Politik & Kepemimpinan
Kuda Terbang di Republik Penyadap
Kamis pagi, 12 November 2026, sebelum rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dimulai, anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni melontarkan pertanyaan yang terdengar sederhana. Kalau tidak salah, kata dia, alat sadap milik kepolisian jumlahnya hampir tiga ratus. "Itu alat sadap ada di mana? Pengin lihatlah," katanya.
Pertanyaan itu terdengar janggal. Seorang wakil rakyat dari komisi yang bertugas mengawasi kepolisian ternyata tidak tahu di mana alat-alat paling berbahaya milik negara disimpan. Tetapi justru di situlah inti persoalannya. Negeri ini punya ratusan telinga yang bisa mendengar percakapan siapa saja, dan hampir tidak ada yang tahu persis di mana telinga-telinga itu berada, siapa yang memegangnya, dan untuk siapa ia bekerja.
Pertanyaan Sahroni muncul di tengah skandal yang mengguncang republik: dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah jenderal polisi, termasuk seorang mantan Kapolri. Yang disadap bukan hanya Presiden, tetapi juga menteri, politisi, tokoh ormas, aktivis, wartawan, dan pengusaha. Jejaknya pun diduga diperintahkan untuk dihapus pada Oktober lalu.
Begitu kabar itu meledak, satu nama langsung beterbangan di ruang publik: Pegasus.
Dalam mitologi Yunani, Pegasus adalah kuda bersayap yang lahir dari darah Medusa. Ia indah, cepat, dan tak bisa ditangkap oleh sembarang orang. Di dunia nyata, Pegasus adalah perangkat lunak mata-mata buatan perusahaan Israel, NSO Group, yang mampu menyusup ke telepon seseorang tanpa korban perlu mengklik apa pun. Ia bisa membaca pesan, mendengar percakapan, bahkan menyalakan kamera dan mikrofon. Pemilik ponsel tidak pernah tahu bahwa kuda itu sedang terbang di dalam sakunya.
Perlu saya katakan dengan jujur: sampai hari ini, keterangan resmi kepolisian tidak menyebut Pegasus dalam kasus ini. Kabar bahwa Pegasus dipakai menyadap Presiden lebih banyak beredar dari narasumber anonim, bahkan ada yang ceritanya berubah-ubah antara Pegasus dan Predator, spyware lain yang juga terkait Israel. Di layar televisi, Ade Armando hanya bisa bertanya apakah para tersangka punya akses pada perangkat itu. Pertanyaan, bukan bukti.
Lalu mengapa nama itu begitu cepat muncul? Karena publik punya ingatan.
Pada 2023, konsorsium IndonesiaLeaks menemukan indikasi bahwa Pegasus masuk ke Indonesia sejak 2018. Lewat data pengadaan pemerintah, mereka menemukan Polri memesan dua sistem intrusi "zero-click" pada 2017 dan 2018 dengan nilai total sekitar Rp258 miliar. Dokumen pengiriman menunjukkan barang dikirim oleh Q Cyber Technologies, perusahaan berbasis di Luksemburg yang terkait dengan NSO Group, lalu transit di Bandara Heathrow, London, sebelum tiba di Indonesia. Setahun kemudian, Amnesty International bersama Tempo dan Haaretz menemukan sedikitnya empat perusahaan yang terkait Israel menjual spyware dan teknologi pengawasan ke Indonesia sepanjang 2017 hingga 2023, melalui jaringan pemasok dan perantara di Eropa, Singapura, dan Malaysia.
Polri saat itu membantah. Kepala Divisi TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi, menegaskan bahwa Polri tidak pernah menggunakan Pegasus. DPR mengaku tidak tahu. Pemerintah mengatakan Indonesia tidak ada dalam daftar pelanggan. Kasus pun mengendap, seperti banyak kasus lain di negeri ini.
Tiga tahun kemudian, nama Slamet Uliandi muncul lagi. Kali ini sebagai tersangka penyadapan Presiden.
Saya tidak hendak menyimpulkan apa pun dari kebetulan itu. Tetapi publik berhak merasa getir. Orang yang dulu meyakinkan kita bahwa tidak ada alat sadap liar di tubuh kepolisian kini diduga menjadi bagian dari mata rantai salah satu skandal penyadapan paling serius dalam sejarah republik.
Di sinilah ironi demi ironi bertumpuk.
Ironi pertama menyangkut Israel. Di forum-forum internasional, pemerintah kita lantang membela Palestina dan mengecam kekejaman Israel. Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara itu, dan sikap tersebut kerap disandarkan pada amanat konstitusi. Tetapi di balik pintu, aparat kita diduga membeli teknologi pengintai buatan Israel lewat jalan memutar. Charles Santiago dari forum anggota parlemen ASEAN untuk hak asasi manusia pernah menyebutnya dengan tajam: puncak kemunafikan, mengecam Israel di depan publik sambil diam-diam memakai taktiknya terhadap warga sendiri.
Ironi kedua menyangkut Prabowo sendiri. Laporan IndonesiaLeaks pada 2023 menyebut, Prabowo yang saat itu masih tokoh oposisi termasuk dalam daftar orang yang diduga pernah menjadi sasaran penyadapan. Kini, setelah menjadi presiden, ia kembali disadap, kali ini oleh orang-orang dari lingkarannya sendiri, dengan sistem penyadapan resmi milik negara yang kini ia pimpin.
Mitologi Yunani punya akhir cerita yang menarik tentang Pegasus. Kuda bersayap itu pernah dijinakkan oleh pahlawan bernama Bellerophon. Bersamanya, Bellerophon menang dalam banyak pertempuran. Tetapi ketika kesombongannya memuncak dan ia mencoba terbang ke puncak Olympus, tempat para dewa bersemayam, Pegasus melemparnya jatuh ke bumi.
Alat sadap bekerja dengan cara yang mirip. Ia dibeli dengan alasan memburu teroris, bandar narkoba, dan koruptor. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, alat itu bisa perlahan berganti tuan. Ia bisa dipakai mengintip lawan politik, mengumpulkan kelemahan kawan, lalu suatu hari terbang ke puncak kekuasaan dan menyadap presiden.
Penyadapan memang bukan sekadar soal teknologi. Ia adalah cara menambang rahasia. Di tangan yang salah, rahasia berubah menjadi alat tekan: untuk menundukkan lawan, mengikat kawan, dan mengamankan kursi. Di situlah bahayanya bagi demokrasi. Warga yang memilih pemimpin tidak pernah tahu bahwa keputusan-keputusan penting mungkin diambil oleh mereka yang diam-diam memegang rekaman percakapan.
Karena itu, pertanyaan yang diajukan Haris Azhar dalam sebuah dialog di Metro TV patut kita ulang keras-keras: siapa yang membutuhkan hasil sadapan itu, untuk apa dipakai, dan siapa yang membiayai pembelian alat-alatnya?
Hukuman bagi para tersangka memang penting. Tetapi menghukum penunggang tidak menjinakkan kudanya. Selama alat-alat itu tetap berada di ruang gelap, tanpa daftar yang jelas, tanpa audit yang terbuka, dan tanpa undang-undang yang mengatur, kuda terbang itu akan terus mencari penunggang baru.
Negara harus membuka data pengadaan seluruh alat sadap yang pernah dibeli, termasuk dari mana asalnya dan lewat perantara siapa. Audit independen harus dilakukan, bukan oleh lembaga yang mengoperasikannya sendiri. RUU Penyadapan, yang kembali dibahas Komisi III bulan ini, harus segera disahkan dengan pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas.
Jika Presiden saja bisa disadap, bayangkan nasib wartawan, aktivis, dan warga biasa yang tidak punya pengawal, tidak punya kuasa untuk menuntut, dan tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terbang di dalam saku mereka.
Pertanyaan Sahroni masih menggantung di udara: itu alat sadap ada di mana? Selama negara tidak mampu menjawabnya, kita semua hidup di republik penyadap, dan tidak ada satu pun dari kita yang benar-benar tahu siapa sedang mendengar.
Kutip tulisan ini
Dumupa, Y. (2026, 22 November). Kuda Terbang di Republik Penyadap. yakobusdumupa.com. Diakses 22 November 2026, dari https://yakobusdumupa.com/catatan/kuda-terbang-di-republik-penyadap
Tanggapan Pembaca
