BAGIKAN
Peta pembagian Wilayah Adat di Papua (dok.MRP)

Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan mempunyai sejumlah prinsip dasar sebagai berikut:

  1. nilai kearifan dan kreativitas adat/budaya yang dianut oleh satu atau lebih suku dalam wilayah (adat) tertentu menjadi landasan atau pijakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat;
  2. ruang lingkup pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat adalah komunitas satu atau lebih suku yang berada dalam wilayah (adat) tertentu yang berdekatan secara geografis;
  3. pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dilakukan atas aspirasi, kebutuhan, kepentingan, prakarsa, kearifan, dan kreativitas masyarakat, serta potensi sumber daya alam dalam ruang lingkup wilayah (adat) tertentu yang berdekatan secara geografis;
  4. pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang melayani dan mengakomodir aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan masyarakat agar kegiatan pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan atas prakarsa, kearifan, dan kreativitas masyarakat, serta potensi sumber daya alamnya;
  5. pembangunan dilaksanakan secara sistematis (terencana dengan baik dan benar) dan holistik (mendasar dan menyeluruh) pada semua aspek, tanpa mengabaikan aspek tertentu;
  6. tujuannya semata-mata untuk memperoleh manfaat secara kolektif bagi segenap anggota suku/wilayah, termasuk bermanfaat untuk generasi berikutnya (lintas generasi), orang lain di luar komunitas suku/wilayah (lintas teritorial/lintas kesukuan), dan untuk keselamatan bumi dan jagat raya serta dunia akhirat (lintas kehidupan).

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, dapat dirumuskan pengertian Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan sebagai “proses untuk melakukan perubahan dan pertumbuhan masyarakat dalam komunitas suku dan/atau wilayah tertentu secara sadar dan terencana dengan berlandaskan pada nilai kearifan dan kreativitas adat atau budaya setempat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan benar dalam segala aspek kehidupan manusia”.

Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan tidak bermaksud untuk mengeksklusifkan masyarakat, tetapi justru merupakan model pembangunan alternatif dan kreatif yang bermaksud untuk melindungi, memihak, dan memberdayakan masyarakat dalam komunitas suku/budaya tertentu secara khusus dan terfokus, sebab faktanya model pembangunan lain yang diterapkan selama ini justru merugikan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.

Dalam konteks Otonomi Khusus sebagaimana pada umumnya di berbagai belahan dunia (walaupun Otonomi Khusus sering disebut-sebut sebagai “model penjajahan baru”), pembangunan diarahkan dalam rangka untuk melindungi, memihak, dan memberdayakan masyarakat di wilayah dimana Otonomi Khusus tersebut diterapkan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi, memihak, dan memberdayakan Orang Asli Papua (yang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua disebut sebagai “Orang Asli Papua”) melalui kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat.

Yang dimaksud dengan (1) perlindungan Orang Asli Papua berarti bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua dan segala aturan teknisnya melalui pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dilakukan dalam rangka untuk melindungi Orang Asli Papua dari penindasan dan kepunahan serta memastikan penghargaan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak asasinya secara mendasar dan menyeluruh; (2) pemihakan Orang Asli Papua berarti bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus dan segala aturan teknisnya mengutamakan kepentingan Orang Asli Papua secara semaksimal mungkin dalam segala aspek kehidupannya; dan (3) pemberdayaan Orang Asli Papua berarti bahwa implementasi kebijakan pembangunan masyarakat dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan menguatkan kemampuan/kapasitas sebesar-besarnya kepada Orang Asli Papua, agar secara mandiri dapat terlibat secara aktif dan partisipatif untuk mengelola segala potensinya sesuai dengan kebutuhannya dalam mengupayakan terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Dengan berpedoman pada kebijakan Otonomi Khusus Papua, dalam rangka untuk melindungi, memihak, dan memberdayakan Orang Asli Papua, maka perlu dirumuskan model pembangunan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, efektivitas, manfaat, dan orientasi masa depan Orang Asli Papua agar seluruh proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dapat berjalan lebih baik dan benar untuk mencapai cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua tersebut. Salah satu model pembangunan yang cocok (dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, efektivitas, manfaat; dan orientasi masa depan Orang Asli Papua) adalah Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan.

Model Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan” ini perlu diterapkan di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai dengan pertimbangan kondisi obyektif bahwa:

  1. mayoritas penduduk Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai adalah suku Mee (berbudaya Mee) dan suku lainnya (seperti Burate, Yerisyam, Hugure, Umar, Mora, Woa, Auye, Moni, Wolani, dan suku-suku asli lainnya) yang mempunyai relasi/kekerabatan sosial sangat intim dengan suku Mee;
  2. dari segi geografis/teritorial, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai letaknya berdekatan yang dulunya berada dalam satu wilayah administratif pemerintahan (kabupaten Paniai dengan ibukota Nabire) dan mayoritas wilayahnya berada dalam wilayah adat suku Mee yang disebut Meeuwodidee (tanah air/negeri orang Mee).

Dengan mempertimbangkan dua kondisi obyektif tersebut, maka selanjutnya pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan kabupaten Deiyai kedepan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. nilai-nilai kearifan dan kreativitas adat/budaya Mee bersama suku lainnya (seperti Burate, Yerisyam, Hugure, Umar, Mora, Woa, Auye, Moni, Wolani, dan suku-suku asli lainnya) di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai harus dikembangkan dan dijadikan sebagai landasan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat;
  2. pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat harus dirancang dalam kolektivitas (kebersamaan), konektivitas (kesinambungan), dan kontinuitas (keberlanjutan) lintas kabupaten dalam ruang lingkup kewilayahan Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai (Meeuwodidee);
  3. pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiya harus dilakukan dengan wajib mempertimbangkan atau berdasarkan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta potensi sumber daya alam dalam wilayah keempat kabupaten tersebut (Meeuwodidee);
  4. Pemerintah Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai secara sendiri-sendiri (atau secara kolektif dalam kondisi tertentu) harus bertindak sebagai fasilitator yang melayani dan mengakomodir aspirasi, kebutuhan dan kepentingan pembangunan masyarakat agar kegiatan pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan atas prakarsa, kearifan, dan kreativitas masyarakat serta potensi sumber daya alamnya;
  5. pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat harus dilaksanakan secara sistematis (terencana secara baik dan benar) dan holistik (mendasar dan menyeluruh), tanpa mengabaikan aspek tertentu dengan prinsip integral, universal, dan partisipasi total;
  6. pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai harus dipastikan sejak awal agar seluruh proses yang dilaksanakan semata-mata untuk memperoleh manfaat secara kolektif bagi segenap anggota suku/wilayah, termasuk bermanfaat untuk generasi berikutnya (lintas generasi), orang lain di luar komunitas suku/wilayah (lintas teritorial/lintas kesukuan), dan untuk keselamatan bumi dan jagat raya serta dunia akhirat (lintas kehidupan).

Apabila Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan ini dijadikan model pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai, maka kondisi obyektif dan prinsip-prinsip Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan akan mempengaruhi kecepatan, keefektivitasan, dan keberhasilan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat kedepan, sekaligus menjaga kolektivitas (kebersamaan), konektivitas (kesinambungan), dan kontinuitas (keberlanjutan) pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat kedepan, sehingga pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dinikmati secara bersama dalam konteks kesukuan dan kewilayahan Meeuwodidee.

Agar dapat memperoleh hasil pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat secara maksimal sesuai dengan ideologi dan model, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan visi, misi, dan program pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai, maka perlu dilakukan monitoring aktif dan evaluasi kritis secara berkala, partisipatif, dan kontinu agar selanjutnya dapat dirumuskan gagasan bijaksana (baik dan benar) untuk memperbaiki kesalahan, menambah kekurangan, mengantisipasi ancaman, mengurangi kelebihan, dan melanjutkan atau meningkatkan kebaikan untuk memperoleh hasil pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang optimal sebagaimana mestinya.

Akhirnya, agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dengan model Pembangunan Berbasis Kesukuan/Kewilayahan ini dilakukan dengan baik dan benar untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana disepakati bersama, maka diperlukan kepemimpinan yang baik, yang setidaknya memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, dan kemampuan spiritual yang berkualitas secara berimbang.

——

Catatan:

Pembahasan lebih lengkap mengenai gagasan ini diulas dalam buku “Membangun Meeuwodide: Mengevaluasi dan Menata Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat di Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai” (Odiyaiwuu Press, 2015).

TINGGALKAN BALASAN

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini