Kelompok 3, kelompok ini bersedia berunding dengan kelompok perlawanan, bukan hanya dengan tokoh masyarakat.

Jusuf Kalla (2020). Pada November 2020, setelah tidak lagi menjabat wakil presiden, Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi mediator dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua. Ia menambahkan bahwa pendekatan untuk Papua mungkin berbeda dari Aceh (Antara, 2020). Pernyataan ini berbeda dari sikapnya pada 2018 yang dicatat dalam Kelompok 2.

Lembaga kajian. Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, pada 2012 menyerukan agar OPM mengikuti jalan Gerakan Aceh Merdeka, yaitu beralih dari perjuangan bersenjata ke perundingan yang berujung pada persatuan dalam negara kesatuan (Antara Jogja, 2012).

4.5 Kelompok 5: perubahan bentuk negara

Kelompok ini tidak berbicara khusus tentang Papua, melainkan tentang bentuk negara. Gagasannya adalah bahwa ketidakpuasan daerah, termasuk Papua, dapat diredam bila Indonesia berubah menjadi negara federal. Cara menentukannya adalah perubahan konstitusi.

Amien Rais dan Partai Amanat Nasional (1998–1999). Sebagai Ketua Umum PAN yang baru berdiri, Amien Rais mengusulkan negara federal dengan alasan bahwa ketidakpuasan daerah terhadap pusat dapat diredam dalam sistem federal (Asia Pacific Solidarity Network, 1998). Ia tercatat sebagai tokoh utama yang sempat mendorong gagasan negara federal pada masa awal Reformasi, meskipun tidak berhasil (Forum of Federations, t.t.).

Gagasan ini tidak bertahan. Setelah Timor Timur lepas pada 1999, sebutan "NKRI" menjadi semboyan militer dan nasionalis yang menegaskan bentuk negara kesatuan (Forum of Federations, t.t.). Amien Rais sendiri pada 2002 menyerukan agar lepasnya Timor Timur tidak terulang di provinsi lain seperti Papua, Aceh, dan Maluku (Asia Pacific Solidarity Network, 2002). Penelusuran ini tidak menemukan lembaga negara, partai, atau tokoh luar Papua yang secara terbuka memperjuangkan negara federal sebagai jalan bagi Papua dalam sepuluh tahun terakhir.

4.6 Kelompok 6: dialog dengan hasil terbuka

Kelompok ini mendorong dialog atau perundingan antara pemerintah dan pihak-pihak di Papua, termasuk yang berseberangan, tanpa menetapkan hasil akhirnya lebih dulu. Sebagian besar anggotanya tidak menyatakan dukungan pada kemerdekaan, tetapi juga tidak menjadikan status final sebagai syarat awal dialog. Kelompok ini paling beragam: lembaga negara di bidang hak asasi manusia dan riset, organisasi keagamaan Kristen dan Islam, lembaga hak asasi manusia, dan akademisi.

Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara pada 2019 menyatakan bahwa yang terbaik saat itu adalah dialog untuk mengurai masalah Papua satu per satu (Tirto.id, 2019). Komnas HAM periode 2017–2022 juga menandatangani nota kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama di Jenewa pada November 2022 bersama Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua, dan ULMWP. Komnas HAM periode berikutnya mencabutnya pada Februari 2023 dengan alasan Komnas HAM bukan pihak dalam konflik (Hukumonline, 2023).

Peneliti LIPI dan BRIN. Tim LIPI yang dipimpin Muridan S. Widjojo menyusun Papua Road Map yang menempatkan dialog sebagai jalan menyelesaikan sumber-sumber konflik Papua, termasuk perbedaan tafsir sejarah dan status politik (Widjojo dkk., 2009). Muridan, peneliti kelahiran Surabaya, berperan besar membuat kata "dialog" untuk Papua tidak lagi tabu (Jones, 2014). Peneliti BRIN Cahyo Pamungkas pada 2025 menilai amnesti tanpa dialog tidak akan menyelesaikan akar masalah (CNN Indonesia, 2025).

Gereja-gereja. Pada September 2019 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jaringan Gusdurian, dan Amnesty International Indonesia menyampaikan pernyataan bersama yang mendorong pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan serta sejauh mungkin menghindari pendekatan militer (NU Online, 2019). Ketua KWI Mgr. Ignatius Suharyo pada bulan yang sama mengimbau semua pihak berdialog (Republika, 2019a). Pada Juli 2026 Forum Umat Kristiani Indonesia, yang terdiri atas PGI, KWI, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia, dan sejumlah gereja lain, mendesak pemerintah mengevaluasi total pendekatan keamanan militeristik di Papua (JawaPos.com, 2026).

Tokoh organisasi Islam. Pada November 2023 tokoh lintas agama menyerukan dialog untuk mengakhiri kekerasan di Papua. Di antara mereka ada salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Alissa Wahid, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Ketua Umum PGI Gomar Gultom (The Jakarta Post, 2023b). Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Ahmad Suaedy pada 2021 menyatakan bahwa pemerintah dan kelompok bersenjata harus membuka dialog untuk menemukan solusi kesepakatan bersama (NU Online, 2021).

Lembaga hak asasi manusia. KontraS menyatakan selalu mendorong penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai yang partisipatoris, yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat konflik, dan mengusulkan agar amnesti dikaitkan dengan perundingan dengan merujuk Nota Kesepahaman Helsinki sebagai contoh (Tirto.id, 2025). Imparsial bersama Forum Akademisi untuk Papua Damai pada 2024 menerbitkan kertas kebijakan yang menilai pendekatan keamanan tidak menjawab akar masalah dan mendorong jalan dialog (Forum Akademisi untuk Papua Damai, 2024). Amnesty International Indonesia mendorong dialog dan penghormatan hak asasi manusia, tetapi secara tegas menyatakan tidak mengambil sikap apa pun tentang status politik provinsi mana pun di Indonesia (Amnesty International, 2021; Republika, 2021). Amnesty karena itu dicatat dalam kelompok ini sebagai pihak yang netral terhadap status.

4.7 Kelompok 7: penentuan nasib sendiri melalui referendum

Kelompok ini mengakui kemerdekaan sebagai salah satu pilihan yang sah dan menghendaki pilihan itu ditentukan melalui referendum. Di kalangan luar Papua, kelompok ini paling kecil dan paling sering berhadapan dengan proses hukum.

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP). Front ini dibentuk pada 2016 oleh aktivis dan intelektual Indonesia non-Papua sebagai bentuk solidaritas, dan menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Papua menentukan nasib sendiri melalui referendum (The Jakarta Post, 2016). Pada Desember 2025 FRI-WP bersama Aliansi Mahasiswa Papua kembali menggelar aksi di Jakarta dengan tuntutan antara lain pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua (NU Online, 2025).

Veronica Koman. Advokat hak asasi manusia ini menyatakan secara terbuka, "I am pro-self-determination", dan menyebut referendum sebagai alat demokrasi yang tidak semestinya tabu (Tempo, 2019).

4.8 Ringkasan pemetaan

Tabel 2 merangkum penempatan seluruh pihak yang ditemukan. Tahun menunjukkan waktu pernyataan yang dijadikan bukti.

Tabel 2. Pihak luar Papua dan kelompok sikapnya terhadap masa depan Papua

PihakKategoriKelompokTahun bukti
Kementerian PertahananLembaga negara1t.t.
TNILembaga negara12024, 2026
Kemenko Polhukam (sebutan Kelompok Separatis Teroris)Lembaga negara12021
Mahkamah KonstitusiLembaga negara12020
Kementerian Luar NegeriLembaga negara12020, 2026
Lemhannas (Agus Widjojo)Lembaga negara12020
Bambang Soesatyo (Ketua MPR)Pimpinan lembaga negara12021
Anggota Komisi I DPR (Satya W. Yudha, TB Hasanuddin, Abraham Sridjaja)Parlemen12019, 2023, 2026
A. M. HendropriyonoPerorangan, mantan pejabat1t.t.
Hikmahanto JuwanaAkademisi12019, 2021
Presiden Joko WidodoPemerintah2, 32014–2024
Presiden Prabowo SubiantoPemerintah22023–2025
Wakil Presiden Gibran Rakabuming RakaPemerintah22025
DPR dan pemerintah (UU Nomor 2 Tahun 2021)Pembentuk undang-undang22021
Kementerian Hukum dan HAMPemerintah22014
Jusuf KallaPerorangan, mantan wakil presiden2 (2018); 4 (2020)2018, 2020
Wiranto (Menko Polhukam)Pemerintah32019
Mahfud MD (Menko Polhukam)Pemerintah32020, 2021
Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan)Pemerintah32019
Susilo Bambang YudhoyonoPemerintah32011
Syahganda Nainggolan (Sabang-Merauke Circle)Lembaga kajian42012
Amien Rais dan PANPartai dan perorangan5 (1998–1999); 1 (2002)1998, 2002
Komnas HAMLembaga negara62019, 2022
Peneliti LIPI/BRIN (Muridan S. Widjojo, Cahyo Pamungkas)Lembaga riset negara62009, 2025
PGIOrganisasi keagamaan62019, 2023, 2026
KWIOrganisasi keagamaan62019, 2023, 2026
Forum Umat Kristiani IndonesiaOrganisasi keagamaan62026
Tokoh PBNU dan Jaringan Gusdurian (Alissa Wahid)Organisasi keagamaan62019, 2023
Tokoh PP Muhammadiyah (Abdul Mu'ti)Organisasi keagamaan62023
Ahmad SuaedyAkademisi62021
KontraSLembaga HAM62025
Imparsial dan Forum Akademisi untuk Papua DamaiLembaga HAM dan akademisi62024
Amnesty International IndonesiaLembaga HAM6 (netral terhadap status)2019, 2021
Front Rakyat Indonesia untuk West PapuaKelompok solidaritas72016, 2025
Veronica KomanPerorangan, advokat72019

Sumber: disusun penulis dari dokumen dan pemberitaan yang dirujuk pada bagian 4.1–4.7. Keterangan: t.t. = tanpa tahun.

Gambar 1 menempatkan ketujuh kelompok itu pada dua dimensi yang dipakai dalam artikel ini.

Gambar 1. Peta tujuh kelompok sikap pihak luar Papua menurut masa depan yang dibayangkan dan cara menentukannya

Gambar 1. Peta tujuh kelompok sikap pihak luar Papua menurut masa depan yang dibayangkan dan cara menentukannya

Sumber: disusun penulis.

5. Pembahasan

Peta pada bagian 4 memperlihatkan beberapa pola yang dapat dibaca tanpa harus menilai sikap mana yang benar.

5.1 Negara hampir seragam soal status, beragam soal cara

Hampir semua lembaga negara yang tercatat berada di Kelompok 1, 2, atau 3. Kementerian Pertahanan, TNI, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Luar Negeri, Lemhannas, para presiden, dan para menteri koordinator sama-sama memperlakukan status Papua sebagai perkara yang sudah selesai. Perbedaan di antara mereka terletak pada cara mengelola Papua: sebagian menekankan penindakan, sebagian pembangunan, sebagian dialog yang dibatasi pada urusan kesejahteraan. Satu lembaga sering memegang lebih dari satu penekanan sekaligus. Pemerintahan Joko Widodo, misalnya, menempatkan pembangunan sebagai jawaban utama sambil membuka dialog terbatas melalui menteri koordinatornya.

Namun negara tidak sepenuhnya monolitik. Komnas HAM, yang juga lembaga negara, tercatat di Kelompok 6 karena mendorong dialog tanpa menjadikan status sebagai syarat awal. Bahkan di dalam Komnas HAM sendiri sikap itu tidak tetap: nota Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani komisioner periode 2017–2022 dicabut oleh komisioner periode berikutnya (Hukumonline, 2023). Peneliti di lembaga riset negara, dari LIPI hingga BRIN, juga konsisten berada di kelompok dialog.

5.2 Masyarakat sipil berkumpul di kelompok dialog

Organisasi masyarakat sipil yang tercatat sebagian besar berada di Kelompok 6. Kelompok ini lintas agama: gereja-gereja Protestan, Katolik, Pentakosta, dan Injili berdiri bersama tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di dalamnya juga ada lembaga hak asasi manusia dan akademisi. Ciri yang menonjol adalah bahwa hampir semuanya tidak menyebut hasil akhir yang mereka kehendaki. Yang mereka tuntut adalah proses: dialog, penghentian kekerasan, dan penghormatan hak asasi manusia. Amnesty International Indonesia bahkan menyatakan secara tegas bahwa organisasinya tidak mengambil sikap tentang status politik provinsi mana pun (Amnesty International, 2021).

Dengan demikian, garis pemisah utama di Indonesia tidak terletak antara pihak yang mendukung dialog dan pihak yang menolaknya. Pemerintah pun menyatakan terbuka untuk dialog. Garis pemisah yang sebenarnya adalah apakah status politik Papua boleh menjadi bahan pembicaraan. Kelompok 3 menutup pintu itu sejak awal, sebagaimana tampak dari pernyataan bahwa pemerintah "sudah tutup pintu untuk dialog referendum" (Antara Jabar, 2019). Kelompok 6 tidak menutupnya, meskipun juga tidak membukanya secara eksplisit.

5.3 Kelompok penentuan nasib sendiri kecil dan berisiko

Kelompok 7 adalah yang paling kecil di antara pihak luar Papua. Dua pihak yang tercatat di dalamnya sama-sama pernah berhadapan dengan proses hukum. Juru bicara FRI-WP, Surya Anta Ginting, ditahan dan diadili di Jakarta setelah aksi pada 2019, dan namanya tercantum dalam daftar tahanan politik Papua yang dituntut untuk dibebaskan (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua & Aliansi Mahasiswa Papua, 2020). Pada tahun yang sama Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, dan sejumlah pakar hak asasi manusia PBB meminta pemerintah Indonesia melindungi haknya sebagai pembela hak asasi manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2019). Risiko hukum ini kemungkinan ikut menjelaskan mengapa sikap seperti ini jarang dinyatakan secara terbuka oleh pihak luar Papua, meskipun penelitian ini tidak dapat mengukur seberapa besar pengaruhnya.

5.4 Sikap bergeser menurut waktu dan jabatan

Peta ini juga menunjukkan bahwa sikap tidak selalu tetap. Jusuf Kalla pada 2018, ketika menjabat wakil presiden, mempertanyakan apa lagi yang bisa didialogkan (Industry.co.id, 2018); dua tahun kemudian, setelah tidak menjabat, ia menyatakan siap menjadi mediator (Antara, 2020). Amien Rais mengusulkan negara federal pada 1998 (Asia Pacific Solidarity Network, 1998), lalu pada 2002 menyerukan agar lepasnya Timor Timur tidak terulang di Papua (Asia Pacific Solidarity Network, 2002). Gagasan federal sendiri praktis hilang dari perdebatan setelah 1999, ketika "NKRI" menjadi semboyan yang menegaskan bentuk negara kesatuan (Forum of Federations, t.t.). Sebutan resmi bagi kelompok bersenjata pun berubah dua kali dalam tiga tahun (Antara Papua Barat, 2024). Karena itu, setiap penempatan dalam peta ini perlu dibaca bersama tahun pernyataannya.

5.5 Kekosongan dalam peta

Ada dua kekosongan yang perlu dicatat. Pertama, partai politik jarang menyatakan sikap resmi tentang masa depan Papua. Yang tercatat umumnya adalah pernyataan anggota atau pimpinannya, sehingga sikap partai sebagai lembaga sulit dipetakan. Kedua, tidak ditemukan survei opini publik nasional yang secara khusus mengukur dukungan masyarakat Indonesia terhadap tiap sikap. Peta ini karena itu menggambarkan posisi para pihak yang bersuara, bukan sebaran pendapat seluruh warga.

6. Kesimpulan

Artikel ini memetakan sikap pihak-pihak di luar Papua tentang masa depan Papua dan cara menentukannya. Pemetaan menghasilkan tujuh kelompok sikap: (1) status final yang ditegaskan secara hukum dan dijaga dengan keamanan; (2) status final yang dijawab dengan pembangunan dan otonomi khusus; (3) status final dengan dialog yang tidak membahas status; (4) perundingan politik model Aceh dalam bingkai negara kesatuan; (5) perubahan bentuk negara menjadi federal; (6) dialog dengan hasil terbuka; dan (7) penentuan nasib sendiri melalui referendum.

Sebaran pihak di antara kelompok-kelompok itu tidak merata. Lembaga negara hampir seluruhnya berada di tiga kelompok pertama, yang sama-sama menganggap status Papua sudah final, dengan Komnas HAM dan para peneliti lembaga riset negara sebagai pengecualian. Organisasi keagamaan, lembaga hak asasi manusia, dan akademisi sebagian besar berkumpul di kelompok dialog dengan hasil terbuka, dan umumnya tidak menyebut hasil akhir yang mereka kehendaki. Gagasan negara federal pernah muncul pada awal Reformasi tetapi tidak lagi diperjuangkan. Dukungan pihak luar Papua terhadap referendum ada, tetapi kecil dan menanggung risiko hukum.

Temuan terpenting dari peta ini adalah bahwa garis pemisah utama tidak terletak pada setuju atau tidaknya dialog, karena hampir semua pihak menyatakan menerima dialog. Garis pemisahnya terletak pada boleh atau tidaknya status politik Papua dibicarakan. Penelitian lanjutan dapat melengkapi peta ini dengan survei opini publik nasional, penelusuran sikap resmi partai politik, dan pemetaan serupa atas pandangan orang asli Papua dan organisasi Papua, sehingga kedua peta dapat dibaca berdampingan.

Daftar Pustaka

Amnesty International. (2021, 10 Agustus). Indonesia: Papuan protesters shot, beaten and racially abused by security forces – new research. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/indonesia-papuan-protesters-shot-beaten-and-racially-abused-by-security-forces-new-research/

Antara. (2020, 15 November). Jusuf Kalla is ready to mediate govt's dialogue with Papuans. https://jateng.antaranews.com/berita/349656/jusuf-kalla-is-ready-to-mediate-govts-dialogue-with-papuans

Antara. (2026, 29 September). Indonesia tolak tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua. https://bali.antaranews.com/berita/414443/indonesia-tolak-tudingan-pelanggaran-ham-sistematis-di-papua

Antara Jabar. (2019). Wiranto: Dialog Papua terbuka namun tidak untuk referendum. https://jabar.antaranews.com/berita/109428/wiranto-dialog-papua-terbuka-namun-tidak-untuk-referendum

Antara Jogja. (2012, 29 Juni). OPM perlu kedepankan dialog. https://jogja.antaranews.com/berita/301570/opm-perlu-kedepankan-dialog

Antara Papua Barat. (2024). Babak baru upaya negara menghadapi OPM. https://papuabarat.antaranews.com/berita/43452/babak-baru-upaya-negara-menghadapi-opm

Asia Pacific Solidarity Network. (1998, 25 November). Autonomy demands add headaches. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/1998-11-25/autonomy-demands-add-headaches.html

Asia Pacific Solidarity Network. (2002, 20 Mei). Amien Rais vows never let separatists win again. https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2002-05-20/amien-rais-vows-never-let-separatists-win-again.html

Bertrand, J. (2004). Nationalism and ethnic conflict in Indonesia. Cambridge University Press.

Cassese, A. (1995). Self-determination of peoples: A legal reappraisal. Cambridge University Press.

Chauvel, R., & Bhakti, I. N. (2004). The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies (Policy Studies No. 5). East-West Center Washington.

CNN Indonesia. (2021, 15 Juni). Arahan Jokowi: Selesaikan masalah Papua tanpa senjata. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615093052-20-654399/arahan-jokowi-selesaikan-masalah-papua-tanpa-senjata

CNN Indonesia. (2025, 7 Februari). Amnesti untuk tapol Papua tak berarti tanpa dialog. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250207074726-20-1195550/amnesti-untuk-tapol-papua-tak-berarti-tanpa-dialog

detikNews. (2019a, 29 Agustus). Komisi I DPR minta TNI tindak tegas separatis di Papua. https://news.detik.com/berita/d-4686205/komisi-i-dpr-minta-tni-tindak-tegas-separatis-di-papua

detikNews. (2019b, 3 September). Guru besar UI soal Papua: Isu rasisme tak bisa berujung referendum. https://news.detik.com/berita/d-4691765/guru-besar-ui-soal-papua-isu-rasisme-tak-bisa-berujung-referendum

Forum Akademisi untuk Papua Damai. (2024). Menakar peluang penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM Papua secara damai pasca Pemilu 2024 [Kertas kebijakan]. Imparsial. https://imparsial.org/wp-content/uploads/2025/09/Kertas-Posisi-FAPD-Ind.-Final.pdf

Forum of Federations. (t.t.). Federalism vs. a unitary Indonesia. https://forumfed.org/?p=9962

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua & Aliansi Mahasiswa Papua. (2020, 2 Januari). Release Papuan political prisoners, give Papuans the right to self-determination [Pernyataan bersama, terjemahan Indoleft]. https://www.indoleft.org/statements/2020-01-02/release-papuan-political-prisoners-give-papuans-the-right-to-self-determination.html

Hukumonline. (2021, 27 April). Sikat habis gerakan separatis dan teroris di Papua, Bamsoet: Saya siap bertanggung jawab. https://www.hukumonline.com/berita/a/sikat-habis-gerakan-separatis-dan-teroris-di-papua--bamsoet--saya-siap-bertanggung-jawab-lt608908d58e545/

Hukumonline. (2023, 9 Februari). 4 sikap Komnas HAM tentang jeda kemanusiaan di Papua. https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sikap-komnas-ham-tentang-jeda-kemanusiaan-di-papua-lt63e4b72c0fc8c/

Industry.co.id. (2018, 11 Desember). Wapres tegaskan pemerintah tak pernah ambil kekayaan Papua. https://www.industry.co.id/read/46223/wapres-tegaskan-pemerintah-tak-pernah-ambil-kekayaan-papua

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

JawaPos.com. (2026, 16 Juli). FUKRI desak pemerintah evaluasi pendekatan militer untuk tangani konflik Papua. https://www.jawapos.com/nasional/2607160288/fukri-desak-pemerintah-evaluasi-pendekatan-militer-untuk-tangani-konflik-papua

Jones, S. (2014, 11 Maret). Obituary: A passion for peace in Papua. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/news/2014/03/11/obituary-a-passion-peace-papua

JPNN. (2020, 3 Desember). Agus Widjojo peringatkan Benny Wenda, tunggu saja. https://m.jpnn.com/news/agus-widjojo-peringatkan-benny-wenda-tunggu-saja

Kabar24. (2014, 8 September). RUU Otsus Papua diusulkan masuk prioritas. https://kabar24.bisnis.com/read/20140908/15/255881/ruu-otsus-papua-diusulkan-masuk-prioritas

Kabar24. (2020, 28 September). Diplomat muda RI minta Vanuatu berhenti berfantasi soal Papua. https://kabar24.bisnis.com/read/20200928/19/1297313/diplomat-muda-ri-minta-vanuatu-berhenti-berfantasi-soal-papua

Kabar24. (2025, 16 Desember). Pangkas biaya logistik, Prabowo minta proyek Jalan Trans Papua segera dituntaskan. https://kabar24.bisnis.com/read/20251216/15/1937331/pangkas-biaya-logistik-prabowo-minta-proyek-jalan-trans-papua-segera-dituntaskan

Kementerian Pertahanan. (t.t.). Menyapa masyarakat Papua, Menhan tegaskan Papua bagian integral Indonesia. https://www.kemhan.go.id/?p=18117

King, P. (2004). West Papua and Indonesia since Suharto: Independence, autonomy or chaos? UNSW Press.

Kompas.com. (2023, 12 Desember). Konflik Papua tak kunjung usai, Prabowo: Rumit, ada campur tangan asing. https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/20185781/konflik-papua-tak-kunjung-usai-prabowo-rumit-ada-campur-tangan-asing

Kompas.id. (2019, 12 September). Towards the Papua dialogue. https://www.kompas.id/baca/english/2019/09/12/towards-the-papua-dialogue

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology (Ed. ke-2). Sage.

McGibbon, R. (2004). Secessionist challenges in Aceh and Papua: Is special autonomy the solution? (Policy Studies No. 10). East-West Center Washington.

Medcom.id. (2019, 24 September). Legislator Papua minta pemerintah tiru penyelesaian konflik di Aceh. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GbmXnpON-legislator-papua-minta-pemerintah-tiru-penyelesaian-konflik-di-aceh

Merahputih.com. (2023, 15 Februari). DPR ingatkan NKRI harga mati soal negosiasi KKB dengan Polri. https://www.merahputih.com/post/read/dpr-ingatkan-nkri-harga-mati-soal-negosiasi-kkb-dengan-polri

NU Online. (2019, 9 September). Pernyataan sikap para pemuka agama dan aktivis untuk Papua damai. https://nu.or.id/nasional/pernyataan-sikap-para-pemuka-agama-dan-aktivis-untuk-papua-damai-PlNPl

NU Online. (2021, 28 April). Peneliti konflik Papua: Pemerintah dan KKB harus buka dialog. https://nu.or.id/nasional/peneliti-konflik-papua-pemerintah-dan-kkb-harus-buka-dialog-VZRXN

NU Online. (2025, 1 Desember). Aksi 64 tahun deklarasi Papua Barat: Hentikan genosida, berikan hak menentukan nasib sendiri. https://www.nu.or.id/nasional/aksi-64-tahun-deklarasi-papua-barat-hentikan-genosida-berikan-hak-menentukan-nasib-sendiri-w4lYd

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2019, 16 September). Indonesia must protect rights of Veronica Koman and others reporting on Papua and West Papua protests – UN experts. https://www.ecoi.net/de/dokument/2016423.html

Republika. (2019a, 31 Agustus). Konferensi Waligereja Indonesia imbau dialog sikapi Papua. https://news.republika.co.id/berita/px2z8e320/konferensi-waligereja-indonesia-imbau-dialog-sikapi-papua

Republika. (2019b, 3 September). Wiranto: Tak ada opsi referendum untuk Papua. https://news.republika.co.id/berita/px93b3377/wiranto-tak-ada-opsi-referendum-untuk-papua

Republika. (2021, 27 April). Amnesty respons Bamsoet soal musnahkan KKB, HAM kemudian. https://news.republika.co.id/berita/qs7cf2428/amnesty-respons-bamsoet-soal-musnahkan-kkb-ham-kemudian

Republika. (2025, 4 November). Kunjungi Bumi Cenderawasih, Gibran: Papua bukan tempat pengasingan, tapi bagian penting NKRI. https://news.republika.co.id/berita/t570ta487/kunjungi-bumi-cenderawasih-gibran-papua-bukan-tempat-pengasingan-tapi-bagian-penting-nkri

Reuters. (2025, 22 Januari). Jakarta plans pardons for Papuan prisoners, including separatists. Free Malaysia Today. https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2025/01/22/jakarta-plans-pardons-for-papuan-prisoners-including-separatists

RRI. (2026, 13 Juni). TNI ajak OPM yang masih di hutan kembali ke NKRI dan bangun Papua bersama. https://rri.co.id/regional/2490297/tni-ajak-opm-yang-masih-di-hutan-kembali-ke-nkri-dan-bangun-papua-bersama

Sahbani, A. (2021, 1 Mei). KKB dilabeli teroris, begini pandangan pakar hukum internasional. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/kkb-dilabeli-teroris--begini-pandangan-pakar-hukum-internasional-lt608db1ce734bb/

Sihaloho, R. A. H., Hanita, M., & Pamungkas, C. (2022). Narasi dialog damai Papua–Jakarta dalam bingkai ketahanan nasional dan implementasinya. Jurnal Masyarakat Indonesia, 48(1), 91–101.

Sindonews. (2026, 26 September). Komisi I DPR kecam keras pidato PM Solomon tentang Papua di Sidang Umum PBB. https://www.rctiplus.com/news/detail/sindonews/5481190/komisi-i-dpr-kecam-keras-pidato-pm-solomon-tentang-papua-di-sidang-umum-pbb

Tempo. (2019, 21 November). Veronica Koman: I will not run away. https://en.tempo.co/read/1275117/veronica-koman-i-will-not-run-away

The Jakarta Post. (2016, 29 November). Group supports referendum for West Papua. https://www.thejakartapost.com/news/2016/11/29/group-supports-referendum-for-west-papua.html

The Jakarta Post. (2020, 8 Januari). Court rejects judicial review of Papua referendum. https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/08/court-rejects-judicial-review-papua-referendum.html

The Jakarta Post. (2023a, 7 Juli). Jokowi's Papua approach must do more than scratch an itch. https://www.thejakartapost.com/id/paper/2023/07/07/jokowis-papua-approach-must-do-more-than-scratch-an-itch

The Jakarta Post. (2023b, 12 November). Religious figures, activists call for dialogue to end violence in Papua. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/11/12/religious-figures-activists-call-for-dialogue-to-end-violence-in-papua

Tirto.id. (2019). Menunggu dialog Jakarta-Papua: Referendum atau otsus? https://tirto.id/menunggu-dialog-jakarta-papua-referendum-atau-otsus-ehfv

Tirto.id. (2020). Mahfud: Tidak ada negosiasi soal kemerdekaan Papua. https://tirto.id/mahfud-tidak-ada-negoisasi-soal-kemerdekaan-papua-f5rc

Tirto.id. (2025). Rencana amnesti KKB Papua harus berlanjut pada dialog humanis. https://tirto.id/rencana-amnesti-kkb-papua-harus-berlanjut-pada-dialog-humanis-g7HD

UCA News. (2011, November). Papua priest welcomes discussion call. https://www.ucanews.com/news/papua-priest-welcomes-discussion-call/35154

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Warta Ekonomi. (t.t.). Kepala daerah se-Papua ditantang deklarasi setia NKRI, wani? https://wartaekonomi.co.id/read263633/kepala-daerah-se-papua-ditantang-deklarasi-setia-nkri-wani

Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2009). Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future. Yayasan Obor Indonesia, LIPI, & TIFA Foundation.